DALAM dua dekade terakhir, masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengalami fase perkembangan penting dalam mewujudkan kesejahteraannya.
Berbagai studi (Barrientos 2004; Gough 2004; Wood 2004) menunjukkan, negara berkembang sedang menghadapi tantangan transformasi rezim kesejahteraan.
DALAM dua dekade terakhir, masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengalami fase perkembangan penting dalam mewujudkan kesejahteraannya.
Berbagai studi (Barrientos 2004; Gough 2004; Wood 2004) menunjukkan, negara berkembang sedang menghadapi tantangan transformasi rezim kesejahteraan.
JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dilansir dari laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Dia menyebutkan, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” papar Bambang.
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dilansir dari laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Dia menyebutkan, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” papar Bambang.
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
Yogyakarta, PSKK UGM – Selama lima hari, yakni mulai 27 sampai 31 Januari 2014, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan bagi 185 asisten lapangan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Terkait dengan banyaknya persoalan dalam penerapan program-program kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak 2013, pemerintah memberlakukan sistem pengaduan publik melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! Sistem layanan pengaduan terpadu ini dikelola oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia.
Masyarakat bisa melakukan pangaduan baik melalui layanan pesan singkat (SMS) ke 1708, melalui portal https://lapor.ukp.go.id maupun melalui aplikasi mobile LAPOR! yang bisa diunduh gratis di smartphone (android, blackberry, dan iPhone).
Yogyakarta, PSKK UGM – Survei Kualitas Pendidikan Anak atau SKPA kini memasuki tahap kedua atau midline.
Siaran Pers
Untuk diterbitkan segera
Program BSM Bantu Atasi Kendala Akses Pendidikan
*) Survei Peningkatan Kualitas Program BSM Dilaksanakan Di Yogyakarta
Yogyakarta, PSKK UGM, 3 September 2013 – Salah satu persoalan kemiskinan adalah karena tidak adanya akses.
Siaran Pers
Untuk diterbitkan segera
Program BSM Bantu Atasi Kendala Akses Pendidikan
*) Survei Peningkatan Kualitas Program BSM Dilaksanakan Di Yogyakarta
Yogyakarta, PSKK UGM, 3 September 2013 – Salah satu persoalan kemiskinan adalah karena tidak adanya akses.
Yogyakarta, PSKK UGM – KPS atau Kartu Perlindungan Sosial merupakan kartu penanda bagi rumah tangga miskin serta rentan agar dapat mengakses berbagai program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah.
