INTERNATIONAL CONFERENCE & SUMMER COURSE 2018

“KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL DI TENGAH KEKACAUAN DUNIA”

Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan (MDSK) Universitas Gadjah Mada, dan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan bangga menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kebijakan Sosial di tengah Kekacauan Dunia” serta rangkaian kegiatan Summer Course “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan”.

Terselenggaranya kegiatan ini berangkat dari tiga hal problematis yang menyertai perubahan dunia. Pertama, ketidaklengkapan transisi epidemiologi di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan pesat seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Transisi epidemiologi berawal dari perubahan kompleks dalam status kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian, dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit degeneratif yang cenderung berbiaya tinggi (katastropik), seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, diabetes, meningkat.

Perubahan gaya hidup, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan kolesterol, garam, gula, dan rendah serat, serta rendahnya aktivitas fisik seperti olahraga, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit degeneratif. Belakangan, banyak remaja yang menderita penyakit degeneratif. Jika tidak tertangani, maka akan memengaruhi kualitas penduduk usia muda. Penanganan persoalan ini menyedot sebagian besar sumber daya keuangan dan teknis yang dimiliki oleh pemerintah.

Kedua, isu dan persoalan migrasi tenaga kerja internasional sukarela dan terpaksa yang kompleks. Pekerja migran internasional sukarela maupun terpaksa merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah menjadi “komoditas” yang diperjualbelikan. Hal tersebut telah berlangsung lama dan menuntut kebijakan yang sepadan untuk menghindarkan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran internasional. Dalam konteks migrasi internasional pada umumnya, kecenderungan beberapa negara yang menerapkan kebijakan “anti migran” juga memunculkan persoalan tersendiri. Hal ini terutama merujuk kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Eropa. Pertanyaan penting dalam konteks ini adalah dimana peran negara, baik negara pengirim maupun negara penerima? Selain itu, kemajuan teknologi sepatutnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan pekerja migran internasional.

Ketiga, kurangnya perlindungan sosial yang ditujukan untuk meminimalisasi masalah-masalah kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk lansia misalnya, perlu dibarengi dengan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang memadai serta skema kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Semua pekerja, formal maupun informal, migran lokal maupun internasional, seharusnya juga mempunyai skema perlindungan sosial yang melindungi mereka dari penyakit dan kecelakaan saat kerja. Lebih dari itu, persoalan kemiskinan sebagai agenda yang belum tuntas (unfinished agenda) menuntut pemikiran ulang terhadap semua kebijakan yang selama ini telah diterapkan.

Ketiga isu di atas semakin kompleks terlebih setelah terjadinya perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat atau “disrupted world”. Hampir setiap lini kehidupan kita, baik di ranah privat maupun publik, berubah menjadi serba digital, online, saling terhubung satu sama lain. Bukan tanpa persoalan, dalam relasi industrial misalnya, keberadaan sistem yang serba digital sebetulnya turut menyebabkan persoalan ketenagakerjaan yang serius.

Konferensi yang berlangsung di University Club Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini mampu memantik berbagai pertanyaan kritis mengenai isu-isu tersebut. Konferensi ini menghadirkan narasumber yang memiliki reputasi di bidangnya, antara lain Dr. Lothar Smith (Human Geography, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Prof. Dr. Ben White (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands), Prof. Maria Fasli, Ph.D., NTF, FHEA (UNESCO Chair of Analytics and Data Science), dan Prof. Rebecca Surender, Ph.D., (Department of Social Policy, Oxford University, the United Kingdom). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro yang dijadwalkan hadir, akhirnya diwakilkan oleh Direktur Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., untuk menyampaikan keynote speech.

Summer Course

Rangkaian kegiatan Summer Course yang mengambil tajuk “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan” akan dilaksanakan selama sepuluh hari, mulai 7 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Kegiatan ini mengkombinasikan aktivitas diskusi di dalam kelas, studi lapangan, penyusunan laporan, hingga sesi presentasi.

