Kami dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang melakukan Survey Kebijakan Kawasan Ramah Lansia di DIY. Partisipasi Saudara dalam mengisi kuesioner ini sangat kami harapkan sebagai acuan kebijakan Pemerintah dan instansi terkait dalam penanganan program Kawasan Ramah Lansia. Informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan studi ini.

Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.

Hasil survei awal PSKK UGM terkait dampak COVID-19 terhadap pekerja informal menunjukkan, 31,3 persen responden menyatakan bahwa mereka mulai merasakan dampak pandemi sejak awal April. Hal ini menyusul penerapan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah.

Pernyataan Komnas Perempuan pada 2014 silam tentang Indonesia darurat kekerasan seksual tentunya bukan tanpa dasar. Sebagai lembaga negara yang independen dalam penegakan hak asasi manusia Indonesia, Komnas Perempuan mempunyai basis data yang memadai terkait berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan, bahkan Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diusulkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak 2015 hingga saat ini belum bisa disahkan? Apa inti permasalahannya dan adakah jalan keluarnya?

Jurnal Populasi PSKK UGM Call for Paper "Population and Policy Perspectives in COVID-19 Handling"