Yogyakarta, PSKK UGM – PSKK UGM menggelar seminar bertajuk “How to Enjoy the Process of Scientific Writing” pada Jumat (15/11/2019) di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, PSKK UGM, Jalan Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta.

Prof. Ben White, selaku pembicara seminar memberikan beberapa tips, menulis ilmiah dengan baik dan menyenangkan.

Pertama, saat menulis ilmiah seperti tesis, Ben menyarankan penulis untuk bisa melupakan bahwa ia sedang menulis tesis. Kedua, segala sesuatu terkait urusan dosen pembimbing juga dapat dilupakan sejenak. Selanjutnya, ia menekankan peserta untuk mencoba berkomunikasi dengan apa yang ingin ditulis, “Hear the voice of your book speaking to you, and write it…” ujarnya.

Tips keempat adalah memperbanyak latihan. “Menulis bukan hanya soal bakat tetapi juga tentang latihan,” tuturnya. Kemudian latihan tersebut didukung dengan memperbanyak membaca buku serta tidak menunda untuk segera menulis.  Terakhir, ia mengingatkan untuk terus menulis secara disiplin.

“Semua penulis sukses itu biasanya memiliki kebiasaan atau rutinitas menulis yang disiplin. Ada yang senang menulis di pagi hari, ada yang di malam hari. Itu juga penting untuk kita lakukan dan biasakan,” tambahnya.

Yogyakarta, PSKK UGM – Politik dan komedi memiliki sejarah panjang dan bertingkat. Dalam beberapa dekade terakhir, komedi dan politik telah berubah dari teman canggung menjadi aliansi yang tak terpisahkan.

Beberapa waktu lalu terjadi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia. Pengunjuk rasa turun ke jalan menggelar demonstrasi penolakan UU PKS, UU KPK dan UU RKUHP.

Salah satu sisi menarik selama protes tersebut dapat dilihat dari poster-poster “lucu” bertebaran yang dibawa para demonstran ke jalan. Para generasi Z ini berusaha menyampaikan aspirasi politik mereka dengan cara baru, yakni menggunakan poster atau spanduk demo yang dikemas dalam gaya humor.

Terkait hal tersebut, Sakdiyah Ma’ruf saat menjadi pembicara seminar di PSKK UGM bertajuk “Melawan dengan Gembira: Humor dalam Komunikasi Politik Kebangsaan,” Senin (21/10), menyampaikan bahwa humor saat ini sedang mendapatkan momentumnya.

Berbeda dari pemuda tahun 1998, menurut Sakdiyah, Generasi Z yang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam demokrasi (yaitu memberikan suara pada pemilihan) dan menjaga demokrasi (protes dan demonstrasi) tampak tidak hanya fokus pada masalah yang mereka perjuangkan, tetapi juga membawa isu bereferensi acak maupun pribadi.

“Kalimat seperti, ‘perawatan kulit saya mahal, jika saya sampai turun ke jalan pasti ada masalah serius’, itu mewarnai demonstrasi di seluruh Indonesia dan membuat rangkaian protes tahun ini bersemangat dan hal yang terpenting adalah viral,” jelas Sakdiyah.

Sakdiyah memaparkan empat karakter generasi Z: Mereka berkelompok tetapi ekspresinya sangat individual karena bagi mereka bertindak itu sangat penting, bukan partisan, dialog untuk menyelesaikan konflik dan membuat keputusan secara pragmatis.

Poster-poster yang Gen Z bawa turun ke jalan mencuri perhatian masyarakat dengan humor unik dan pesan-pesan perayaan dan partisipasi mereka. Namun poster-poster tersebut juga mungkin tidak meningkatkan kesadaran publik terkait isu-isu utama protes.

“Namun, mereka (domonstran) mengirim pesan keras dan jelas bahwa generasi baru hidup dan sehat, serta siap untuk bertarung dengan cara apapun yang mereka inginkan,” ujarnya.

Pada Seminar yang dihadiri mahasiswa dan peneliti berbagai bidang ini, Sakdiyah juga memaparkan, tulisan pada poster demo itu memiliki empat kategori; Fokus Isu, Budaya Pop, Referensi Kehidupan Pribadi dan Acak.

