Penulis:
Agus Heruanto Hadna, Pande Made Kutanegara
Penelitian:
Tinjau Ulang Definisi, Parameter, dan Manajemen Data Kemiskinan di Indonesia
Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan naiknya ketimpangan (Gini Ratio) menunjukkan adanya persoalan dalam kualitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penyebabnya terkait dengan input data dan manajemen data yang bermasalah. Data bermasalah karena parameter yang digunakan hanya memfokuskan pada definisi kemiskinan moneter dan belum mempertimbangkan kemiskinan multidimensi. Belum lagi tata kelola untuk manajemen data yang tidak transparan dan tidak terintegrasi semakin menyulitkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data kemiskinan untuk menyusun program pengentasan kemiskinan yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, tulisan ini merekomendasikan peninjauan ulang parameter kemiskinan dari kemiskinan moneter ke kemiskinan multidimensi, juga memasukkan parameter ketimpangan sebagai ukuran yang terintegrasi dengan kemiskinan, daerah (provinsi, kabupaten/kota) diberi peluang untuk merumuskan parameter kemiskinan yang kontekstual, serta membenahi tata kelola dan manajemen data dan program yang terintegrasi dan transparan.[]
Penulis:
Agus Heruanto Hadna, Agus Joko Pitoyo, Muhammad Arif Fahrudin Alfana
Penelitian:
Identifikasi Potensi Wilayah Transmigrasi di DIY
Penataan persebaran penduduk yang tidak merata bertujuan untuk menyelaraskan serta menyeimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan agar pendayagunaan potensi yang tersedia di suatu daerah menjadi lebih optimal. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan penataan persebaran penduduk ini adalah dengan melakukan transmigrasi. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigran, membangun kemandirian, serta mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. []
Penulis:
Agus Heruanto Hadna, Sumini
Penelitian:
Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin Pertama di Gunungkidul
Perkawinan pada usia anak masih menjadi persoalan nasional. Untuk mencegah masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak Kebijakan ini dikeluarkan karena data menunjukkan masih tingginya angka pernikahan dini di kabupaten ini. Kebijakan ini cukup efektif untuk menekan pernikahan dini terbukti dengan semakin menurunnya angka pernikahan pada usia anak. Namun demikian tantangan ke depan cukup berat karena berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan pemanfaatannya secara negatif bisa menggagalkan kebijakan ini. Selain itu anggaran yang belum memadai dan belum terintegrasinya kebijakan pencegahan pernikahan dini dengan kebijakan lainnya semakin memperberat tercapainya tujuan kebijakan ini secara efektif. Untuk mengatasinya perlu membangun strategi dengan melibatkan kelembagaan masyarakat pada tingkat bawah, menaikkan jumlah anggaran dan mengintegrasikan kebijakan ini dengan kebijakan lainnya. []
Authors: Asmarawati Handoyo, Agus Heruanto Hadna, and Ratminto
Topics: gated community, konflik sosial, masalah publik, publicness
Article Title: NEW PUBLICNESS AND ITS IMPLICATION ON SOCIAL CONFLICTS: The Relation between Local Community and the Gated Community in Sleman
Journal Title: JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN ORGANISASI: Bisnis dan Birokrasi Vol. 23, Number 1
Publication Year: 2016
Language: English
ISSN: 0854-3844
Artikel ini mediskusikan munculnya masalah publik baru dan implikasinya terhadap konflik sosial akibat dari tingginya pertumbuhan gated community (perumahan modern) di Kabupaten Sleman. Masalah publik baru tersebut meliputi permasalahan ekonomi, aksesibilitas, sosial, dan lingkungan. Melalui metode studi kasus dengan observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada lahirnya konflik sosial apabila menemui dua situasi berikut. (1) kedua masyarakat tidak berhasil membangun kesepakatan untuk menyelesaikan masalah publik baru, dan (2) tidak adanya intervensi pemerintah daerah untuk mengatasi munculnya masalah publik baru gated community. Artikel ini memiliki dua tujuan: secara konseptual mendukung teori new publicness, bahwa kepublikan dapat muncul dari ranah privat, sekaligus melengkapi bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada konflik sosial apabila menemui dua prakondisi di atas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dua rekomendasi yang diberikan, yaitu pertama, perlunya dibangun komunikasi intensif dan mekanisme bersama di antara kedua masyarakat untuk menghindarkan munculnya masalah publik baru. Kedua, perlunya komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah Sleman khususnya dalam memberantas rente birokrasi perijinan dan peningkatan pengawasan langsung di lapangan sehingga perijinan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan publik baru yang berimplikasi pada konflik sosial. []
Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK di Kota Yogyakarta
Triyastuti Setyaningrum (Peneliti PSKK UGM) Yam’ah Tsalatsa Abritaningrum (Asisten Peneliti PSKK UGM)
Abstrak
Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) adalah media untuk menerima dan merespon informasi atau masukan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. UPIK dinilai berhasil sebagai sebuah inovasi pelayanan publik dan disambut baik oleh masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Studi ini mengkaji responsivitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilihat dari kecepatan, ketepatan, kejelasan, dan tindak lanjut dalam layanan UPIK. Studi ini juga mencermati persoalan mekanisme/sistem, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung layanan UPIK. Melalui metode wawancara dan analisis kuantitatif terhadap hasil survei yang dilakukan PSKK UGM pada 2014, studi ini menemukan masih lemahnya responsivitas Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap keluhan masyarakat, terutama menyangkut tindak lanjut. Mekanisme yang ada selama ini tidak dapat memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap SKPD/unit kerja. Keluhan yang bersifat lintas sektoral dan lintas level pemerintahan dapat dikatakan tidak ada tindak lanjutnya.
