ICSC UGM 2018: Kependudukan & Kebijakan Sosial di tengah Kekacauan Dunia
|Kegiatan, Konferensi / Seminar, Main Slide, Media, Siaran Pers
INTERNATIONAL CONFERENCE & SUMMER COURSE 2018
“KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL DI TENGAH KEKACAUAN DUNIA”
Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan (MDSK) Universitas Gadjah Mada, dan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.
Yogyakarta, PSKK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan bangga menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kebijakan Sosial di tengah Kekacauan Dunia” serta rangkaian kegiatan Summer Course “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan”.
Terselenggaranya kegiatan ini berangkat dari tiga hal problematis yang menyertai perubahan dunia. Pertama, ketidaklengkapan transisi epidemiologi di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan pesat seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Transisi epidemiologi berawal dari perubahan kompleks dalam status kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian, dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit degeneratif yang cenderung berbiaya tinggi (katastropik), seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, diabetes, meningkat.
Perubahan gaya hidup, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan kolesterol, garam, gula, dan rendah serat, serta rendahnya aktivitas fisik seperti olahraga, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit degeneratif. Belakangan, banyak remaja yang menderita penyakit degeneratif. Jika tidak tertangani, maka akan memengaruhi kualitas penduduk usia muda. Penanganan persoalan ini menyedot sebagian besar sumber daya keuangan dan teknis yang dimiliki oleh pemerintah.
Kedua, isu dan persoalan migrasi tenaga kerja internasional sukarela dan terpaksa yang kompleks. Pekerja migran internasional sukarela maupun terpaksa merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah menjadi “komoditas” yang diperjualbelikan. Hal tersebut telah berlangsung lama dan menuntut kebijakan yang sepadan untuk menghindarkan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran internasional. Dalam konteks migrasi internasional pada umumnya, kecenderungan beberapa negara yang menerapkan kebijakan “anti migran” juga memunculkan persoalan tersendiri. Hal ini terutama merujuk kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Eropa. Pertanyaan penting dalam konteks ini adalah dimana peran negara, baik negara pengirim maupun negara penerima? Selain itu, kemajuan teknologi sepatutnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan pekerja migran internasional.
Ketiga, kurangnya perlindungan sosial yang ditujukan untuk meminimalisasi masalah-masalah kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk lansia misalnya, perlu dibarengi dengan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang memadai serta skema kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Semua pekerja, formal maupun informal, migran lokal maupun internasional, seharusnya juga mempunyai skema perlindungan sosial yang melindungi mereka dari penyakit dan kecelakaan saat kerja. Lebih dari itu, persoalan kemiskinan sebagai agenda yang belum tuntas (unfinished agenda) menuntut pemikiran ulang terhadap semua kebijakan yang selama ini telah diterapkan.
Ketiga isu di atas semakin kompleks terlebih setelah terjadinya perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat atau “disrupted world”. Hampir setiap lini kehidupan kita, baik di ranah privat maupun publik, berubah menjadi serba digital, online, saling terhubung satu sama lain. Bukan tanpa persoalan, dalam relasi industrial misalnya, keberadaan sistem yang serba digital sebetulnya turut menyebabkan persoalan ketenagakerjaan yang serius.
Konferensi yang berlangsung di University Club Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini mampu memantik berbagai pertanyaan kritis mengenai isu-isu tersebut. Konferensi ini menghadirkan narasumber yang memiliki reputasi di bidangnya, antara lain Dr. Lothar Smith (Human Geography, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Prof. Dr. Ben White (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands), Prof. Maria Fasli, Ph.D., NTF, FHEA (UNESCO Chair of Analytics and Data Science), dan Prof. Rebecca Surender, Ph.D., (Department of Social Policy, Oxford University, the United Kingdom). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro yang dijadwalkan hadir, akhirnya diwakilkan oleh Direktur Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., untuk menyampaikan keynote speech.
Summer Course
Rangkaian kegiatan Summer Course yang mengambil tajuk “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan” akan dilaksanakan selama sepuluh hari, mulai 7 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Kegiatan ini mengkombinasikan aktivitas diskusi di dalam kelas, studi lapangan, penyusunan laporan, hingga sesi presentasi.
Summer Course diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Thailand, Singapura, Malaysia, India, New Zealand, Australia, Taiwan, Syria, dan Filipina. Dalam agenda studi lapangan, para peserta summer course akan melakukan kunjungan ke tiga Desa Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Wonosobo, antara lain di Desa Kuripan, Desa Rogojati, dan Desa Lipursari. Tujuannya tak lain agar para peserta summer course dapat mengenali salah satu bentuk inisiatif lokal dengan segala permasalahan dan tantangannya. [] Photo: Pembicara Sesi Plenary dalam ICSC UGM 2018/pskk.doc
*Klik tautan berikut untuk mengunduh siaran pers versi pdf:
