PSKK UGM – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Dewi Haryani Susilastuti, Ph.D., menekankan pentingnya investasi pada perempuan dan anak perempuan, terutama melalui pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial sehingga bisa terwujudnya dividen gender dalam bonus demografi.
“Dividen gender merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya bonus demografis,” ujar Dewi mengawali paparannya saat menjadi panelist dalam Studium Generale UGM-UNFPA bertajuk, ”Hopes, Choices, and the Future: Young People in Indonesia’s Population Dynamics” kerja sama UNFPA, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Fakultas Geografi UGM, dan MDKIK SPs UGM di Auditorium PSKK UGM pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Ia menjelaskan bahwa dividen gender merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh melalui investasi pada perempuan dan anak perempuan serta penguatan kesetaraan gender. Manfaat tersebut dapat terwujud ketika perempuan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan layak, membangun usaha, dan berpartisipasi dalam kepemimpinan.
“Pendidikan dan keterampilan meningkatkan peluang kerja bagi perempuan. Penghasilan yang diperoleh dapat memperkuat keamanan ekonomi perempuan, serta meningkatkan perannya dalam rumah tangga,” tutur Dewi Haryani.
Menurut Dewi, peningkatan pendidikan mendukung pengembangan modal manusia, produktivitas, dan kemakmuran nasional. “Inilah cara bagaimana peluang di tingkat individu dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan lintas generasi,” ujarnya.
Selain itu, peneliti senior PSKK UGM ini juga menyoroti pentingnya mempererat upaya pencegahan kekerasan (Violence) untuk melindungi hak-hak perempuan dan mewujudkan dividen gender.
Oleh karenanya, menurut Dewi, respons kebijakan harus mengintegrasikan perlindungan hukum dengan layanan yang mudah diakses serta investasi yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menghapus aturan yang diskriminatif dan memastikan bahwa perlindungan tersebut benar-benar efektif dalam praktiknya.
“Para penyintas membutuhkan layanan yang aman, sistem rujukan yang efektif, serta sistem peradilan yang responsif,” ungkap Dewi.
Dewi juga menjelaskan pentingnya pendekatan sepanjang siklus kehidupan dan penguatan care economy melalui prinsip 3R, yaitu Recognize, Reduce, dan Redistribute. Mencakup pengakuan terhadap kerja perawatan yang tidak dibayar, pengurangan beban pengasuhan melalui layanan yang terjangkau, serta pembagian tanggung jawab perawatan yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki.
Pada sesi diskusi, Dewi menyoroti terkait norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dapat memengaruhi aspirasi perempuan muda serta membatasi partisipasi mereka dalam dunia kerja. Tantangan lainnya yakni beban pengasuhan dan keterbatasan layanan pengasuhan anak yang terjangkau.
“Upaya pencegahan juga harus menyasar norma-norma sosial yang menoleransi kekerasan dan membatasi agensi perempuan. However, I might say that the most challenging part in creating gender dividends is dismantling social norms because it’s ingrained within us for many, many years,” jelas Dewi.
Upaya mendorong partisipasi kerja perempuan pada optimalisasi peluang bonus demografi selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 poin 5 terkait Gender Equality yang berfokus utama dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan di seluruh dunia.
Penulis: Alyaizanuba Rakhma
Editor: Nuraini Ika
Foto: Dok.PSKK UGM/Rafael Jatmiko