Summer Course diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Thailand, Singapura, Malaysia, India, New Zealand, Australia, Taiwan, Syria, dan Filipina. Dalam agenda studi lapangan, para peserta summer course akan melakukan kunjungan ke tiga Desa Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Wonosobo, antara lain di Desa Kuripan, Desa Rogojati, dan Desa Lipursari. Tujuannya tak lain agar para peserta summer course dapat mengenali salah satu bentuk inisiatif lokal dengan segala permasalahan dan tantangannya. [] Photo: Pembicara Sesi Plenary dalam ICSC UGM 2018/pskk.doc

*Klik tautan berikut untuk mengunduh siaran pers versi pdf:

Siaran Pers ICSC UGM 2018 (Ind)

Press Release ICSC UGM 2018 (Eng)

Jatengpos.com, JOGJA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edi Heri Suasana menyatakan, kekurangan guru sekolah negeri di Jogja sudah terjadi sejak 2014 lalu. Pihaknya setiap tahun selalu mengusulkan penambahan guru aparatur sipil negara (ASN) ke Pemerintah Pusat.

Edi mengatakan, perekrutan guru ASN merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Hal itu diungkapkan untuk menanggapi hasil survei Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada terkait kekurangan guru yang banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa. “Kami hanya bisa mengusulkan, dan usulan sudah kami lakukan setiap tahun,” kata Edi, Kamis (8/3/2018).

PSKK mencatat kekurangan guru, ketersediaan fasilitas, dan kurikulum yang paling banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa dalam survei yang dilakukan pada 2017 lalu itu. Ketiga kategori yang dikeluhkan itu pun mendapat nilai C. Survei selama sebulan itu melibatkan 364 siswa kelas VIII dan IX serta 364 orang tua siswa, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%.

Edi mengatakan, kekurangan guru diusulkan melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Tahun lalu, BKPP mengajukan formasi kepegawaian ke Menpan RB sebanyak 326 orang yang dinilai prioritas. 137 di antaranya adalah untuk formasi guru. Tahun ini BKPP juga melaporkan kembali kebutuhan pegawai dengan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada informasi kuota penerimaan CPNS untuk Jogja.

Menurut Edi kekurangan guru di 16 sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 84 orang dan kekurangan guru SD sebanyak 163 orang di 106 SD (bukan kekurangan 63 guru SMP dan 136 guru SD, seperti tertulis di media ini sebelumnya). Kekurangan tersebut selama ini, kata dia, ditutupi dengan guru yang mengajar lebih dari 24 jam dalam sepekan. Selain itu juga sekolah dibebaskan untuk merekrut guru honorer yang dibiayai melalui biaya operasional sekolah (BOS).

Kekurangan guru SMP diakuinya sebagian besar adalah guru bahasa Inggris dan guru bimbingan konseling (BK). “Jadi seolah-olah kekurangan guru terpenuhi padahal memang karena ada guru yang mengajar lebih dari 24 jam dan ada guru honorer padahal dana Bosda [jika guru tercukupi] bisa untuk kegiatan sekolah,” papar Edi.

Kemudian terkait kinerja guru, Edi menambahkan selama ini pihaknya sudah menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik. Misalnya, dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) ini, kata dia, guru sudah dilatih cara membedah kisi-kisi soal UN dan materi yang harus ditekankan pada siswa.

Kemudian ada pelatihan guru yang berkelanjutan serta pelatihan pengajaran berbasis informasi dan teknologi (IT). Tidak hanya itu, pengembangan pembelajaran terkoneksi dengan internet atau e-learning juga sudah dilakukan di banyak sekolah yang sudah terkoneksi internet.

Edi menyatakan, apa yang direkomendasikan PSKK UGM untuk Dinas Pendidikan Kota Jogja sudah dilakukan semuanya, kecuali soal kekurangan guru ASN karena bukan kewenangannya untuk menambah guru ASN. Namun, pihaknya sudah berupaya mengajukan ke Pemerintah Pusat. Namun, Edi menerima rekomendasi PSKK sebagai masukan agar pelayanan pendidikan sekolah negeri lebih baik lagi.[]

*Sumber: Jatengpos.com | Ilustrasi guru/batasnegeri.com

tirto.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah empat staf khusus dianggap tidak tepat. Kebijakan itu disebut menambah beban anggaran negara.