Poster Fokus Isu memiliki referen terhadap kondisi politik yang mereka alami, seperti kalimat, “Pak Polisi Jangan Persekusi saya! Saya Ponakan Pak Tito”. Kemudian terdapat Budaya Pop dimana apresiasi disampaikan dengan menyertakan tren terkini seperti kalimat, ”Drama Korea Tak Seasik Drama DPR”.

Sementara kategori Referensi Kehidupan Pribadi, yakni ketika poster memiliki referen terhadap masalah pribadi seperti, “Cukup Cintaku yang Kandas, KPK Jangan!”. Kemudian kategori Acak memiliki referen acak yang tidak berkaitan langsung dengan konteks demonstrasi, misalnya, “Ibuk, Anakmu Pengen Rabi”.

Humor bukan sekedar guyon belaka, tetapi sebuah entitas yang berarti, terutama dalam kontestasi politik untuk menyuarakan dan mendapat perhatian dari penguasa.

Humor juga dapat membantu orang mendapatkan perspektif, mencerna masalah, dan melepaskan ketegangan dalam situasi kecemasan, kebingungan dan keputusasaan.

Saling mengakui diri lemah melalui humor adalah senjata paling ampuh menunjukkan kemanusiaan, kedewasaan berpolitik dan juga penghargaan terhadap kecerdasan rakyat. “Kita mengerti kok, Bahasa-bahasa satir dan metafor, yang tidak kita ngerti itu adalah bahasa kebencian,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan seminar internal pada tanggal 17 September 2019 yang berjudul “Decision making and behaviours for sustainable spatial development process” dengan pembicara Datuk Ary A. Samsura yang merupakan pengajar dari Radboud University, Belanda.

Perencanaan tata kota saat ini menghadapi banyak persoalan. Pertama, proses pengkotakan, seperti urbanisasi. Dahulu kita menganggap Indonesia adalah negara agraris. Namun, saat ini sejak tahun 2015, lebih dari 51% penduduk Indonesia tinggal di kota. Bahkan, angka penduduk yang tinggal di daeraah perkotaan mencapai 56%. Proses pengkotakan (urbanisasi) ini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga dimaknai sebagai pergeseran ciri-ciri fisik desa. Kedua, terjadi disparitas kelas sosial dan ekonomi yang semakin tajam. Ketiga, saat ini social movement menjadi lebih tinggi seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial sebagai sumber informasi. Ketiga hal ini tidak hanya memengaruhi adanya pergeseran aktivitas manusia, tetapi juga morfologi kota. Ruang publik yang tadinya tertutup menjadi semakin terbuka.

Tantangan-tantangan tersebut berimplikasi kepada kompleksitas dinamika kota yang menjadi tinggi karena semakin banyak pemangku kepentingan dan juga preferensi masing-masing pemangku kepentingan yang semakin beragam. Menurut Datuk Ary, tidak hanya dari segi kuantitas dan juga preferensi masing-masing pemangku kepentingan yang meningkat, tetapi juga meningkatnya hubungan saling ketergantungan antara masing-masing pemangku kepentingan. Datuk Ary mencontohkan, ketika seseorang ingin menyampaikan opini, opini itu akan menjadi sebuah discourse (perbincangan public) jika opini tersebut diterima oleh masyarakat banyak.

Karena kompleksitas dinamika kota yang semakin tajam dan tinggi, serta banyak tantangan yang bermunculan dalam proses perencanaan pembangunan tata kota, maka terjadi perubahan paradigma terkait perencanaan ruang. Dahulu perencanaan dianggap sebagai perencanaan yang sifatnya rasional. Para akademisi yang mempelajari ilmu spatial planning dididik menjadi ahli yang dapat mengatasi permasalahan kota dengan segala pemikiran rasional mereka. Sehinggga, mereka membuat aturan yang detail tentang bagaimana harus membangun sebuah kota se-efisien mungkin. Perencanaan akhirnya menjadi sebuah kontrol dan upaya intervensi untuk mengubah ruang.

Sementara, saat ini tidak mungkin para ahli perencana spatial planning atau perencana tata kota mampu mengetahui apa yang paling rasional dan baik di masa depan. Hal ini karena apa yang kita inginkan di masa depan itu sifatnya subyektif. Terlebih, rasional setiap individu berbeda-beda.

