Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada

Direktur, PSKK UGM (2013-2014, 2015-2018)

Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

Purwokerto, 12 Agustus 1967
Pakar Kebijakan Publik
Ph.D. (Public Administration) University of Duisburg-Essen, Germany, 2006
Fokus Kajian: Kebijakan Publik, Manajemen Publik
Topik Penelitian: Evaluasi Kinerja, Reformasi Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Pembangunan Kapasitas, Desentralisasi, Tata Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik, Citizens’ Charter.

Agus Heruanto Hadna adalah pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM periode 2015-2018 setelah pada periode sebelumnya pernah menjabat untuk posisi yang sama. Selain aktif di bidang penelitian, Hadna juga aktif mengajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM serta di Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan UGM.
Di masa periode kepemimpinannya, visi PSKK UGM sebagai center of excellent ditetapkan. Visi ini didukung oleh misi utama untuk meningkatkan kesadaran sekaligus pemahaman masyarakat tentang pentingnya persoalan-persoalan kependudukan, kebijakan kependudukan serta implikasinya terhadap pembangunan. Menurut Hadna, komitmen lembaga untuk mendampingi para pembuat kebijakan perlu terus dijaga, terutama di dalam mengembangkan berbagai strategi untuk menangani persoalan-persoalan kependudukan. Selain itu, mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan pendididikan yang dikelola oleh Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan dan mempromosikan penelitian multidisipliner terkait isu kependudukan dan kebijakan.
Untuk terus meningkatkan keunggulan komparatifnya, Hadna bercita-cita untuk membangun laboratorium dan pusat data kependudukan nasional yang akan dinamai Indonesia Population Expose Center (IPEC). Harapannya, laboratorium ini akan mengelola data kependudukan Indonesia dan provinsi di Indonesia secara terpadu dan komprehensif karena hingga saat ini data-data tersebut masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya. Berbagai carut-marut kebijakan pembangunan, khususnya human development di Indonesia diduga karena tidak terintegrasinya data antarlembaga pemerintah. IPEC diproyeksikan menjadi rujukan data, informasi, dan publikasi kependudukan Indonesia berskala internasional, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga donor, masyarakat, dan mahasiswa di tingkat internasional maupun nasional. []

Studi Dinamika Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Komposisi penduduk di Yogyakarta sangat beragam dalam budaya. Hal ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat menjadi kekuatan atau potensi untuk pengembangan sosial dan ekonomi. Namun, di sisi lain bisa menjadi pemicu konflik jika tidak didukung oleh kekuatan yang memadai, khususnya dalam modal sosial. Sampai sekarang Yogyakarta belum memiliki riwayat konflik yang mengkhawatirkan, […] ... Read more →

Survei Pemantauan Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi)

Read more →

Studi Pemetaan Sosial di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta

PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bergerak di sektor pertambangan memiliki komitmen besar untuk mendukung terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Program CSR yang dijalankan oleh PT. Pertamina berfokus pada program-program untuk memecahkan masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan fasilitas umum. Baru-baru ini, PT. Pertamina melakukan program penanaman 129.000 pohon di […] ... Read more →

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Utilitas di Kota Yogyakarta

Pelayanan publik adalah salah satu isu penting sekaligus tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana pemerintah menyediakan pelayanan publik adalah tolok ukur atas kinerja pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen dalam perbaikan atau reformasi birokrasi. Melalui Keputusan Menpan No. 25/KEP/ M.PAN/2/2004, Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah. Ada 14 indikator untuk mengukur kinerja […] ... Read more →

Survei Penyusunan Parameter Kemiskinan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Parameter kemiskinan merupakan alat ukur penting untuk mengidentifikasi kemiskinan. Parameter yang daimbil dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang handal dalam koordinasi pengumpulan data. Ada 14 parameter kemiskinan yang ditentukan oleh BPS, dan digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi ekonomi lokal. Selanjutnya, parameter ini akan digunakan sebagai dasar sasaran program. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah […] ... Read more →

Studi Kebutuhan Air Baku Masyarakat di Blok Cepu (Bojonegoro dan Tuban): Sebuah Studi Awal

Proyek Blok Cepu memenuhi kriteria produksi minyak strategis untuk ExxonMobil. Produksi blok ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak Indonesia hingga 1 juta barel per hari, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara. Untuk mencapai target ini, operasi perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar. Kebutuhan air baku masyarakat dan ketersediaannya menjadi perhatian ExxonMobil. Untuk memastikan […] ... Read more →

