Yogyakarta, PSKK UGM – Jumat (15/3) pukul 08.00 WIB, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pelatihan bagi para asisten peneliti yang terlibat dalam Survei Kualitas Pendidikan Anak (SKPA) 2013. Bertempat di Ruang Jatayu, Hotel Jayakarta, Yogyakarta, hadir 123 orang yang terdiri dari 93 enumerator atau pewawancara, dan 30 data editor.
SKPA 2013 merupakan survei yang dikoordinasikan oleh PSKK UGM serta didukung penuh oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Survei ini bagian dari strategi TNP2K untuk melakukan pengawasan sekaligus pengendalian terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, khususnya program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
“Program BSM dalam konteks penanggulangan kemiskinan sebenarnya hanya satu dari sekian banyak usaha pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program BSM menjadi satu bagian dari pendekatan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga atau rumah tangga. Ada pula pendekatan lain, yakni pendekatan komunitas dan usaha,” ujar Drs. Sukamdi, M.Sc. selaku Ketua Tim Peneliti (PI) SKPA 2013.
Sebelumnya, ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik. Namun, faktanya masih saja ada siswa yang terpaksa putus sekolah. Hal ini karena orang tua sulit memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak ditanggung dana BOS seperti seragam, buku tulis, buku cetak, sepatu, dan lain-lain.
Kemudian ada kebijakan BSM yang bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus bersekolah. Harapannya, di masa depan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang tuanya. Program ini juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kabupaten/kota miskin dan terpencil, serta pada kelompok marjinal.
Sukamdi mengatakan, SKPA 2013 merupakan rangkaian kegiatan survei yang terdiri dari tiga tahapan atau seri, yakni baseline, midline, serta endline. Saat ini survei telah memasuki tahap baseline, yakni pengumpulan data awal dengan mengidentifikasi sasaran. “Data yang diperoleh nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memeriksa, apakah betul bantuan yang diberikan untuk pendidikan sudah sampai pada sasarannya. Hasil itu kemudian digunakan sebagai masukan atau input bagi pelaksanaan BSM berikutnya.”
Sementara itu, Eddy Kiswanto, S.Si, M.Si. selaku Wakil Ketua Tim Peneliti turut menambahkan, tahap baseline ini dilakukan oleh para asisten peneliti selama kurun waktu satu bulan. Sebanyak 123 asisten peneliti akan dibagi menjadi 21 tim dan tersebar di empat provinsi di Indonesia. “Untuk Provinsi Jawa Barat akan ada 9 tim. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur ada 6 tim, serta masing-masing 3 tim untuk Provinsi NTT dan NTB. Penentuan lokasi juga dilakukan secara purposive, sengaja dipilih berdasarkan data dari daftar siswa calon penerima BSM.”
Setelah tahap baseline, proses pengawasan atau monitoring mulai dilakukan pada tahap midline serta endline. Eddy mengatakan, pengawasan di midline akan melihat proses penyaluran Kartu BSM. Apakah kartu sudah diberikan sesuai dengan data calon penerima yang berhak. Sementara untuk pengawasan pada tahap endline, tim peneliti akan melihat bagaimana proses penyaluran bantuan tersebut. Ini juga merupakan evaluasi terakhir dari rangkaian kegiatan SKPA 2013. []