Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan dunia usaha? Apakah otonomi daerah menghambat dunia usaha—seperti yang ditunjukkan oleh temuan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Kadin tentang adanya 1006 Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Indonesia yang dianggap konyol dan memberatkan dunia usaha beberapa waktu lalu itu? Dua pertanyaan ini mewakili sejumlah besar pertanyaan lain yang menyoal implikasi penerapan UU No.22/1999 terhadap dunia usaha. Dengan semangat yang sama, seminar ini juga hendak mendiskusikan isu-isu yang berkembang di seputar dua pertanyaan tadi.
Keadilan menjadi barang langka di jaman sekarang ini. Kelangkaan ini bukan karena terbatasnya barang seperti BBM atau bahan pangan yang biasa dihadapi masyarakat. Keadilan bukan barang dan komoditas tetapi merupakan nilai-nilai yang dijunjung, dan mestinya dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Kenyataannya, keadilan diperlakukan seperti benda dan komoditas sehingga keadilan dapat diperjualbelikan. Inilah salah satu masalah mendasar yang dihadapi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan orang Indonesia. Dengan kata lain, keadilan dimaknai dan diterapkan secara salah. Tetapi inilah kenyataannya. Kalau seorang konglomerat ngemplang utang dia bisa mengaku berbuat adil. Pembuat kebijakan yang memberi subsidi pada orang kaya juga mengatakan berbuat adil. Pegawai yang korupsi tidak merasa berbuat tidak adil. Buruh yang ngamuk dan merusak barang milik publik atau individu juga bisa merasa tidak berbuat tidak adil. Mereka semua bisa membuat sederet argumen kuat, mampu berdebat dan memaksakan orang untuk mendengar bahwa perbuatannya adil. Adil didefinisikan sebatas hak pribadi tanpa peduli yang lain.
“Lebih baik hujan emas di negeri orang daripada hujan batu di negeri sendiri”
“76,7 persen migran kembali cenderung memilih tinggal di luar negeri dan memilih negara tempat
kerja sebagai tempat tinggal”
“Saya akan pergi ke luar negeri lagi walaupun suami saya tidak mengijikan. Saya sudah memiliki
kenalan yang bisa mencarikan surat-surat dan dengan status Janda, ijin suami tidak diperlukan”
“Paribasane mbotena diopeni bojo, kula saged golek pangan dhewe “ (Ibaratkan tidak diperhatikan oleh suami, saya bisa mencari makan sendiri).
Pada perkembangan selanjutnya, globalisasi juga telah membuat kota berusaha memanfaatkan kultur lokal untuk menarik para investor dan professionalis yang bergerak di bidang teknologi tinggi, serta meyakinkan penduduknya dan kelompok entrepreneurs untuk tetap tinggal di kota tersebut (Short & Kim,1999). Proses ini kemudian dikenal sebagai komodifikasi (commodification) yaitu perubahan nilai-nilai kultural yang dimanfaatkan sebagai nilai-nilai ekonomi. Komodifikasi dianggap merupakan suatu cara yang cukup efektif dalam menempatkan suatu kota di dalam peta dunia. Komodifikasi sebagai suatu hasil dari posmodenisme membawa dampak terjadinya restrukturisasi global terhadap hubungan socio-spatial sebagai akibat dari munculnya pola investasi baru, yang kemudian mendorong kecenderungan terjadinya desentralisasi perkotaan meialui pembangunan daerah pusat kota. Posmodernisme mendefinisikan area (space) sebagai sesuatu yang independen dan otonom, dapat dibentuk (shaped) sesuai dengan kepentingan estetik atau prinsip-prinsip tertentu, atau yang dikenal sebagai soft city.
