PSKK UGM – Kaja Glomm, Ambassador-Designate of Norway to Indonesia menekankan bahwa bonus demografi dapat menjadi peluang pembangunan apabila besarnya proporsi penduduk usia produktif diimbangi dengan investasi pada pendidikan dan kesehatan berkualitas, peningkatan keterampilan dan kompetensi generasi muda, penciptaan lapangan kerja layak dan produktif, kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, serta kebijakan kependudukan yang inklusif.
Dalam pidato bertajuk, “Partnerships for the future of young people, Norway’s perspective”, Kaja Glomm mengawali Keynote Speech dengan menyoroti perbedaan ukuran populasi kedua negara. Indonesia memiliki hampir 285 juta jiwa, sedangkan Norwegia 5,5 juta jiwa.
“Ukuran kita (Indonesia – Norwegia) sangat berbeda. Meski demikian, Norwegia dan Indonesia menghadapi tantangan yang sama yaitu tingkat fertilitas yang mendekati replacement level dan proporsi penduduk lanjut usia yang terus meningkat,” ujar Kaja Glomm saat menjadi pada Stadium Generale UGM–UNFPA bertajuk, “Hopes, Choices, and the Future: Young People in Indonesia’s Population Dynamics” kerja sama UNFPA, PSKK UGM, Fakultas Geografi UGM, dan MDKIK SPs UGM di Auditorium PSKK UGM pada Selasa, 13 Oktober 2026.
“Kemudian pertanyaannya bukanlah seberapa banyak jumlah kaum muda yang dimiliki oleh Norwegia atau Indonesia, melainkan pilihan apa saja yang tersedia bagi kaum muda tersebut,” tegas Kaja Glomm.
Sebagai informasi, Data Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi penduduk usia produktif sebesar 70,72 persen. Namun, pada Agustus 2026, proporsi tersebut turun menjadi 68,84 persen dari total populasi nasional.
Total Fertility Rate (TFR) Indonesia juga mengalami pergeseran dari 2,18 pada tahun 2020 menjadi 2,13 pada tahun 2026. Angka ini masih berada di atas replacement level (2,1), tetapi semakin mendekati angka tersebut. Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia masih berada pada fase bonus demografi, meskipun mulai menunjukkan adanya dinamika menuju fase aging population.
Pada Studium Generale UGM UNFPA, Kaja Glomm juga menekankan bahwa untuk optimalisasi bonus demografi, pemerintah harus merancang kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar berpatokan pada rata-rata nasional. Kebijakan harus mencerminkan kondisi nyata masyarakat di berbagai provinsi, komunitas, sampai dengan kelompok sosial.
“Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan nasional, melainkan harus menjamin kaum muda, terutama perempuan. Agar dapat memiliki kebebasan, kesehatan, dan kesempatan untuk menentukan masa depan sendiri,” ungkapnya. “Gender equality is good economics,” sambung Kaja Glomm.
Bagi Norwegia, jelas Kaja, kesetaraan gender dan masa depan kaum muda bukanlah sebuah agenda yang berdiri sendiri. Keduanya berkaitan erat dengan cara sebuah negara mengelola sumber daya manusia, memperkuat ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
“Kaum muda dan perempuan muda harus diperlakukan bukan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi sebagai mitra dan pemimpin,” jelasnya.
Menurutnya, tidak ada negara yang dapat memanfaatkan modal manusia secara penuh jika setengah penduduknya masih menghadapi hambatan dalam pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, atau layanan kesehatan.
Saat ini Indonesia, menurut Kaja, perlu lebih berfokus pada persoalan kesehatan ibu, penguatan pendidikan kebidanan, data kependudukan yang lebih baik, perencanaan dan pembiayaan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender sebagai bidang yang dapat didukung UNFPA. “Tanpa itu, tidak ada pembangunan manusia,” ungkapnya.
“Norwegia tentu akan terus bekerja sama dengan Indonesia, UNFPA, serta berbagai mitra seperti UGM untuk memajukan kesetaraan gender, kesehatan dan hak seksual serta reproduksi, dan pembangunan inklusif yang berkelanjutan, karena kami sangat meyakini bahwa tanpa hal-hal tersebut, tidak akan ada pembangunan manusia,” pungkas Kaja Glomm.
Penulis: Zahra Lintang
Editor: Nuraini Ika
Foto: Dok.PSKK UGM/Rafael Jatmiko
