PSKK UGM – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan ancaman terhadap negara sekarang ini tidak hanya dalam bentuk perang, namun juga ancaman dari sisi ketersediaan pangan, energi, dan sumber daya air bersih.

Hal ini Jenderal Dudung sampaikan saat menjadi pembicara dalam Executive Lecture Series atau kuliah umum Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) Sekolah Pascasarjana UGM dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM pada Senin, 24 Oktober 2022 di Balai Senat, UGM.

Pada kesempatan ini Jenderal Dudung menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat (TNI AD) saat ini juga ikut berperan dan berpartisipasi membantu program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan pengadaan fasilitas air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Pesan Presiden pada saat saya dilantik, ‘Bantu pemerintah sejahterakan masyarakat pasca pandemi covid-19 dan sejahterakan prajurit TNI’. Pesan beliau hanya ada dua,” papar Dudung Abdurahman di UGM, Senin 24 Oktober 2022.

Untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan, TNI bekerja sama dengan dinas pertanian di berbagai wilayah di Indonesia menggarap lahan kosong milik TNI untuk ditanami tanaman pangan seperti tanaman padi dan jagung. Menurutnya, ada sekitar 9.000 hektare lebih lahan kosong TNI yang kelola bekerja sama dengan dinas pertanian kemudian hasilnya diberikan pada masyarakat yang terdampak.

Selain dalam bidang pertanian, Dudung menyampaikan bahwa TNI juga ikut mendukung pengadaan fasilitas sumber daya air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih.

“Sekarang ini capaiannya sudah mencapai 744 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, namun mayoritas paling besar ada di Nusa Tenggara Timur,” kata Dudung.

Untuk daerah yang berisiko kena rawan pangan dan stunting, kata Dudung, ia meminta jajaran Babinsa dan Koramil untuk siap menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang anggota keluarganya terkena stunting karena kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi.

“Di daerah yang rawan, TNI lewat Babinsa dan Koramil jadi  bapak asuh bagi anak stunting. Kita mengecek sejauh mana program pemerintah. Minggu lalu Babinsa masuk rumah warga, mengecek ada tidaknya warga yang tidak makan. Bisa video call ke pimpinan TNI atau pangdam. Jangan sampai ada keluarga yang menderita,” ujar Jenderal Dudung.

Strategi kepemimpinan GHRM

Terkait kepemimpinan, Dudung menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa mengantisipasi, mempertahankan flesibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang baik.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan gaya kepemimpinan GHRM (Green Human Resourch Management) yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman, serta mampu menciptkan energi bagi rekan dan anggota dalam mencapai tujuan organisasi.

Maka dari itu, menurut Dudung seorang pemimpin harus memiliki 6D atau enam ciri pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang dihormati, diidolakan, dikagumi, dicintai, diidamkan, dan diharapkan.

“Keberhasilan dalam kepemimpinan dan menggerakkan  roda organisasi selalu mengambil keputusan tidak terlepas dari sikap anggota atau bawahan terhadap keputusan yang diambil tersebut. Pemimpin itu harus berani mengambil keputusan tapi juga berani mendengarkan orang lain,” tegas Jenderal Dudung.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia M.Med.Ed., Sp.OG (K), Ph.D., menyambut baik terlaksananya forum executive lecture series yang diselenggarakan oleh MDKIK SPs UGM dengan menghadirkan KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman.

Rektor menyampaikan bahwa setiap organisasi akan mengalami situasi ketidakpastian akibat kecepatan perubahan lingkungan yang tidak terkendali. Kompleksitas krisis bisa berdampak pada stabilitas organisasi.  “Dengan kondisi kompleksitas dan ambiguitas, memerlukan pemikiran cerdas dari seorang pemimpin,” ujar Rektor Ova.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi sekaligus mampu mengakomodasi proyeksi kebutuhan dan tantangan masa mendatang. Seorang pemimpin menurutnya bisa menjadi sosok inspiratif dan patron keteladanan yang akan membentuk ketangguhan budaya organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era disrupsi.***