Datuk Ary menekankan, preferensi setiap individu itu tidak ada ukurannya. Akhirnya, yang dapat dilakukan oleh para ahli spatial planning atau perencana tata kota adalah bagaimana mereka bisa mengakomodasi berbagai macam keinginan masyarakat. Para perencana tata kota dididik tidak menjadi ahli, melainkan fasilitator yang mengakomodasi berbagai macam keinginan dan preferensi masing-masing individu yang berbeda-beda, sehingga dirumuskan sebuah keputusan bersama.

Hasil keputusan bersama ini nantinya tidak hanya bisa menjadi sesuatu yang dapat menyenangkan banyak pihak, tetapi juga dapat memunculkan adanya “tragedy of the common”. Tragedy of the common dimaknai sebagai hubungan saling kebergantungan antarpara aktor di dalam proses pengambilan keputusan yang menyebabkan para pengambil keputusan ini merugi. Namun, hal ini dapat dihindari dengan ketersediaan sumber informasi yang memadai.

 

Pada Senin, 19 Agustus 2019 telah berlangsung Workshop Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang bertempat di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, PSKK UGM.

Salah satu pemateri pada workshop ini adalah Kepala PS
KK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A. Salah satu poin penting yang dibahas pada workshop ini adalah keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh stakeholder penting berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pengembangan sumber daya manusia yang adaptif.

 

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) bekerja sama dengan Satpol PP Kota Yogyakarta telah melaksanakan Kajian Perilaku Pelanggar Perda dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

WONOSOBO, suaramerdeka.com – Sejumlah mahasiswa asal sejumlah negara mengikuti kursus musim panas (Summer Course) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Wonosobo, Senin (13/8). Kegiatan yang digelar Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogjakarta itu dilakukan dengan fokus penelitian tentang tata kelola eks buruh migran atau mantan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pendamping peserta, Fadlan Habib menyebutkan Summer Course digelar UGM bekerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto. Kegiatan diikuti para mahasiswa dari Thailand, Myanmar, Taiwan dan Singapura, hingga Selandia Baru yang sebagian tengah menempuh pendidikan pascasarjana. “Kami mencoba menggali sejauh mana proses terbitnya Perda tentang Perlindungan TKI di Wonosobo,” beber dia.

Selain menggali Perda tentang Perlindungan TKI di Wonosobo, pihaknya juga menggali mengenai Peraturan Desa (Perdes) Lipursari tentang Buruh Migran. Tak hanya itu pihaknya juga menyasar dua desa migran produktif lain, yaitu Desa Kuripan Kecamatan Watumalang, dan Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo. “Kami lakukan selama tiga hari. Peserta Summer Course akan berinteraksi dengan warga masyarakat setempat,” akunya.

Namun, interaksi akan lebih dikhususkan bagi para eks buruh migran untuk mendapat informasi dan data-data yang mereka perlukan untuk mendukung studi. Dari forum group discussion (FGD) yang digelar di Balai Desa Lipursari, terlihat sebagian besar peserta penasaran pada keberhasilan perjuangan eks buruh migran untuk melindungi hak-hak mereka melalui regulasi permanen oleh pemkab hingga mendapat dukungan pemdes.

Eks buruh migran yang kini menjadi aktivis pembela nasib para TKI, Siti Maryam alias Maria Bo Niok mengungkapkan, proses panjang ditempuh demi terbitnya Perda tentang Perlindungan TKI di Wonosobo. “Bahkan, proses bisa dibilang cukup berdarah-darah, karena memang tidak mudah dan banyak yang menentang juga, ketika kami berupaya mendorong terbitnya Perda Perlindungan TKI ini,” tutur dia.

Dijelaskan, para eks buruh migran Wonosobo, butuh waktu lebih dari dua tahun untuk memperjuangkan terbitnya Perda No 8/2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. “Pada regulasi ini salah satunya mengatur agar setiap calon TKI perempuan yang memiliki kewajiban menyusui, wajib menunggu hingga anaknya berusia dua tahun apabila berkeinginan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai buruh,” terangnya.

