Buku Indeks Pengetahuan Kesehatan Ibu Pada Rumah Tangga Miskin secara umum menyajikan indikator kesehatan ibu dan anak, serta tahap penyusunan indeks pengetahuan kesehatan ibu.
Buku ini juga memaparkan terkait keberagaman gizi, desain program SMS pesan sehat, karakteristik demografi dan sosial ekonomi rumah tangga, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, perilaku dan pengetahuan kesehatan ibu, serta kepersertaan kesehatan lainnya.
Buku ini disusun berdasar hasil survei “Evaluasi Dampak Intervensi BBC (Behavior Change Communication) pada Perubahan Perilaku Kesehatan Ibu Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)”, yang dilakukan pada 2016.
Di balik hiruk pikuk masyarakat akhir-akhir ini, kita patut mencatat adanya sejumlah persoalan sosial kemanusiaan yang meminta perhatian serius. Dari segi kependudukan, misalnya, secara umum kita masih menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Laporan UNDP 2003 menempatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada urutan ke-112 dari 172 negara, sementara penduduk miskin pada tahun 2002 masih berjumlah 38 juta orang lebih.
Kenyataan ini menyulitkan Indonesia untuk mewujudkan millenium development goals 2015, yang telah menjadi komitmen 180 kepala negara di dunia pada tahun 2000. Dari aspek gender dan kesehatan reproduksi kita dihadapkan pada persoalan, antara lain, partisipasi politik perempuan, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan tidak dikehendaki, serta upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS. Di sisi lain, dalam era otonomi daerah, kita juga menyaksikan adanya konflik baik horizontal maupun vertikal yang menyeruak di mana-mana, kuatnya kecenderungan memaknai otonomi sebagai menggali sumber daya alam sebesar-besarnya demi peningkatan PAD, serta bangkitnya demokrasi desa.
Buku Penanggulangan Kemiskinan: Belajar dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) secara keseluruhan menggambarkan dan mengkaji proses sosialisasi program, distribusi kartu, distribusi dana dan ketepatan sasaran, pemanfaatan dana Program BSM, serta kepesertaan rumah tangga dalam program sosial lainnya.
Buku ini disusun berdasarkan hasil survei “Distribusi Kartu (Midline Survey) dan Distribusi (Endline Survey) Bantuan Siswa Miskin”. Survei tersebut dilaksanakan pada 2013-2014 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif di beberapa provinsi Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Pelayanan publik yang baik memiliki struktur, mekanisme, prosedur, dan prosedur perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan yang baik, serta memastikan warga negara dan organisasinya terlibat di dalam proses tersebut.
Namun pelayanan publik yang diberikan/disediakan oleh pemerintah tidak selalu bisa sesuai dengan harapan masyarakat, yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan/keluhan masyarakat. Perhatian terhadap keluhan masyarakat tersebut menjadi hal yang cukup penting, selain untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus juga untuk melindungi dan memperkuat hak warga negara.
Seminar HUT Ke-45 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bertema “Kontribusi Akademisi dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan” telah berlangsung pada Kamis, 26 April 2018 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Gedung Masri Singarimbun, PSKK UGM.
