Otonomi daerah adalah salah satu wujud dari proses demokrasi, karena itu ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan (sharing of power) yang merupakan esensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Pembagian kekuasaan tersebut bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diwujudkan dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah, sedangkan secara horizontal dengan cara pemberdayaan parlemen dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, melalui otonomi daerah diharapkan akan terjadi proses interaksi, interelasi dan interdependensi antar berbagai aktor sesuai kekuasaan yang dimiliki dan fungsinya masing-masing.
Penulis:
Sutji Rochani D. Siregar, Pinarti, Ida Roslita, Prima Sriwiningsih, Asep Kuswanto, Merry Sri Widyanti KPenyunting:
Agus Dwiyanto dan Agus Heruanto HadnaPenelitian:
“Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2002″
Salah satu dampak kesehatan dari pembangunan sosial ekonomi adalah pergeseran pola penyakit yang diderita masyarakat. Kendati penyakit infeksi dan kekurangan gizi masih belum sepenuhnya diatasi, jumlah penduduk yang berisiko terhadap penyaki degeneratif, seperti kardiovaskuler, selama dekade terakhir ini meningkat sangat tajam. Pola makan masyarakat terutam di kota-kota besat telah bergeser dari pola makan tradisional yang mengandung banyak karbohidrat, serat, dan sayuran ke pola makan barat yang komposisinya banyak mengandung protein, lemak, gula, dan garam tetapi miskin serat (Suyono, 1992). Fenomena seperti ini dengan mudah ditemukan di DKI Jakarta yang tampak dengan semakin banyaknya restoran makanan cepat saji yang selalu ramai penuh pengunjung.
Dalam dekade terakhir, isu mengenai program community development yang merupakan bagian dari corporate social responsibility (CSR) (Fox, Ward, and Howard, 2002: 4) merupakan isu kontroversial yang mengundang perdebatan serius di Tanah Air. Kontroversi itu mencakup baik pada ranah konseptual maupun prakteknya. Konsep CSR menurut World Bank (Fox, Ward, and Howard 2002:1) merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Di satu sisi masyarakat mempertanyakan apakah sektor swasta yang berorientasi pada usaha memaksimalisasi keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk meredistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal. Sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukan kegiatan-kegiatan nirlaba sebagai manifestasi tanggung jawab moralnya pada masyarakat lokal yang hidup di sekitar perusahaan.
Sejak runtuhnya rezim Suharto, Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan dan satu di antara permasalahan yang cukup mencemaskan adalah munculnya konflik di beberapa wilayah, seperti konflik di Ambon (Maluku), Poso, Sampit, Sambas, Papua, maupun di Aceh. Kecenderungan munculnya disintegrasi tersebut dipicu oleh berbagai sebab, di antaranya masalah suku, ras, agama, dan juga perbedaan kepentingan politik.
Konflik di Maluku terjadi sejak sekitar empat tahun yang lalu. Walaupun sampai kini penyebab yang pasti penyebab konflik belum diketahui, namun yang jelas konflik tersebut terjadi antara 2 komunitas yang berbeda agama, yaitu kelompok Islam dan Kristen. Konflik antar dua komunitas tersebut mengakibatkan banyak orang harus melarikan diri dari tempat tinggal mereka akibat perasaan tidak aman jika tetap tinggal di tempat semula. Muslim yang bertempat tinggal di wilayah yang mayoritas dihuni oleh kelompok Kristen lari dan berusaha mencari tempat tinggal di wilayah yang mayoritasnya Muslim. Demikian pula sebaliknya, orang yang bergama Kristen yang tinggal di wilayah yang mayoritasnya Muslim akan lari dan tinggal di sekitar komunitas Kristen. Mereka yang meninggalkan rumah mereka pada akhirnya harus tinggal di kamp-kamp pengungsian. Dengan hanya berbekal barang-barang seadanya yang sempat dibawa, mereka mulai menjalani hidup yang serba sulit di pengungsian.
Kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah berdampak langsung terhadap kenaikan harga. Kondisi ini jelas akan memberatkan masyarakat, terutama keluarga miskin (gakin) dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah mengalihkan pengurangan subsidi BBM ini dalam bentuk bantuan langsung melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Untuk menjamin efektivitas program, maka pada tahun 2003 ini, pemerintah melibatkan 35 PTN/PTS se-Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjamin agar PKPS-BBM tepat sasaran, jumlah dan waktu. Pemantauan dilakukan dalam dua tahap, tahap I berlangsung pada bulan Mei s.d Juli 2003 dan dan tahap II mulai bulan September s.d. Desember 2003. Laporan tahap I ini merupakan mid term monitoring and evaluation yang belum menggambarkan efektivitas program secara menyeluruh, karena baru sebagian kecil program yang sudah berjalan.