Hal itu, kata Maria sempat menjadi polemik dan bahkan sebagian pihak menuduhnya melanggar hak asasi manusia (HAM). “Kami bergeming dan tetap pada pendirian bahwa anak lebih berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) dan pengasuhan seorang ibu sampai ia berumur dua tahun, dan akhirnya usulan itu disetujui dan diakomodasi dalam Perda,” beber wanita berhijab itu.

Senada, Kepala Desa Lipursari, Wagiman mengakui, adanya Perda Perlindungan TKI akhirnya menginspirasi pemerintah desa untuk membuat turunan berupa perdes. Dengan terbitnya perdes, kini para calon TKI tidak lagi bisa sembunyi-sembunyi apabila ingin berangkat ke luar negeri. “Dulu sering sekali kami kecolongan, karena para TKI tidak mengurus perizinan ke pemerintah desa,” ujar dia.

Namun demikian, setelah setahun lebih merantau ke luar negeri, pihaknya baru mengetahui mereka saat sudah pulang. Dengan sudah tertibnya administrasi setelah terbitnya perdes, kini ia mengaku tidak ada lagi warga yang pergi tanpa pamit. Imbas positif lainnya, warga Lipursari terhindar dari praktek human trafficking (perdagangan manusia), karena kini tidak sembarang PJTKI mencari tenaga kerja tanpa mendapat izin dari pihak pemdes. []

*Sumber: Suara Merdeka | Photo: Sejumlah mahasiswa asal sejumlah negara melakukan FGD dengan eks buruh migran saat kegiatan kursus musim panas (Summer Course) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Wonosobo, Senin (13/8). (Foto suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

DETIK – Pengangguran terbuka menjadi problem serius di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun tidak populer, namun pemerintah diharapkan melakukan intervensi di pasar tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Hal tersebut disampaikan Ben White, guru besar dari Erasmus University Rotterdam the Netherland, dalam konferensi pers ‘Population and Social Policy in a Disrupted World’ dan Series of Summer Course ‘International Labour Migration in the Shifting Word: New Insight and Policy Challenge’, di University Club UGM Yogyakarta, Senin (6/8/2018.

Selain itu kini juga dihadapkan revolusi teknologi. Banyak sektor pekerjaan yang semula dikerjakan tenaga manusia kini beralih ke mesin-mesin produksi. Karenanya seharusnya pemerintah turun tangan dengan berbagai intervensi di pasar tenaga negara.

“Itu memang sesuatu yang tidak populer, karena pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan pasar. Tapi menurut saya urusan seperti pengangguran terbuka, dan masalah sosial lain (harus dicarikan solusi oleh pemerintah),” ucapnya.

Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Dr Agus Heruanto Hadna, pihaknya sengaja menggelar konferensi yang dihadiri 200 pakar dari 16 negara. Harapannya ingin mengetahui sebenarnya isu-isu kependudukan mutakhir.

“Kedua adalah kita bisa menghasilkan semacam rekomendasi-rekomendasi kebijakan setelah kita memahami isu-isu (kependudukan) yang berkembang pada saat ini,” lanjutnya.

Dia mencontohkan, di Indonesia banyak lulusan akademi keperawatan yang pulang kampung karena tidak mendapatkan pekerjaan. “Atau yang bertahun-tahun (bekerja) di rumah sakit atau institusi dengan gaji yang tidak menentu, tanpa kontrak kerja dan sebagainya. Harapannya mungkin bisa diangkat menjadi pegawai tetap,” ucapnya. [] Photo: Angka Pengangguran Menurun/Tirto.id

*Sumber: Detik.com

Kumparan.com – Pengangguran terbuka terus tumbuh di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbeda dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bisa ditekan, membengkaknya jumlah pengangguran terbuka belum bisa diatasi hingga saat ini.

Profesor dari Erasmus University Rotterdam the Netherland, Ben White menjelaskan, banyak pemuda desa enggan kembali bekerja ke desa dengan berbagai macam alasan, salah satunya desa kurang menjanjikan dari sisi ekonomi.

“Contoh pertanian. Kenapa anak (petani) tidak mau menjadi petani? Padahal pertanian adalah sumber yang paling besar. Pertanian harus bisa menguntungkan dan bisa dikombinasikan dengan penghasilan lain,” jelasnya dalam konferensi pers di University Club UGM Yogyakarta, Senin (6/8).