Yogyakarta  – Banyaknya angka pernikahan usia anak akhir-akhir ini di DIY menjadi isu yang harus segera ditangani. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, khususnya Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menekankan pentingnya program pendewasaan perkawinan. Dengan program pendewasaan pernikahan dalam bentuk yang lebih riil di lapangan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pernikahan usia anak. Isu inilah yang melatarbelakangi penelitian Kajian Studi Pernikahan Usia Anak oleh DP3AP2 DIY.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Zuli Marpuji Astuti, S.S, M.Si saat memberikan sambutan. Adapun hasil penelitian terhadap kajian tersebut, telah dipaparkan di hadapan rekan-rekan media, pada Jumat (16/09) di Ruang Nyi Ageng Serang, Kantor DP3AP2 DIY, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Yogyakarta. Paparan hasil penilitian ini dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Madya Kesehatan Kajian Studi Pernikahan Usia Anak, Dr. dr. Warih Andan Puspitasari, M.Sc., SpKj(K).

Dalam pemaparan ini hadir pula Dr. Umi Listyaningsih, M.Si., peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK UGM), dan Dwi Endah Kurniasih, SKM, MPH, Tenaga Ahli Muda Kespro.

Warih Andan menjelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terjadinya pernikahan usia anak di DIY dan merumuskan implikasi kebijakan, strategi, serta program yang dapat dilakukan dari hasil penelitian ini. Disampaikan oleh dr. Warih, pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Pernikahan usia anak menimbulkan dampak, baik dalam masalah kesehatan fisik maupun mental.

Ia menyebutkan, regulasi atau perundangan yang mengatur pernikahan usia anak sudah ada yakni UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.

Di DIY, terdapat 394 angka pernikahan anak selama tahun 2019. Angka tersebut naik pada tahun 2020 dengan angka 948, dan pada tahun 2021 turun dengan angka 757. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pendapat responden dan pelaku tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak adalah 90,1% karena ketidaktahuan mereka tentang adanya peraturan atau UU No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1). Selain itu, faktor lainnya adalah faktor ekonomi, budaya/agama, kurangnya pemahaman di bidang kesehatan, faktor sosial atau pergaulan bebas, dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak di antaranya; dampak psikologis, fisik, ekonomi, dan sosial. Pernikahan usia anak rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat. Ketidaksiapan finansial rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin.

Belum banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang undang-undang atau kebijakan  pemerintah tentang Batas Usia Perkawinan seperti yang tercantum dalam UU No 16 tahun 2019. Namun bagi masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan tersebut,  banyak kasus tetap melakukan pernikahan usia anak karena alasan kondisi sosial maupun ekonomi.

Lebih lanjut, dr. Warih menjelaskan, harapan responden tentang program untuk mencegah  pernikahan dini oleh aparat keamanan atau kepolisian antara lain patroli kegiatan remaja di waktu malam, razia jam malam bagi anak, program edukasi dan pencegahan perbuatan maksiat, serta pemberikan sanksi supaya tidak terjadi pernikahan dini. “Selama ini, alasan pengajuan dispensasi, mayoritas alasannya adalah KTD (Kehamilan Tidak Dikehendaki),” ungkap dr. Warih.

Sumber: https://jogjaprov.go.id/berita/cegah-dan-kurangi-pernikahan-usia-anak

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada atau PSKK UGM merupakan lembaga penelitian yang mendedikasikan diri kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga riset yang berdiri sejak April 1973 ini telah banyak melakukan penelitian kependudukan dan kebijakan.

Riset yang dilakukan dengan mengaitkan berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kesehatan.

PSKK UGM sudah mengalami tiga kali pergantian nama. Pergantian tersebut tak lain merupakan respon lembaga terhadap perubahan dan perkembangan studi kependudukan.

Menurut catatan arsip tekstual UGM yang berjudul Pembentukan Lembaga Kependudukan UGM, awalnya, lembaga riset ini bernama Lembaga Kependudukan (LK-UGM).

