PSKK UGM – Andrew Saberton, Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Deputi Direktur Eksekutif (Manajemen) UNFPA menekankan bahwa masa depan demografi tidak hanya tentang angka usia produktif yang melimpah, namun harus memastikan bahwa generasi muda memiliki banyak pilihan untuk kesejahteraan hidupnya.
“Pesan utama saya adalah bahwa masa depan demografis tidak hanya ditentukan oleh angka semata, melainkan oleh peluang yang dimiliki masyarakat serta pilihan-pilihan yang benar-benar dapat mereka ambil,” ujar Andrew saat menjadi keynote speech di acara stadium generale UGM-UNFPA bertajuk, “Hopes, Choices, and the Future: Young People in Indonesia’s Population Dynamics” kemitraan UNFPA, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Fakultas Geografi UGM, dan MDKIK SPs UGM di Auditorium PSKK UGM pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Sebagai informasi, data BPS 2020 menunjukkan ada sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun). Artinya, Indonesia tengah mengalami masa bonus demografi di mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif.
Andrew menegaskan bahwa kelimpahan penduduk usia kerja tidak secara otomatis membawa kemakmuran atau bonus demografi bila tidak ada jaminan stabilitas ekonomi, perumahan terjangkau, serta kesetaraan peluang bagi kaum muda dalam merencanakan kehidupannya secara mandiri.
Andrew juga memaparkan hasil studi United Nations Population Fund (UNFPA) 2026. Dari survei masa depan demografi terhadap hampir 109.000 orang dewasa muda dengan rentang usia 18-39 tahun di 73 negara menunjukkan bahwa prasyarat menjadi orang tua adalah keamanan finansial (88%), pekerjaan stabil (87%), dan kesiapan emosional (85%). Selain itu, hambatan ekonomi dan perumahan juga menjadi aspek penting yang disampaikan oleh 72% responden. Berdasarkan hasil survei tersebut, setiap negara diharuskan mampu membangun ketahanan institusi dan masyarakat untuk mengantisipasi penuaan populasi, perubahan struktur keluarga, dan urbanisasi.
Melihat hal ini, Andrew menekankan bahwa fokus kebijakan pemerintah harus bergeser dari sekadar upaya mengejar bonus demografi menjadi pembentukan ketahanan demografi (demographic resilience).
Ketahanan menyeluruh tersebut menurutnya, menuntut ekosistem yang kondusif, mencakup akses layanan kesehatan reproduksi yang bermutu, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, kesetaraan gender, pembagian beban perawatan keluarga, serta jaminan perlindungan sosial yang responsif terhadap percepatan penuaan populasi lansia di masa mendatang.
“Ketangguhan (resiliensi) bukan berarti menolak perubahan demografis atau merekayasa struktur populasi sesuai keinginan. Oleh karena itu, ketangguhan memadukan kesiapsiagaan jangka panjang dengan kemampuan untuk melindungi layanan esensial, hak-hak, serta martabat manusia ketika keadaan berubah dengan cepat,” papar Andrew.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data guna menjawab tantangan dalam bonus demografi sehingga bisa memaksimalkan peluang yang ada.
“Pertanyaan kebijakan perlu berkembang melampaui sekadar bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Namun tantangan yang lebih luas adalah bagaimana membangun ketahanan yakni, kapasitas masyarakat, institusi, dan komunitas untuk mengantisipasi perubahan demografis, mengadaptasi kebijakan dan layanan, serta terus memperluas peluang bagi individu seiring dengan perubahan struktur dan kebutuhan penduduk,” ungkap Andrew.
“Memahami dinamika populasi memerlukan statistik resmi yang kuat dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan (foresight),” sambungnya.
Ia menegaskan pentingnya penggunaan data empiris bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Penggunaan data yang kuat dan akurat dapat membantu pemangku kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan penduduk bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, geografi, pendidikan, dan status sosial, serta bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut dapat berkembang seiring waktu.
“Bukti empiris harus mampu membantu tata kelola dan pemerintah dalam mengantisipasi, bersiap, dan beradaptasi. proyeksi data, berbagai skenario, dan penelitian kebijakan harus dapat mengungkap ketimpangan, mengidentifikasi kebutuhan yang muncul, serta menjadi panduan bagi investasi sebelum tekanan yang ada menjadi lebih sulit atau lebih mahal untuk ditangani,” jelas Andrew.
Pada kesempatan ini Andrew juga menyoroti posisi UGM untuk menghubungkan bukti-bukti demografi di berbagai disiplin ilmu yang unggul dalam bidang geografi, kebijakan publik, kesehatan, gender, perlindungan sosial, dan pembangunan menciptakan jembatan penting dari riset menuju kebijakan.
“UGM berada pada posisi yang tepat untuk mengintegrasikan bukti demografis lintas disiplin ilmu, seperti yang terlihat dalam kolaborasi antara UNFPA dan PSKK UGM saat ini dalam mendukung inisiatif Stranas (Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak),” ujar Andrew.
Penulis: Rifai Nur Hidayat
Editor: Nuraini Ika
Foto: Dok.PSKK UGM/Rafael Jatmiko