Penulis:
Agus Dwiyanto dan M. Syahbudin LatiefPenelitian:
“Governance and Decentralization Survey (GDS) 2002″
Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2001 tanggal 7 Desember 2001 dan Nomor 8 tahun 2002 tanggal 14 Januari 2002, pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap masalah kemiskinan. Pemerintah menyadari kemiskinan merupakan masalah utama yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia dan bangsa. Dalam era otonomi daerah, pembentukan KPK memiliki nilai yang penting untuk memberikan arahan dan dukungan pada pemerintah kabupaten/kota dalam pemberantasan kemiskinan. Namun, sejauh ini keberadaan KPK belum memiliki manfaat yang berarti bagi upaya pemberantasan kemiskinan
Posisi Indonesia dalam peta migrasi lintas batas di kawasan Asia Tenggara dan Mekong adalah merupakan negara pengirim. Dengan penduduk lebih dari 205 juta jiwa yang setelah diterpa krisis ekonomi yang besar dan panjang sekitar 37 juta (18,4 persen) penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah pengangguran di Indonesia juga tergolong cukup tinggi. Dari seluruh angkatan kerja, tingkat pengangguran mencapai 8,1 persen (BPS, 2001). Sebagai akibat dari kondisi tersebut, maka Indonesia menjadi negara pengirim tenaga kerja ke negara-negara lain yang lebih makmur. Paper ini secara khusus mendiskusikan migrasi internasional penduduk Indonesia, terutama ke Malaysia. Konsentrasi diberikan terhadap migrasi lintas batas ke Malaysia mengingat besarnya jumlah migran Indonesia yang bekerja di sana dan banyaknya permasalahan yang timbul di sekitar migrasi lintas batas tersebut.
Sebenarnya perdebatan mengenai sunat perempuan sudah dimulai di tingkat internasional sejak tahun 1960an oleh aktivis dan tenaga medis di Afrika yang menyuarakan konsekuensi kesehatan dari praktik sunat perempuan ini kepada PBB dan WHO. Namun, suara tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius dengan menghasilkan suatu peraturan formal. Baru dalam dua dekade berikutnya sunat perempuan mulai sering dibahas dalam berbagai konferensi internasional, dan akhirnya ditegaskan dalam Konferensi Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995 sebagai isu kekerasan terhadap perempuan yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi (Althaus 1997).
Penulis:
Riza Noer Arfani dan Agus DwiyantoPenelitian:
“GOVERNANCE AND DECENTRALIZATION SURVEY 2002″
Masyarakat sipil adalah salah satu pilar bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, mengidentifikasi persoalan-persoalan mendasar yang ada di dalamnya penting dilakukan demi mengokohkan keberadaan pilar itu. Selama ini yang kita tahu hanyalah bahwa masyarakat sipil kita tidak berdaya, lemah, tidak mandiri, dan seterusnya. Amat jarang kita memperoleh penjelasan mengenai seberapa tidak berdaya, tidak mandiri, dan lemah mereka itu serta mengapa mereka seperti itu. Oleh karenanya, kita jarang pula mendapatkan ide, gagasan, kebijakan, atau resep yang manjur untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sipil kita selama ini. Governance and Decentralization Survey (GDS) 2002 menemukan sejumlah persoalan mendasar yang melingkupi masyarakat sipil di Indonesia dewasa ini. []
Penulis:
Agus Dwiyanto dan Bevaola KusumasariPenelitian:
“Governance and Decentralization Survey 2002″
Pelaksanaan otonomi daerah sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan banyak pihak mengenai kemungkinan otonomi memperburuk kinerja pelayanan publik. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi karena sebagian besar pelayanan publik sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Rendahnya kualitas aparatur dan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota membuat banyak pihak meragukan kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Padahal, kinerja pelayanan publik sering dijadikan indikator untuk menilain bukan hanya kualitas tata pemerintahan, tetapi juga keberhasilan otonomi daerah. Oleh karena itu, menilai kinerja kualitas pelayanan publik setelah dilaksanakannya otonomi daerah menjadi sangat strategis. Governance and Decentralization Survey (GDS) 2002 ternyata membuktikan bahwa lebih dari separuh rumah tangga yang dilibatkan dalam survei menyatakan bahwa pelayanan publik tidak mengalami perubahan kualitas. []