Ulasan Analisis Situasi Anak dan Perempuan (ASIA): Menciptakan Alat Perencanaan Ramah Anak yang Holistik

ASIA adalah alat perencanaan regional yang menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat dan relevan berfokus pada anak-anak dan perempuan yang dapat digunakan oleh kabupaten atau kota untuk merancang program untuk memenuhi anak-anak dan hak-hak perempuan. ASIA dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 1998 melalui kerjasama intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan UNICEF. ASIA […] ... Read more →

POLITICAL LINKAGES DAN MODEL REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA

Cover Buku_Political Linkages_Inggris

Authors: Agus Heruanto Hadna, Miftah Adhi Ikhsanto, Eddy Kiswanto, Jevri Ardiansyah Topics: legislatif, representasi politik, kebijakan publik Book Title: POLITICAL LINKAGES DAN MODEL REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA Publication Year: 2017 Language: Bahasa Indonesia ISBN: 978-602-3092-64-2 Publisher: Indie Book Corner Fakta empiris menunjukkan bahwa representasi yang terbentuk antara legislator dengan konstituennya belum menunjukkan kualitas yang memadai. Masih terjadi kesenjangan antar ...

Read more →

Pembiayaan Pelayanan Kekerasan Perempuan dan Anak

PB No 26

  Penulis: Agus Heruanto Hadna, Wenty Marina Minza, Sri Purwatiningsih Penelitian: Pembiayaan Pelayanan Kekerasan Perempuan dan Anak Policy Brief ini dibuat berdasarkan penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI dan UN Women di beberapa lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di […] ...

Read more →

Tinjau Ulang Definisi, Parameter, dan Manajemen Data Kemiskinan di Indonesia

PB No 25

  Penulis: Agus Heruanto Hadna, Pande Made Kutanegara Penelitian: Tinjau Ulang Definisi, Parameter, dan Manajemen Data Kemiskinan di Indonesia Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan naiknya ketimpangan (Gini Ratio) menunjukkan adanya persoalan dalam kualitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penyebabnya terkait dengan input data dan manajemen data yang bermasalah. Data bermasalah karena parameter yang digunakan […] ...

Read more →

Identifikasi Potensi Wilayah Transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

PB No 27

  Penulis: Agus Heruanto Hadna, Agus Joko Pitoyo, Muhammad Arif Fahrudin Alfana Penelitian: Identifikasi Potensi Wilayah Transmigrasi di DIY Penataan persebaran penduduk yang tidak merata bertujuan untuk menyelaraskan serta menyeimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan agar pendayagunaan potensi yang tersedia di suatu daerah menjadi lebih optimal. Salah satu cara yang dapat digunakan […] ...

Read more →

Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin Pertama di Gunungkidul

pb no 32

  Penulis: Agus Heruanto Hadna, Sumini Penelitian: Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin Pertama di Gunungkidul Perkawinan pada usia anak masih menjadi persoalan nasional. Untuk mencegah masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak Kebijakan ini dikeluarkan karena data menunjukkan masih tingginya angka pernikahan dini di kabupaten […] ...

Read more →

EVALUATION OF POVERTY ALLEVIATION POLICY: Can Conditional Cash Transfer Improve the Academic Performance of Poor Students in Indonesia?

Cover Jurnal hadna_small

Authors: Agus Heruanto Hadna, Dyah Kartika Topics: poverty alleviation, conditional cash transfer, academic performance Article Title: EVALUATION OF POVERTY ALLEVIATION POLICY: Can Conditional Cash Transfer Improve the Academic Performance of Poor Students in Indonesia? Journal Title: Cogent Social Sciences (2017), 3: 1295548 Publication Year: 2017 Language: English ISSN: – This paper aims to investigate the influence the […] ...

Read more →

Profil Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat

content_profil-kes1466390914

  Penulis: Agus Heruanto Hadna, Pande Made Kutanegara, Umi Listyaningsih, Sri Purwatiningsih, Dipto Jatmiko, Sonyaruri Satiti Penelitian: Studi Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat Kemiskinan di Kabupaten Fakfak menjadi perhatian di tengah kepemilikan sumber daya alam yang cukup melimpah. Daerah ini dikenal sebagai penghasil pala yang besar, bahkan tanaman pala telah menjadi ciri khas […] ...

Read more →