Selasa, 21 Maret 2017 berlangsung Kuliah Umum “Politik Kebijakan Kependudukan di Indonesia” oleh dr. Surya Chandra Surapatty, MPH, Ph.D., Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Auditorium Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Dalam kuliah umum ini, Surya menegaskan kembali isu bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah perjalanan suatu bangsa. Kondisi bonus demografi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Di tingkat global, bonus demografi di negara-negara maju telah berlangsung sejak lama dan bahkan beberapa di antaranya sudah memasuki masa akhir. Amerika Serikat misalnya, telah mengalami bonus demografi pada tahun 1960-1965, Jepang pada tahun 1990-1995, sedangkan Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong pada 2010-2015.
Migrasi di Indonesia terjadi dalam skala besar. Walaupun sering kali migran berkata bahwa motivasi utama mereka bermigrasi untuk mendukung pembiayaan pendidikan anak, banyak dari mereka sebenarnya menghadapi kesulitan dalam menabung untuk jangka panjang dikarenakan masalah hutang, kesulitan ekonomi, dan kurangnya peluang investasi di Ponorogo. Akibatnya, penggunaan remitansi untuk pendidikan berisfat ad-hoc, dan gangguan kecil dalam anggaran rumah tangga dapat menyebabkan penyimpangan tujuan awal untuk mendukung aspirasi pendidikan. Uraian ringkas dari Asia Research Institute, National University of Singapore berikut ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam menghadapi isu dan tantangan tersebut, yaitu dengan mengupayakan kondisi struktural yang baik untuk membantu anak muda mengakses pendidikan dan kesempatan kerja.
Pengelolaan dan pelayanan air di Indonesia harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk pelayanan air minum, khususnya bagi kelompok rentan. Prioritas yang lain adalah pertanian rakyat atau skala kecil. Apabila kedua prioritas tersebut sudah terpenuhi, maka negara baru dapat mengalokasikan air bagi kebutuhan industri, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain.
Sampai hari ini perumusan UU Air yang baru masih berlangsung, namun substansi dan proses perumusannya tidak diketahui oleh publik. Terkait isu ini, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA), dan OXFAM akan menyelenggarakan Diskusi Publik *”HAK ATAS AIR SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG AIR BARU”. Hadir beberapa narasumber, antara lain: Dr. Jangkung Handoyo Mulyo. M.Ec. (Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM), Dr. Arie Sudjito, M.Si.* (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM), Edisius Riyadi (Tim Kerja Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air/KruHA), Muhammad Reza (Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air/KruHA).
Authors: Agus Heruanto Hadna, Dyah Kartika
Topics: poverty alleviation, conditional cash transfer, academic performance
Article Title: EVALUATION OF POVERTY ALLEVIATION POLICY: Can Conditional Cash Transfer Improve the Academic Performance of Poor Students in Indonesia?
Journal Title: Cogent Social Sciences (2017), 3: 1295548
Publication Year: 2017
Language: English
ISSN: –
This paper aims to investigate the influence the Program Keluarga Harapan (PKH) in Indonesia, on the academic performance of poor students in elementary and junior high school. The design of this impact assessment was based on Randomized Control Trial (RCT). Data was drawn from panel surveys conducted in six provinces in 2007, 2009, and 2013, covering approximately 3,360 villages. Evaluation of the PKH found that it has been able to increase net enrolment rate by 7.1 percent and the gross participation rate for junior high school students by 7.6 percent. Nonetheless, PKH has yet to yield significant increases in enrolment and gross participation rate at the primary school level. PKH significantly improves student attendance at the elementary level but, contrarily, has not shown a significant results in terms of school examination achievement at the junior high school level for Bahasa Indonesia, Mathematics and English, as well as national examinations for Mathematics. However, the basic education in Indonesia is still unable to address issues of the teacher absenteeism (in both elementary and junior high school) and the lack of quality educational facilities. []
Jumlah Warga Negara Indonesia di Singapura menurut data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapuran per Januari 2017 mencapai 163.190 orang. Jumlah ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari 195 ribu orang mengingat banyak WNI yang tidak melaporkan dirinya. Dari total jumlah WNI tersebut, sebagian besar bekerja di Singapura sebagai TKI informal, yakni mencapai 80.973 orang, disusul kemudian WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang mencapai 28.465 orang. Hanya sedikit yang menjadi tenaga profesional, yakni mencapai 16.374 orang, sedangkan yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa mencapai 9.363 orang.