“Tentunya ini semakin pelik mengingat banyaknya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur,” kata pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Satria Aji Imawan, Rabu (16/5/2018).

Keempat staf khusus yang baru diangkat Presiden Jokowi adalah Abdul Ghofarrozin, Siti Ruhaini Dhzuhayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani Yustika.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, penambahan staf sesuai keperluan Jokowi.

Yogyakarta, PSKK UGM – Kemiskinan adalah isu yang sangat dinamis, bergantung pada tantangan jaman yang terjadi di saat itu.

Era ini disebut sebagai era kebangkitan agama. Agama yang semula diprediksi oleh banyak ilmuwan sosial akan mengalami kebangkrutan seiring dengan perkembangan modernisasi dan industrialisasi, ternyata justru tampil menjadi elemen yang maha penting. Agama—simbol, ajaran, lembaga—hadir dan merasuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat Abad ke-21.

Bahkan, generasi milenial yang paling terpapar teknologi informasi dan komunikasi digital menjadi agen utama yang memunculkan narasi-narasi agama di ruang publik. Seorang aktivis muslim yang sudah sangat senior mengatakan bahwa para mahasiswa di kampus hari ini lebih khusyuk shalatnya dibandingkan para aktivis pada zamannya. Grup Sabyan, yang terdiri para seniman usia sangat muda, dengan sangat fasih menyanyikan Deen Assalam yang menggema dimana-mana, warung makan, mall, dan kafe. Dan, Dodi Hidayatullah yang sangat apik mengubah lirik Despacito—yang dianggap moral-less dan dilarang di Malaysia karena alasan tersebut—menjadi lagu yang sarat simbolisme dan ajaran Islam. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, kelompok muda melahirkan gelombang pengikut ISIS di Eropa. Mereka secara diam-diam dan terorganisir berhasil menyeberang batas-batas teritorial negara untuk bergabung menjadi pasukan militer ISIS.

Telah menjadi tanda-tanda zaman bahwa ghirah keislaman—juga kekristenan, kebuddhaan, keyahudian—semakin meningkat. Di kalangan umat Islam, meluas kesadaran untuk menjadi muslim yang kaffah, muslim yang seutuhnya. Di kalangan profesional, untuk menjadi muslim seutuhnya mereka memutuskan untuk tidak menggunakan bank konvensional dan beralih ke bank sharia. Di kalangan muda terdidik, tidak sedikit mereka yang dengan kesadaran penuh memilih jalan hidup berdagang. Jenis pekerjaan ini, dalam pandangan mereka, adalah pekerjaan yang paling disukai Nabi Muhammad. Tidak sedikit mereka yang ‘berhijrah’ keluar dari lembaga-lembaga pemerintah, sebagai abdi negara, atau karyawan swasta untuk meraih kehidupan yang ‘lebih berkah’. Maka, label ‘halal’ menjadi rujukan utama masyarakat muslim hari ini dalam membeli produk. Label halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik tetapi juga produk-produk lain seperti kulkas dan jilbab.

Gairah umat Islam untuk menjadi muslim yang kaffah juga ditunjukkan dengan gelombang besar travel umrah dan haji. Saat ini, salah satu bisnis yang digemari adalah travel haji dan umrah karena pasarnya yang selalu tinggi, apalagi di musim-musim tertentu seperti Ramadhan dan Tahun Baru. Skandal First Travel dan Abu Tour sepertinya tidak mempengaruhi bisnis ini. Agen travel berlomba memikat jamaah, baik melalui penawaran harga tiket murah maupun kerjasama dengan artis selebriti atau ustad selebriti.

