Program Sosial Terpadu (ISP) Program Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat 2009-2013

21 Oktober 2009 | admin
Project At Glance
Country Indonesia
Region Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat
Name of Client BP Tangguh Indonesia
Address Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, 11th Floor Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520
Duration of Assignment 4 tahun
Start Date Oktober 2009
Completion Date Juli 2013
Prinsipal Investigator Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.
Principal Investigator (Not on the list)
Research Team Dr. Anna Marie Wattie, M.A., Triyastuti Setianingrum, SIP., M.Sc., Dra. Wini Tamtiari, M.Si., Yam'ah Tsalatsa Abritaningrum, S.IP, M.P.A.
Research Team (not on the list)
Profiles of Professional Staff Provided by The Center Pakar Ilmu Pemerintahan, Pakar Kebijakan Publik, Antropolog

Pemerintahan Kabupaten Bintuni yang dimulai pada tahun 2004  membutuhkan pengaturan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan pejabat sipil . Pengaturan ini berkaitan dengan tugas, dan fungsi pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan publik, serta kapasitas parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol dan penganggaran. Peningkatan kapasitas dalam sistem desentralisasi sangat diperlukan permintaan karena pemerintah daerah harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih baik. Dalam upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas ini, PSKK UGM membantu mengawal pelaksanaan "good governance" di Kabupaten Bintuni. Peningkatan kapasitas kelembagaan di Kabupaten Bintuni merupakan bagian dari pelaksanaan Integrated Social Program (ISP) BP Tangguh yang disebut "Governance Program". Kegiatan ini berlangsung selama lebih kurang empat tahun (2009-2013), dan dilaksanakan di parlemen lokal dan 5 unit kantor regional yang merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pemuda dan Olahraga, dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan. Pada tahun kedua, program mentoring ini berfokus pada pengembangan implementasi rencana tata ruang, pengembangan proses pelaksanaan rencana pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, dan penguatan kapasitas legislatif (anggota parlemen).

Deskripsi tugas belum tersedia