Survei PSKK UGM (2017) menunjukkan bahwa 38 persen praktik P2GP tetap dilakukan oleh tenaga medis, memperlihatkan bahwa regulasi formal tidak serta-merta mengubah praktik sosial yang telah berakar kuat. Di sisi lain, keberlanjutan P2GP tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-budaya masyarakat. Walaupun praktik ini telah dinyatakan tidak memiliki manfaat medis dan bahkan berisiko menimbulkan dampak kesehatan, P2GP tetap dipertahankan oleh berbagai komunitas.

Kebijakan kependudukan tidak bisa didekati dengan cara-cara manual dan pendekatan linieritas. Kebutuhan untuk merespons dinamika kependudukan dan membangun kebijakan berbasis data yang responsif dapat dilakukan melalui pemanfaatan big data. Big data hadir untuk memberikan data komprehensif terhadap suatu permasalahan, tidak hanya isu. Masalah cenderung multisektoral, sehingga perspektif dan data juga harus multisektoral. Kemudian big data menawarkan itu.

Di akhir abad ke-17 (1798), Malthus menulis pendapatnya dalam sebuah artikel provokatif berjudul An essay in the principle of population as it affects the future improvement of society. Malthus mengkhawatirkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dengan ketersediaan pangan.

Yogyakarta dengan pesona kulinernya memiliki salah satu oleh-oleh andalan yang paling sering diincar oleh wisatawan, yaitu bakpia.

Pandemi Covid-19 tidak hanya memukul sektor kesehatan, tetapi juga mengoyak perekonomian negara dan memperlebar ketimpangan sosial. Demi menyelamatkan sektor kesehatan dan perekonomian dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu menggunakan anggaran negara sebijak mungkin, serta mengkaji ulang kebijakan perekonomian yang berisiko dan menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perekonomian global.

Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.

Pernyataan Komnas Perempuan pada 2014 silam tentang Indonesia darurat kekerasan seksual tentunya bukan tanpa dasar. Sebagai lembaga negara yang independen dalam penegakan hak asasi manusia Indonesia, Komnas Perempuan mempunyai basis data yang memadai terkait berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan, bahkan Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diusulkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak 2015 hingga saat ini belum bisa disahkan? Apa inti permasalahannya dan adakah jalan keluarnya?

Era ini disebut sebagai era kebangkitan agama. Agama yang semula diprediksi oleh banyak ilmuwan sosial akan mengalami kebangkrutan seiring dengan perkembangan modernisasi dan industrialisasi, ternyata justru tampil menjadi elemen yang maha penting. Agama—simbol, ajaran, lembaga—hadir dan merasuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat Abad ke-21.

Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan e-KTP merupakan satu dari sekian banyak data kependudukan yang ada di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). E-KTP dengan menggunakan nomor induk kependudukan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tentang pencatatan penduduk ganda. Penduduk tidak dapat tercatat di dalam dua atau lebih wilayah yang berbeda. Namun demikian, dalam perjalanannya sistem dan konten informasi kependudukan yang tertuang di dalamnya masih meninggalkan berbagai macam persoalan.