Menutup aurat sudah menjadi hal yang biasa dan terlalu mainstream di kalangan muslimah. Oleh karenanya, proses hijrah untuk menjadi muslimah yang kaffah terus bergerak ke kanan melalui komunitas hijabers, bahkan sekarang berkembang niqobers. Kalau sebelumnya para niqobers tidak pernah mengunggah foto atau selfie, niqobers zaman sekarang menggunakan media sosial, dengan unggahan foto, modifikasi niqob, sembari tetap sharing tausiah.

Sayangnya, keinginan yang kuat untuk menjadi muslim yang kaffah seringkali berbenturan dengan keharusan menjadi manusia Indonesia yang kaffah. Keharusan menjadi warga negara yang kaffah. Dalam derajat yang ekstrim, menjadi muslim yang kaffah ditandai dengan keinginan untuk berhukum dengan Hukum Allah. Hukum selain Allah dianggap sesat. Kekuasaan selain Allah adalah adalah thoghut.

Umat Islam Indonesia hari ini dihadapkan pada persoalan serius mempertemukan kembali spirit keislaman dan ke-Indonesia-an. Pertanyaannya, bisakah menjadi muslim yang kaffah sekaligus juga menjadi warga Indonesia yang kaffah, yang baik, yang Pancasilais?

Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Tidak terkecuali generasi kita. Tantangan generasi ini tidak lebih mudah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi juga tidak lebih sulit dari generasi sebelumnya.

Sesungguhnya, kalau kita memahami Islam dan berbagai ekspresi keislaman dalam beragam bentuk pemahaman doktrin, ayat dan teks, serta praktek-praktek keislaman, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa Islam tidaklah tunggal. Islam hadir dan diekspresikan dalam beragam interpreasi paham keagamaan, teks dan doktrin, bahkan praktek-praktek keseharian yang berbeda-beda antara komunitas, masyarakat, negara dan bangsa, bahkan antarperiode.

Sejak era paling awal sekali dalam sejarah Islam, telah terjadi perpecahan pemahaman keagamaan terhadap teks dan ilmu kalam. Ini melahirkan perbedaan kelompok pandangan teologis, misalnya antara As’ariay dan Mu’tazilah, Qodariyah dan Jabariyah, serta Maturudiyah. Dalam perdebatan ilmu kalam atau ilmu tauhid, terjadi perdebatan apakah Al-Quran adalah kholiq atau makhluq? Fakta-fakta sejarah ini menghadirkan kepada kita bahwa dalam hal-hal fundamental, teologis, Islam tidaklah satu. Ada banyak pandangan teologis yang berbeda.

Jika dalam hal teologis saja Islam tidak tunggal apalagi dalam hal-hal ibadah dan mu’amalah. Dalam hal shalat misalnya, kita memaklumi ada banyak sekali yang berbeda mulai dari bacaan shalat antara “wajjahtu wajhiya” dan “allahumma baa’id baini”, “sedekap tangan”, dan lain-lain. Tata cara berwudhu pun berbeda-beda antara para imam mazhab.

Singkat kata, dari lima rukun Islam, yang tunggal dan fix adalah mengucapkan kalimat “laa ilaha illallah, muhammadur rasulullah”. Selebihnya terjadi perbedaan.

Jika dalam ibadah saja Islam hadir dalam beragam bentuk ekspresi, apalagi dalam hal mu’amalah.

Kita dapat membedakan dari jilbab, atau tutup kepala muslimah, mana yang Indonesia, Malaysia, Pakistan, atau Bangladesh. Bahkan, jubah yang dipakai oleh laki-laki muslim bisa dibedakan antara jubah Madinah atau jubah Yaman.

Yang manakah yang Islam dan tidak Islam? Atau, lebih Islam dibandingkan yang lain? Dalam keberagaman tersebut kita menemukan kekayaan tradisi keislaman. Tetapi, keberagamaan tersebut dapat menjadi bencana jika terjadi klaim bahwa yang satu lebih Islam dari yang lain.

Pertanyaan berikutnya, adakah tradisi atau praktek keagamaan Islam yang universal? Jawabnya, ada, yaitu dalam hal ucapan ‘kalimat tauhid,’ jumlah rakaat shalat wajib, puasa di Bulan Ramadhan, dan Haji pada bulan Haji. Tetapi dalam prakteknya, sebagaimana disebutkan di atas, terjadi perbedaan dalam hal pelaksanaan shalat, puasa, dan haji.