Selanjutnya arsip UGM berjudul Rencana Kegiatan Pusat Studi Kependudukan menulis pada 1981, LK-UGM berganti nama menjadi Pusat Studi Kependudukan (PSK-UGM).

Perubahan nama “lembaga” menjadi “pusat studi” dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Keudayaan dan Ristek). Pada 1983, nama lembaga berubah menjadi Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan (PPSK–UGM).

Dilansir dari web cpss.ugm.ac.id, pergantian nama dilakukan karena alasan praktis. Kata “penelitian” dan “studi” mempunyai makna sama, maka pada 1991 perubahan nama kembali dilakukan menjadi Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-UGM).

Pada 2001, nama lembaga berubah menjadi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK-UGM). Hingga kini Keberadaan lembaga riset ini tidak bisa dipisahkan dari sosok kepemimpinan Prof. Masri Singarimbun.

Pak Masri, begitu sapaan akrabnya, dikenal sebagai sosok yang tegas serta disiplin. Dosen Antropologi Budaya UGM ini merupakan pendiri PSKK UGM.

Di awal pendiriaanya, Pak Masri bersama PSKK—di era Masri masih bernama Lembaga Kependudukan—banyak menaruh fokus pada perkara fertilitas, mortalitas, mobility pattern, serta value of children.

Maklum, kala itu, pemerintah sedang giat-giatnya mempromosikan program Keluarga Besar untuk mengontrol jumlah penduduk.

Pak Masri dikenal sangat fokus terhadap masalah-masalah kependudukan, terutama tentang Keluarga Berencana (KB).

Menurutnya, peran pemerintah di negara-negara berkembang sangatlah penting dalam menjalankan program KB.

Tidak seperti di negara industri maju, program KB di negara-negara berkembang belum menjadi pilihan bagi setiap keluarga.

Sementara itu, para peneliti yang aktif di era awal PSKK berdiri berasal dari beragam disipilin. Pun, tak hanya dosen atau ilmuwan senior yang diikutsertakan.

Djamaluddin Ancok, dosen Fakultas Psikologi, yang di era awal berdirinya PSKK masih dosen muda mengenang PSKK sebagai salah satu tempatnya belajar menjadi akademisi pemula.

“Tiap saya down, Pak Masri selalu memberi semangat,” ujar Ancok kepada KAGAMA.

Tak Sekadar Wacana

Produksi pengetahuan seputar dunia reproduksi yang dikeluarkan oleh PSKK tak berhenti pada tataran wacana. Peneliti PSKK di era itu, juga menerapkan praktik reproduksi sehat dan aman dalam hidup sehari-hari.

Prof. Muhadjir Darwin, Staf Peneliti Senior PSKK UGM bilang, Pak Masri mempunyai orientasi yang luar biasa bahkan kerap berbeda, dan kontroversial.

“Pak Masri sering disebut sebagai ‘bapak kondom’ karena ke mana-mana selalu membawa kondom.”

“Beliau merasa itu bukan hal yang buruk melainkan positif agar orang semakin akrab dengan kondom. Kondom adalah salah satu teknologi. Tidak ada soal halal dan haram di situ.”

“Kondom untuk kontrasepsi, dan kondom untuk mencegah penularan penyakit seksual. Sejauh untuk tujuan yang baik maka perlu untuk digunakan. Nah, Pak Masri konsisten di situ sejak awal sampai akhir,” jelas Muhadjir, dalam ulang tahun ke-41 PSKK.

Tindakan Masri dilakukan karena ia melihat banyak orang sesungguhnya membutuhkan kondom, namun masih merasa malu.

Masri lalu memikirkan untuk mengampanyekan kondom secara terbuka. Hadir kemudian kondom melalui pos.

“Itu jelas kontroversial. Banyak yang menentang beliau terutama dari kaum ulama. Namun, dia tetap melakukan itu karena tujuannya positif.”