Ben menambahkan, baik Indonesia maupun negara yang mengalami problem serupa harus lebih aktif mengintervensi pasar tenaga kerja. Terlebih banyak orang yang bekerja namun tetap berada di garis kemiskinan.

Ben memberikan gambaran, misalnya seperti sarjana keguruan yang tidak mendapat gaji layak, tapi tetap harus bekerja dengan harapan bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Hal serupa juga banyak ditemukan pada lulusan keperawatan.

Sementara itu, peneliti dari Center Population and Policy Studies UGM, Muhadjir Darwin menjelaskan, banyak pemuda desa enggan menjadi petani lantaran pekerjaan tersebut dianggap bukan sebuah prestasi.

“Anak-anak muda di pedesaan banyak anak petani tidak mau jadi petani karena sudah berpendidikan tinggi. Dan jadi petani dianggap bukan prestasi menurut mereka,” ujarnya.

Muhadjir pun membeberkan strategi Jepang dalam memperkuat sektor SDM di sektor pertanian. Jika seorang keluarga memiliki tiga orang anak, maka dua anaknya akan ke kota, sementara satu anaknya akan tetap menjadi petani di desa.

“Di jepang orang tua punya anak tiga maka hanya satu tinggal di desa lainnya migrasi ke kota. Dan yang di kota men-support yang di desa sehingga luas lahan tidak menjadi penciutan,” kata Muhadjir. [] Photo: Ben White/pskk doc.

*Sumber: Kumparan

Harianjogja.com, JOGJA – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM) ingin merambah dunia internasional sekaligus membawa nama kampus biru tersebut.

Upaya itu dilakukan dengan mengadakan dua kegiatan bertaraf internasional yakni International Conference dan Summer Course 2018.

Ketua Acara, Pande Made Kutanegara menjelaskan PSKK selama ini dikenal sebagai lembaga riset. “Padahal peran kami bukan hanya itu, kami punya staf terdiri dosen-dosen dengan multidisiplin ilmu,” katanya, saat berkunjung ke Harian Jogja, Senin (30/7/2018).

Karenanya, Made yang merupakan Sekretaris PSKK itu mengungkapkan perlunya lembaga ini melakukan kegiatan yang menggaungkan nama sekaligus memberikan kontribusi pada bidang yang mereka tekuni.

International Conference akan digelar pada Senin (6/8/2018) mengambil tema Population and Social Policy in a Disrupted World. Ada empat narasumber yang dihadirkan, mereka adalah ahli di bidangnya masing-masing, terdiri Prof. Ben White dari Belanda membahas tentang krisis pekerja muda.

Lothar Smith dari Belanda yang akan membahas migrasi buruh, Prof. Maria Fasli membahas big data dan kebijakan sosial serta Prof. Rebecca Surender tentang kebijakan perlindungan sosial. Adapun keynote speaker yakni Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro.

Summer Course 2018 akan mengambil tema International Labour Migration in the Shifting World : New Insights and Policy Challenges. Kegiatan yang digelar 7-17 Agustus 2018 ini akan mengambil lokasi di Jogja dan Wonosobo. Sebanyak 30 peserta telah terdaftar, dari Indonesia dan mancanegara.

“Di Wonosobo, peserta akan mengikuti live in di desa Peduli Buruh Migran, hasilnya nanti dirumuskan dan dipresentasikan sekembalinya ke Jogja,” tambah Administrasi & Sekretariat Acara, Dyah Kartika. []

*Sumber: Harian Jogja | Photo: Kunjungan ke kantor redaksi Harian Jogja dalam rangka publikasi rangkaian kegiatan ICSC UGM 2018/pskk.doc

INTERNATIONAL CONFERENCE & SUMMER COURSE 2018

“KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL DI TENGAH KEKACAUAN DUNIA”

Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan (MDSK) Universitas Gadjah Mada, dan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan bangga menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kebijakan Sosial di tengah Kekacauan Dunia” serta rangkaian kegiatan Summer Course “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan”.