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan. Menjadi muslim yang kaffah tidak bisa membuat kita terbebas atau terlepas dari partikularitas-partikularitas praktek-praktek keagamaan. Menjadi muslim yang kaffah artinya mengamalkan keislaman secara sungguh-sungguh dan konsisten di dalam garis metodologi keislaman tertentu yang tetap saja partikular. Menjadi muslim yang kaffah artinya ber-Islam secara kaffah dalam versi metodologis tertentu, yang belum tentu lebih Islam dibandingkan versi metodologis yang lain.

Mengapa kesimpulan pertama tersebut sulit diterima—terutama di sebagian kalangan muslim? Jawabnya, karena dalam mindset umat muslim Indonesia, bahkan dunia, keberagaman praktek keagamaan tersebut tidak hadir dalam ruang vakum, melainkan dikonstruksikan dalam relasi kuasa (power relation). Dalam relasi kuasa inilah, suatu praktek keagamaan tertentu asosiatif dengan entitas kelompok tertentu. Slametan asosiatif dengan praktek masyarakat Jawa atau Melayu. Haflah tasyakuran asosiatif dengan masyarakat Arab. Gamelan identik dengan Jawa. Gambus identik dengan Timur Tengah.

Dalam relasi kuasa tersebut maka slametan tidak bisa disetarakan dengan haflah tasyakuran. Gamelan tidak setara dengan gambus. Karena, dalam relasi kuasa, Jawa dan Melayu tidak setara dengan Arab dan Timur Tengah. Relasi kuasa mengandaikan suatu entitas masyarakat atau golongan lebih memiliki kuasa, lebih mulia, dan terhormat, dibandingkan entitas masyarakat atau golongan lain. Konstruksi tersebut berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang dan dilakukan oleh pihak-pihak yang ‘lebih berkuasa’ atau otoritatif. Konstruksi tersebut dibangun dalam relasi kolonialistik.

Sudah sangat lama sekali dunia ini dibagi ke dalam dua kutub, yakni Kutub Barat dan Kutub Timur. Pembagian ini diperlukan oleh pihak berkuasa—para kolonial—untuk membangun konstruksi identitas bahwa Barat (penguasa/kolonial) lebih berkuasa, lebih mulia, lebih terhormat, lebih beradab. Karena itu, kata Edwar Said, konstruksi Timur dan Barat bukan hanya soal pembagian dunia tetapi juga sekaligus instrumen penjajahan. Timur dan Barat sebagai konstruksi identitas yang melanggengkan penjajahan. Paling tidak, konstruksi tersebut untuk mengkonstruksi perbedaan ‘kuasa’.

Ketimpangan relasi kuasa tidak hanya terjadi dalam konstruksi Timur dan Barat dalam dunia global. Tetapi juga terjadi dalam pemilahan dunia Islam. Arab dan Timur Tengah menjadi representasi “Barat yang maju dan terhormat”, dan non-Arab (termasuk Melayu, Bangladesh, India Muslim, China Muslim, dsb) menjadi representasi “Timur yang ‘kelas dua’ dan kurang Islam”. Dalam ketimpangan relasi kuasa ini, maka yang “Timur (non-Arab)” berusaha menjadi “Barat (Arab)” dalam berbagai ekspresi keagamaan dan kebudayaan. Bahkan, tidak sedikit orang Timur (non-Arab) berperilaku melebihi yang Barat (Arab). Maka, menjamurlah penggunaan jubah, turban, dan istilah-istilah Arab, termasuk lagu-lagu Arab.

Dengan demikian, kesimpulan kedua, preferensi praktek-praktek dan simbolisme keagamaan tertentu yang seolah-olah lebih utama, mulia, dan terhormat adalah akibat pengaruh cara pandangan kolonialistik yang melihat dunia dalam relasi relasi kuasa yang tidak setara. Suatu praktek dan ekspresi kebudayaan secara ontologis dan epistemologis tidaklah lebih mulia dari yang lain.