Gelombang migran Indonesia ke Malaysia bukanlah gejala mobilitas sosial yang berlangsung baru-baru ini saja. Malaysia yang dulu dikenal dengan nama Malaya sudah menjadi daerah tujuan para migran Indonesia sejak abad ke 14 (Bahrin, 1967). Kehadiran migran itu telah turut mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Malaysia, bahkan dalam beberapa hal warna keindonesiaan itu sangat menonjol seperti yang ditemukan di negara bagian Negri Sembilan yang menunjukkan pengaruh kebudayaan Minangkabau dalam kehidupan masyarakatnya (Josselin de Jong, 1980).
Hubungan agraris di Jawa telah menjadi objek studi penting, khususnya dalam melihat perubahan-perubahan yang terjadi di daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang hampir tidak ada bandingannya di dunia. Kepadatan penduduk itu menjadi faktor penting dalam mempengaruhi mode produksi pertanian yang menjadi kegiatan ekonomi terpenting bagi masyarakat pedesaan. Dengan tekanan penduduk semacam itu, tetap saja sikap optimis terhadap kehidupan sosial ekonomi orang Jawa dapat dilihat dalam berbagai literatur. Tidak terkecuali Clifford Geertz, pernah menyatakan optimisme ini pada saat ia mengatakan:
Sosialisasi peran ganda wanita Indonesia berlangsung melalui harapan bahwa (a) wanita adalah pendamping suami, (b) wanita adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan anak, (c) wanita adalah manajer rumah tangga, (d) wanita adalah pencari nafkah yang kedua, dan (e) wanita adalah anggota masyarakat. Dengan waktu, tenaga, dan komitmen yang terbatas, mereka harus bisa menyeimbangkan peran mereka di tempat kerja dan di rumah. Hal ini menjadi prinsip sehari-hari, terutama bagi wanita kawin yang bekerja.
Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai belahan bumi dan pada umumnya si pelaku adalah laki-laki. Di Amerika Serikat misalnya, laporan C.Everett Kopp pada tahun 1989 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki. Di Bosnia, sedikitnya 20.000 perempuan Bosnia diperkosa oleh tentara Serbia, dan di India, terjadi 11.252 pembunuhan yang berkaitan dengan mas kawin dalam tiga tahun terakhir (Jurnal Perempuan, 1999: 25).
Secara sosial, mengapa penyebaran NAPZA lebih berkembang pada kelompok muda? Salah satu karakter yang dimiliki oleh orang muda adalah demonstration effect dari figur-figur tertentu yang ada di dalam pengalaman hidup mereka sehari-hari. Mereka ini bisa berasal dari teman sekitarnya atau seseorang yang menjadi reference other bagi perilaku sehari-harinya.
Berkembangnya permasalahan NAPZA di Yogyakarta ini salah satunya dipicu oleh masih kecilnya peran institusi dalam masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan NAPZA. Institusi masyarakat yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atau berkaitan dengan permasalahan NAPZA yaitu kepolisian, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil pertemuan awal yang ditindaklanjuti dengan konfirmasi dan klarifikasi kepada masing-masing institusi yang hadir dalam pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa institusi masyarakat masih belum menampakkan peran yang signifikan dalam permasalahan NAPZA.
Belum lama ini di New York telah berlangsung sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh PBB untuk mengevaluasi implementasi kesepakatan Beijing (1995). Pertemuan ini lebih dikenal dengan pertemuan Beijing +5. Di dalam pertemuan ini ternyata masih muncul sebuah kebutuhan untuk mengurangi tingginya Angka Kematian Ibu, di mana salah satu penyebabnya adalah unsafe abortion (aborsi yang tidak aman). Kata “aman” memang dapat dimaknai lebih dari satu arti. Aman berarti sehat, karena dilakukan oleh tenaga profesional (dokter) bukan oleh dukun. Mengingat sampai saat ini belum ada peraturan perundangan maka aman dapat berarti tidak ada tuntutan hukum, baik bagi perempuan yang melakukan aborsi maupun tenaga medis yang membantu. Aman juga dapat berarti tidak perlu sembunyi-sembunyi, karena ada tempat khusus yang menyediakan layanan aborsi bagi setiap perempuan yang membutuhkan, karena aborsi bagian dari hak reproduksi perempuan.
