Penulis:
Muhadjir Darwin dan Bevaola KusumasariPenelitian:
“Pengembangan Kapasitas Manajemen Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan”
Pengakuan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia belum banyak diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa pemerintah sampai saat ini juga belum mampu memberikan akses yang sama bagi perempuan di bidang politik atau untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pengambilkan keputusan di sektor publik.
Pada saat dunia masih diselimuti perang dingin, yaitu terjadinya perebutan pengaruh antara blok Barat dan blok Timur, kehidupan sosial, ekonomi dan politik di negara-negara sedang berkembang juga terimbas ke dalam perangkap ketegangan-ketegangan regional, antar wilayah maupun internal. Perebutan pengaruh antara blok tersebut kemudian berakibat pada terjadinya peperangan seperti perang Korea (Utara vs Selatan), Vietnam (Utara vs Selatan), ketegangan wilayah Eropa (Barat vs Timur), ketegangan Asia Tenggara, aneksasi Timor Timur oleh Indonesia, dll yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material di wilayah-wilayah yang dilanda peperangan tersebut. Pada intinya ketegangan tersebut bersumber pada perebutan pengaruh dan perebutan wilayah di dunia antara ideologi liberalisme-kapitalisme (kanan) yang dipelopori oleh negara-negara Barat seperti USA dan Eropa Barat berhadapan dengan ideologi sosialisme komunisme (kiri) yang disponsori Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur.
Penulis:
Irwan Abdullah, Dyah Pitaloka, dan Siti Ruhaini DzuhayatinPenelitian:
“Violence against Women” bekerjasama dengan The Ford Foundation
Penanganan kasus-kasus hukum pada dasarnya kurang memiliki prinsip emansipatoris di dalam melindungi kaum perempuan karena terdapat bias gender dalam KUHP dan lembaga hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Nasib perempuan korban kekerasan akhirnya menjadi semakin sulit karena selain harus berhadapan dengan undang-undang yang kurang memihak perempuan, juga menerima perlakukan yang tidak adil dari para penegak hukum dalam melakukan penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Evaluasi terhadap undang-undang dan peningkatan kesadaran gender di kalangan penegak hukum sangat mendesak untuk dilakukan.[]
Penulis:
Agus Dwiyanto & Bevaola KusumasariPenelitian:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms
Rente adalah kata lain dari uang pelican, uang semir, uang sogok atau pungutan liar yang banyak ditemukan dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Hal ini muncul karena pelayanan publik tidak menjanjikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat pengguna jasa. Lamanya waktu yang diperlukan, ketidakpastian jumlah biaya yang harus dikeluarkan, prosedur yang berliku, dan arogansi sikap birokrat yang menempatkan diri sebagai penguasa mendorong masyarakat mencari jalan pintas untuk menyelesaikan urusannya. Praktek rente tersebut telah menyebabkan ketergantungan dari masyarakat untuk menyelesaikan kepentingannya. Di lain pihak, bagi apparat birokrasi, rente merupakan alternatif sumber penghasilan yang baru. []
Penulis:
Agus Dwiyanto & Bevaola KusumasariPenelitian:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms
Diskresi adalah kebebasan mengambik keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi. Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan dan peraturan tidak mungkin mampu menjawab semua persoalan akibat adanya keterbatasan prediksi dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan itu.
Diskresi dalam pelayanan publik dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk memberikan kelonggaran pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa yang kelonggaran tersebut masih sejalan dengan visi dan misi organisasi. Diskresi menjadi isu penting dalam pelayanan publik seiring dengan adanya tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. []
Penulis:
Faturochman & Bevaola KusumasariPenelitian:
Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Lanjut Usia di Kota Yogyakarta
Proses penduduk yang menua dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2000 jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai sekitar 15.958.400. Jumlah tersebut tercatat hampir 8 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk lansia meningkat 15,9 persen dari tahun 1995-2000. Dilihat menurut jenis kelamin, jumlah lansia perempuan adalah 8.616.100 (54 persen), lebih banyak daripada laki-laki yang hanya 7.342.300 (46 persen)
Penulis:
Agus Dwiyanto & Bevaola KusumasariPenelitian:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms
Persepsi antara masyarakat pengguna jasa dan aparat birokrasi mengenai jenis dan kualitas pelayanan publik seringkali belum mencapai titik temu. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang efisien, transparan, pasti, dan adil belum sepenuhnya dipahami oleh aparat birokrasi. Dalam banyak hal, diskriminasi dalam pelayanan publik sering dialami oleh kelompok marjinal dalam masyarakat seperti kelompok miskin dan minoritas. Padahal, prinsip pelayanan publik itu ialah tidak memihak individu atau kelompok manapun. Pelayanan publik harus bersifat terbuka dan dikelola menurut sudut pandang masyarakat pengguna jasa sehingga menyiratkan hubungan yang dekat antara masyarakat pengguna jasa dan petugas pelayanan.
Penulis:
Agus Dwiyanto & Bevaola KusumasariPenelitian:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms
Paternalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Paternalism tumbuh sumbur karena dipengaruhi oleh kultur feodal yang sebagian besar wilayah di Indonesia semula merupakan daerah bekas kerajaan. Wilayah-wilayah bekas kerajaan ini telah mempunyai sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan yang selalu menjunjung tinggi dan mengagungkan penguasa sebagai orang yang harus dihormati karena mereka telah memberikan kehidupan dan pengayoman bagi warga masyarakat.
Penulis:
Agus Dwiyanto & Bevaola KusumasariPenelitian:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms
Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Para pengusaha mengeluhkan mengenai rumit dan mahalnya harga pelayanan, sementara masyarakat sering mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik, sedangkan pelayanan publik pada hakikatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan membangun kinerja pelayanan publik yang baik, sesungguhnya pemerintah bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperluas legitimasinya di mata publik.
Perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, yang dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai the other sex yang sangat menentukan mode representasi sosial yang tampak dari pengaturan status dan peran perempuan. Subordinasi, diskriminasi, atau marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi the second sex seperti juga sering disebut sebagai “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Dikotomi nature dan culture, misalnya telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini (Abdullah, 1997: 1), yang menyebabkan perempuan menjadi objek. Pemisahan itu telah menyebabkan pengingkaran-pengingkaran terhadap hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Pengingkaran ini telah menjadi ciri dasar dalam konstruksi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk.