Spirit kenabian Muhammad SAW justru ingin menghancurkan cara pandang kolonialistik tersebut. Ketika saat itu, suku-suku Arab, termasuk Quraisy, merasa lebih mulia dari yang lain, maka cara pandang tersebut secara revolusioner dihancurkan oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan “Laa Fadla Li Arabiyin ‘ala ‘Ajamiyin, wa laa kinnal fadhla bittaqwa.”

Dari dua argumentasi di atas, yaitu (1) menjadi muslim yang kaffah tidak berarti terbebas dari partikularitas paham dan praktek keagamaan Islam, dan (2) pengaruh relasi kuasa yang timpang membuat suatu praktek dan simbolisme lebih utama dan mulia, dan (3) spirit kenabian yang mendobrak rasisme dan chauvinisme materialistik, maka kita dapat membangun argumentasi bahwa (4) tidak ada jurang pemisah antara keislaman dan keindonesiaan.

Untuk poin terakhir ini, saya ingin mengelaborasi rumusan Al-Quran, yang sekaligus basis teologis untuk mempertemukan atau mengawinkan antara keislaman dan keindonesiaan.

Allah SWT berfirman dalam QS Ibrahim 24-26.

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.”

“Kalimat toyyibah” dalam ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama adalah kalimat tauhid atau seruan kepada keimanan kepada Allah SWT. Tetapi, secara umum, kalimat thoyyibah berarti kalimat yang baik, yaitu segala bentuk ajakan kepada kebaikan.

Ayat tersebut memberikan kriteria kalimah thayyibah, yaitu mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Memiliki kesadaran sosiologis, kesadaran akan konteks struktural dan kultural dimana “kalimat toyyibah” tersebut disampaikan. Dalam hal ini maka pemahaman akan konteks (sosiologis/kekinian, dan historis/rentang waktu) menjadi sangat penting.

Ada banyak contoh, ‘itibar’, dari Al-Quran dan Sirah Nabawiyah yang menekankan pentingnya kesadaran kontekstual (sosiologis-historis). Misalnya, tidak ada hambatan bagi Allah untuk langsung memperjalankan Nabi Muhammad untuk bermiraj ke sidratul muntaha. Tetapi, karena perjalanan tersebut bukanlah perjalanan individual melainkan mengandung misi keumatan bagi umat manusia maka Nabi Muhammad diperjalankan dalam isra’ ke Baitul Maqdis untuk dapat diuji kebenarannya dalam nalar manusia. Tidak ada hambatan Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad dari suku mana pun, tetapi karena dalam tradisi Arab saat itu terdapat stratifikasi suku, maka akan lebih mudah dan dapat diterima kenabian yang berasal dari suku Quraish yang terhormat. Bahkan, Nabi Muhammad pun harus berdarah-darah dalam peperangan, gigi beliau patah, karena dengan begitu maka legitimasi kepemimpinan beliau menjadi semakin kuat. Atau, Sayyidina Ali pada akhirnya kalah berperang melawan Mu’awiyah, bukan karena keimanan Ali kurang, atau lebih rendah dari Muawiyah. Juga bukan berarti keridhaan Allah atas Mu’awiyah lebih besar dari Ali. Kekalahan tersebut karena fakta dan realita sosial Mu’awiyah berasal dari suku yang jauh lebih besar, dengan pengikut bala tentara yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan suku dan para pengikut Sayyidina Ali.

Kesadaran sosiologis juga melekat di dalamnya kesadaran historis. Karakteristik berpikir sosiologis adalah kesadaran historis, bahwa sesuatu terjadi tidak dengan sendirinya melainkan melalui proses rentang waktu yang panjang hasil dari pergulatan berbagai elemen sosial.

Ayat tersebut menggunakan kata “syajaroh” yang dalam bahasa Indonesia disebut pohon, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai ‘sejarah’. Sejarah atau silsilah keluarga juga dalam bahasa Arab disebut sebagai ‘syajaroh’. Karenanya, misi tauhid harus memenuhi prasyarat kesadaran akan sejarah, baik sejarah diri, keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa.

