POLITICAL LINKAGES DAN MODEL REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA

Fakta empiris menunjukkan bahwa representasi yang terbentuk antara legislator dengan konstituennya belum menunjukkan kualitas yang memadai. Masih terjadi kesenjangan antara kehendak rakyat dengan perwakilan legislatif dengan model representasi yang ada saat ini. Secara umum, rendahnya representasi tersebut ditunjukkan oleh: (1) komitmen legislator masih lemah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen yang mereka wakili, (2) tidak adanya sistem komunikasi politik yang mampu menyalurkan secara aktif dengan membuat saluran komunikasi yang efektif antara legislator dengan konstituen. (3) Tidak adanya mekanisme yang dibuat oleh legislator untuk merealisasikan janji program yang telah mereka tawarkan selama kampanye, sehingga akuntabilitas politik legislator dapat dikatakan rendah.

Sementara itu, dari sisi permintaan, masalah rendahnya kualitas representasi berakar pada: (1) terbatasnya kapasitas masyarakat untuk bernegosiasi dengan legislator untuk memaksakan aspirasi dan kebutuhan menjadi kebijakan publik, (2) jaringan masyarakat masih terbatas untuk mampu mendorong akses ke proses legislatif dalam mekanisme kebijakan publik, (3) masyarakat tidak memiliki informasi lengkap tentang kerangka kegiatan yang dilakukan oleh anggota legislatif dalam melaksanakan mandat publik. Dalam lingkup metodologi, program evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan penilaian dampak partisipatif, sehingga keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan utama untuk menjadi bagian dari proses evaluasi. Metode ini dipilih sehingga proses evaluasi dapat mengidentifikasi benchmark, potensi, kendala, dan hasil kerangka program. Dengan demikian, potret keseluruhan dampak dari program dapat dipetakan dan digunakan sebagai alat untuk mengembangkan program di fase masa depan.