Seminar ini berlangsung dalam dua sesi dengan topik dan sub topik sebagai berikut. Sesi pertama “PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN” dengan sub topik 1) Kualitas Daya Saing Penduduk Indonesia oleh Novi Widyaningrum, SIP., M.A., 2) Pengembangan Pendidikan Karakter dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia oleh Henny Ekawati, S.Sos., M.Si., dan 3) Persoalan Kependudukan Terkini: Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes. Sementara pada sesi kedua dengan topik “STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN”, ada beberapa sub topik yang dibawakan, yakni 1) Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Eddy Kiswanto, S.Si., M.Si., 2) Penanggulangan Kemiskinan: Data Kemiskinan Tunggal Guna Efektivitas dan Sinergisitas Program oleh Sonyaruri Satiti, S.Si., M.Si., serta 3) Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dyah Kartika, S.Si. []
Anak-anak yang ditinggal bermigrasi oleh orang tuanya merupakan kelompok yang rentan persoalan sosial. Beberapa studi mencatat dampak negatif migrasi terhadap anak, tetapi berdampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga. Meskipun memiliki dampak negatif, migrasi internasional cenderung semakin meningkat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga. Artikel ini menggunakan data dari hasil studi CHAMPSEA yang menggarisbawahi pentingnya mengetahui kondisi anak sebagai imbas dari fenomena migrasi internasional terhadap keluarga yang ditinggalkan. Hasil studi menunjukkan anak-anak yang ditinggal ayahnya bermigrasi lebih banyak memberikan respons positif, tetapi anak yang ditinggal oleh ibu ataupun anak yang ditinggal oleh kedua orang tua lebih banyak memberikan respons negatif. Namun anak-anak tampaknya justru berkeinginan pergi ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Tampaknya lingkungan yang merupakan kantung migran dan perekonomian rumah tangga migran yang lebih baik memengaruhi
mereka untuk juga melakukan migrasi dan bekerja ke luar negeri.
Penelitian survei merupakan perangkat penelitian yang murah dan cepat sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Pengumpulan data dan informasi dengan metode survei ini dapat memberikan gambaran kondisi populasi yang besar menggunakan sampel yang relatif kecil. Populasi tersebut dapat langsung berhubungan dengan penduduk, instansi, lembaga, organisasi, dan unit-unit kemasyarakatan, tetapi sumber utama informasi terletak pada pelaku atau orang. Banyak lembaga saat ini yang mengandalkan penelitian survei untuk berbagai tujuan. Survei dapat membantu memahami preferensi konsumen tentang produk tertentu, mengukur kepuasan karyawan, mengidentifikasi peluang pasar, serta melakukan monitoring dan evaluasi program.
Fakta empiris menunjukkan bahwa representasi yang terbentuk antara legislator dengan konstituennya belum menunjukkan kualitas yang memadai. Masih terjadi kesenjangan antara kehendak rakyat dengan perwakilan legislatif dengan model representasi yang ada saat ini. Secara umum, rendahnya representasi tersebut ditunjukkan oleh: (1) komitmen legislator masih lemah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituen yang mereka wakili, (2) tidak adanya sistem komunikasi politik yang mampu menyalurkan secara aktif dengan membuat saluran komunikasi yang efektif antara legislator dengan konstituen. (3) Tidak adanya mekanisme yang dibuat oleh legislator untuk merealisasikan janji program yang telah mereka tawarkan selama kampanye, sehingga akuntabilitas politik legislator dapat dikatakan rendah.
Seminar HUT Ke-44 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bertema “AYO MBANGUN JOGJA” telah berlangsung pada Selasa, 16 Mei 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Gedung Masri Singarimbun, PSKK UGM. Seminar ini diawali dengan pembacaan keynote speech oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pidatonya, Sri Sultan HB X menyampaikan, mengantisipasi kondisi saat ini, yaitu dorongan besar dibangunnya bandara baru di Kulonprogo dan tarikan booming pariwisata di Gunungkidul, konsekuensinya secara konseptual pembangunan DIY menggunakan dua versi pendekatan sekaligus, yaitu Big Push Model (untuk melakukan pembangunan dengan dampak besar seperti industrialisasi, diperlukan big push atau dorongan kuat) dan Booming Market Strategy yang keduanya perlu insentif dari pemerintah.
Penulis:
Agus Heruanto Hadna, Wenty Marina Minza, Sri Purwatiningsih
Penelitian:
Pembiayaan Pelayanan Kekerasan Perempuan dan Anak
Policy Brief ini dibuat berdasarkan penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI dan UN Women di beberapa lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Yogyakarta dan Jakarta. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk melihat kebijakan pembiayaan korban kekerasan perempuan dan anak seperti yang tertulis di atas kertas dan implementasinya, termasuk kendala pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal korban kekerasan perempuan dan anak. Pemerintah menerbitkan PSO (Prosedur Standar Operasional) yang tertuang dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010. Prosedur Standar Operasional tersebut meliputi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010) penanganan aduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakkan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. []