Dengan perumpamaan “syajaroh” tadi maka keimanan menjadi kokoh, akarnya kokoh menghujam (ashluha tsaabit) dan cabang-cabangnya atau manfaat dan buah dari kebaikan tersebut menjulang tinggi (ke langit).

Sebaliknya, perkataan atau perbuatan yang buruk, yang tidak memiliki kesadaran sosiologis dan historis, seperti pohon yang buruk yang akarnya tercerabut dari tanah (permukaan bumi) dan tidak dapat tegak sedikit pun.

Perumpamaan umat yang tidak memiliki kesadaran sosiologis historis, maka tidak memiliki pegangan dan menjadi mudah terombang-ambing dalam arus diskursus yang datang entah dari mana. Ketika agenda global anti terorisme, maka dia terombang-ambing dalam diskursus tersebut. Terbawa untuk menjadi bagian dari terorisme ATAU menjadi orang yang dihantui ketakutan oleh diskursus terorisme. Hal yang sama juga terjadi pada gelombang Anti-Ahmadiyah, Anti-Syiah, ISIS, dan sebagainya. Kesimpulannya, untuk tidak terombang-ambing, jadilah seperti pohon yang menghujam ke bumi. Menjadi seorang muslim yang punya kesadaran sosiologis dan historis.

Selamat Hari Pancasila.

Selamat berikhtiar menjadi muslim yang kaffah, sekaligus warga Indonesia Pancasilais yang kaffah. [] Hakimul Ikhwan, Ph.D. (Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM)

*Foto aksi Pancasila/pinterpolitik.com

YOGYAKARTA, Koran Jakarta – Pemerin­tah selalu mengatakan bahwa daya saing di tahun 2017/ 2018 naik dari ranking 41 naik ranking 36. Namun, kenaikan itu sebenarnya hanya didu­kung oleh kenaikan indeks daya saing infrastruktur, mar­ket size, bussiness sophistica­tion, innovation, dan market economic environment.

“Tetapi dari aspek sum­ber daya manusia, ternyata di Indonesia masih lemah sekali, masih ranking 94. Ini mestinya yang menjadi poin pemerintah untuk memacu sumber daya manusia,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Uni­versitas Gadjah Mada (UGM), Novi Widyaningrum, pada Seminar Kontribusi Akademisi dalam Pembangunan Ber­wawasan Kependudukan di UGM, Kamis (26/4).

Kapasitas sumber daya manusia Indonesia, menurut Novi, masih sangat lemah karena rendahnya kualitas aspek pendidikan dan kesehatan.

Menurut Novi, mengintervensi aspek-aspek ekonomi seperti infrastruktur memang lebih mudah ketimbang me­ningkatkan infrastruktur intelektualitas SDM sehingga bisa menyerap literatur yang kompleks dengan pikiran rasional yang terbuka dengan perbedaan. “Makanya, pendidik­an dan kesehatan kita kalah 100 tahun dari negara-negara maju,” katanya. [] YK/E-3

*Sumber: Koran Jakarta

Media Indonesia – Politik tak mesti jadi pemicu alergi. Michael Victor Sianipar kini sibuk mendorong orang-orang yang punya integritas dan kepedulian terhadap Indonesia jangan hanya berbicara, tetapi berkontribusi dengan masuk ke sistem.

tirto.id – Hasil kajian Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta Raya soal kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat menuai polemik.

Jakarta – Majalahcsr. Potensi filantropi sangat besar untuk mengarahkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjadi sesuatu yang lebih panjang dengan bekerjasama dengan pihak lain di suatu daerah.

Aktivitas filantropi yang disertai pemberdayaan masyarakat akan berkontribusi signifikan pada pengurangan kemiskinan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.

International labour migration is very complex and involves multi-dimensional issues ranging from economic to social, political to cultural. To some extent, due to the lengthy history of migration, issues, policies, and insight must be seen not only in economic terms but also in broader aspects.