Terselenggaranya kegiatan ini berangkat dari tiga hal problematis yang menyertai perubahan dunia. Pertama, ketidaklengkapan transisi epidemiologi di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan pesat seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Transisi epidemiologi berawal dari perubahan kompleks dalam status kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian, dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit degeneratif yang cenderung berbiaya tinggi (katastropik), seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, diabetes, meningkat.

Perubahan gaya hidup, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan kolesterol, garam, gula, dan rendah serat, serta rendahnya aktivitas fisik seperti olahraga, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit degeneratif. Belakangan, banyak remaja yang menderita penyakit degeneratif. Jika tidak tertangani, maka akan memengaruhi kualitas penduduk usia muda. Penanganan persoalan ini menyedot sebagian besar sumber daya keuangan dan teknis yang dimiliki oleh pemerintah.

Kedua, isu dan persoalan migrasi tenaga kerja internasional sukarela dan terpaksa yang kompleks. Pekerja migran internasional sukarela maupun terpaksa merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah menjadi “komoditas” yang diperjualbelikan. Hal tersebut telah berlangsung lama dan menuntut kebijakan yang sepadan untuk menghindarkan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran internasional. Dalam konteks migrasi internasional pada umumnya, kecenderungan beberapa negara yang menerapkan kebijakan “anti migran” juga memunculkan persoalan tersendiri. Hal ini terutama merujuk kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Eropa. Pertanyaan penting dalam konteks ini adalah dimana peran negara, baik negara pengirim maupun negara penerima? Selain itu, kemajuan teknologi sepatutnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan pekerja migran internasional.

Ketiga, kurangnya perlindungan sosial yang ditujukan untuk meminimalisasi masalah-masalah kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk lansia misalnya, perlu dibarengi dengan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang memadai serta skema kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Semua pekerja, formal maupun informal, migran lokal maupun internasional, seharusnya juga mempunyai skema perlindungan sosial yang melindungi mereka dari penyakit dan kecelakaan saat kerja. Lebih dari itu, persoalan kemiskinan sebagai agenda yang belum tuntas (unfinished agenda) menuntut pemikiran ulang terhadap semua kebijakan yang selama ini telah diterapkan.

Ketiga isu di atas semakin kompleks terlebih setelah terjadinya perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat atau “disrupted world”. Hampir setiap lini kehidupan kita, baik di ranah privat maupun publik, berubah menjadi serba digital, online, saling terhubung satu sama lain. Bukan tanpa persoalan, dalam relasi industrial misalnya, keberadaan sistem yang serba digital sebetulnya turut menyebabkan persoalan ketenagakerjaan yang serius.

Konferensi yang berlangsung di University Club Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini mampu memantik berbagai pertanyaan kritis mengenai isu-isu tersebut. Konferensi ini menghadirkan narasumber yang memiliki reputasi di bidangnya, antara lain Dr. Lothar Smith (Human Geography, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Prof. Dr. Ben White (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands), Prof. Maria Fasli, Ph.D., NTF, FHEA (UNESCO Chair of Analytics and Data Science), dan Prof. Rebecca Surender, Ph.D., (Department of Social Policy, Oxford University, the United Kingdom). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro yang dijadwalkan hadir, akhirnya diwakilkan oleh Direktur Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., untuk menyampaikan keynote speech.

Summer Course

Rangkaian kegiatan Summer Course yang mengambil tajuk “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan” akan dilaksanakan selama sepuluh hari, mulai 7 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Kegiatan ini mengkombinasikan aktivitas diskusi di dalam kelas, studi lapangan, penyusunan laporan, hingga sesi presentasi.

Summer Course diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Thailand, Singapura, Malaysia, India, New Zealand, Australia, Taiwan, Syria, dan Filipina. Dalam agenda studi lapangan, para peserta summer course akan melakukan kunjungan ke tiga Desa Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Wonosobo, antara lain di Desa Kuripan, Desa Rogojati, dan Desa Lipursari. Tujuannya tak lain agar para peserta summer course dapat mengenali salah satu bentuk inisiatif lokal dengan segala permasalahan dan tantangannya. [] Photo: Pembicara Sesi Plenary dalam ICSC UGM 2018/pskk.doc

*Klik tautan berikut untuk mengunduh siaran pers versi pdf:

Siaran Pers ICSC UGM 2018 (Ind)

Press Release ICSC UGM 2018 (Eng)