Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Pemkab Kepulauan Talaud dan PSKK UGM Rintis Kerjasama

12 November 2014 | admin
Events, Media, Workshop

Yogyakarta, PSKK UGM – Kini, penguatan tata kelola pemerintah daerah merupakan hal yang tak terelakkan bagi pemerintah daerah baik di level provinsi, kabupaten, maupun kota. Sebagai komitmen untuk mendorong hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada mulai merintis kerjasama.

Penguatan tata kelola pemerintah daerah diperlukan untuk mendorong hadirnya pemerintah daerah yang efektif dalam mengelola mandat publik sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara prima. Hal itu disampaikan oleh Dr. Agus Heruanto Hadna, Kepala PSKK UGM dalam sambutannya saat “Workshop Penyusunan Tata Kelola Pembangunan Berbasis Pada Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud”, Senin (3/11) di Ruang Pertemuan II, Gedung Masri Singarimbun, Bulaksumur.

Secara umum, proses penguatan tata kelola pemerintah daerah dapat diarahkan untuk mereproduksi dua kapasitas dasar. Pertama, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memperbesar size of governance. Penguatan tata kelola pemerintah daerah digunakan sebagai instrument pembangunan kapasitas untuk mengembangkan kompetensi pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan, urusan, tugas pokok dan fungsi, keuangan daerah, rentang kendali (span of control), serta berbagai kegiatan pengelolaan sektor publik. Kedua, kapasitas kelembagaan pemerintah untuk memperbesar size of market.

“Pada poin kedua inilah penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi wahana untuk mengkonsolidasikan sumber daya daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal,” ujar Hadna.

Respon positif disampaikan pula oleh Petrus Simon Tuange, M.Si., Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kesempatan yang sama. Baginya, rangkaian workshop yang berlangsung selama dua hari itu merupakan momentum yang sangat strategis bagi Kabupaten Kepulauan Talaud. Dia berharap PSKK UGM bisa menjadi mitra pendamping Pemkab Kepulauan Talaud dalam melakukan penguatan tata kelola pemerintah daerah.

“Dalam melakukan tugas membangun Kabupaten Kepulauan Talaud, pemerintah daerah cukup banyak menghadapi berbagai kendala, dan tantangan. Melalui kesempatan ini, kami berharap ada masukan terhadap blue print pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud,” ujar Petrus.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti wilayah perbatasan NKRI lainnya, Kabupaten Kepulauan Talaud juga menghadapi persoalan klasik yang sama. Aspek kesejahteraan masyarakat belum bisa dipenuhi di sana. Masyarakat bahkan cenderung terfasilitasi oleh negara lain.

“Jarak dengan negara tetangga, Filipina tidak terlampau jauh. Lima jam saja kita sudah bisa sampai di General Santos City. Jadi mencari beras ke Gensan masih lebih mudah daripada ke Manado. Selain persoalan akses, kami juga menghadapi persoalan kegiatan penangkapan ilegal oleh kapal-kapal asing atau illegal fishing. Prihatin, jangan sampai nelayan kita diusir dari laut dan pulaunya sendiri oleh nelayan Filipina,” ujar Petrus.

Sebagai wilayah kepulauan, dengan wilayah laut lebih luas daripada daratan, Kabupaten Kepulauan Talaud juga menghadapi persoalan untuk memaksimalkan ketersediaan fasilitas dan akses pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan tenaga pendidik atau guru misalnya. Tidak banyak guru yang mau mengajar di pulau-pulau perbatasan. Faktor kesejahteraan serta sulitnya akses transportasi lagi-lagi menjadi alasan utamanya.

Rencana untuk menaikkan insentif agar mampu menarik minat guru untuk tinggal di daerah kepulauan pun dirasa tidak cukup efektif. Akses transportasi begitu sulit. Kapal perintis yang membawa pasokan bahan pangan hanya bisa menjangkau pulau-pulau tersebut paling tidak dua minggu sekali. Itupun apabila cuaca, dan laut sedang bersahabat. Jika tidak, potensi terjadinya krisis pangan di depan mata.

Dalam bidang kesehatan juga demikian. Kebutuhan masyarakat untuk jasa tenaga dokter spesialis cukup banyak namun masih sulit dipenuhi meski sudah menjalin kerjasama dengan para dokter spesialis di Manado. Penyebaran tenaga dokter di puskesmas di daerah kepulauan tidak merata. Ada banyak puskesmas yang hingga kini belum memiliki tenaga dokter.

Beragam persoalan, kebutuhan, dan sejumlah konsepsi dasar dibahas sekaligus dipetakan di dalam workshop ini. Temuan-temuan tersebut lalu digunakan sebagai instrumen untuk proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada hari kedua, Pemkab Kepulauan Talaud dan PSKK UGM bersama-sama merumuskan tawaran program dalam rangka menyusun proses perencanaan pembangunan berbasis pada wawasan kependudukan. [] Media Center PSKK UGM