“Saat ini relatif sudah tidak masalah lagi, kondom atau penggunaan kondom untuk tujuan KB. Itulah Pak Masri,” pungkas Muhadjir dalam acara yang sama.***

Sumber: https://kagama.co/2021/09/18/pskk-ugm-pencetus-riset-kependudukan-di-era-1970-an/

PSKK UGM – Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan di beberapa pasal melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, secara khusus, pemerintah mendorong peran usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dalam sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah yang dilakukan secara elektronik/e-procurement.

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan MDKIK SPs UGM, BKKBN, dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK): Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan”.

Seminar Nasional ini menghadirkan pembicara, keynote speaker, dan moderator ahli di bidang kependudukan dan kebijakan.

Keynote Speaker:
Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng.
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Pembicara:

• Destriana Farried, S.E., M.MPD.
  (Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Subdit Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana, Kementerian Dalam Negeri)
• Dr. Sukamdi, M.Sc.
  (Peneliti PSKK UGM)
• Dr. sc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si
  (Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) Sekolah Pascasarjana UGM)

Moderator:
Dr. Umi Listyaningsih, M.Si
(Peneliti PSKK UGM)

Kenapa GDPK?

Penduduk adalah elemen penting dalam pembangunan Perubahan penduduk menentukan arah pembangunan. Maka, semua kebijakan perlu diarahkan pada proses integrasi penduduk menuju kesejahteraan sosial. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan langkah pengintegrasian penduduk dalam pembangunan, yaitu dengan cara mensinegrikan, menyinkronkan dan mengharmonisasikan upaya-upaya pengendalian keluarga, penataan dan pengarahan mobilitas, serta pengelolaan administrasi kependudukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait GDPK, berikut tautan materi dan YouTube seminar nasional “GDPK – Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan” yang dilaksanakan pada Jumat, 16 September 2022 pukul 07.45 – 11.30 WIB WIB secara daring dan luring.

Link materi, YouTube, dan jadwal acara seminar nasional GDPK PSKK UGM 2022.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM audiensi dengan Bupati Ponorogo membicarakan kerja sama antara UGM dengan Kabupaten Ponorogo, Jumat (19/08/2022).

Pihak rektorat UGM telah menyambut baik kerja sama ini untuk mewujudkan satu payung Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan pusat studi, fakultas, dan mahasiswa UGM.

Hadir dalam audiensi ini perwakilan PSKK UGM, Bupati Ponorogo Bpk. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., Prof. Dr. Jian-bang Deng [Professor of Sociology at the Graduate Institute of Futures Studies (GIFS) of Tamkang University in Taiwan], Dinas Tata Pemerintah Ponorogo, dan Dinas Pertanian Ponorogo.

Bersama Prof. Dr. Jian-bang Deng dari Taiwan, salah satu kerja sama yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah rencana Pemerintah Ponorogo membangun Kampung Taiwan di Ponorogo.

Kampung Taiwan ini bertujuan untuk melatih calon-calon pekerja migran yang akan bekerja di Taiwan. Sistem pengajaran akan disajikan lebih mudah, lengkap, dan menyenangkan sehingga diharapkan bisa membuat para calon pekerja migran semakin siap berangkat ke negara tujuan.

Selain itu, hadirnya Kampung Taiwan ini yang juga akan berlokasi di tempat wisata Ponorogo diharapkan juga mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Selain bertemu Bupati Ponorogo, PSKK UGM juga berkunjung ke kantor Kepala Desa Gupolo, Ponorogo pada Sabtu (20/08/2022) untuk mengetahui lebih dalam terkait dinamika pengiriman migran di Desa Gupolo dan dampak sosial ekonomi pengiriman pekerja migran terhadap rumah tangga dan desa.***

PSKK UGM – Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Dalam hal ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara komprehensif dan holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Secara lebih khusus, melalui program ini, mahasiswa diharapkan mendapat pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, termasuk juga untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satunya adalah melalui kegiatan penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi. Kegiatan penelitian di lembaga riset disediakan bagi mahasiswa yang tertarik atau memiliki passion menjadi peneliti. Tujuannya adalah untuk membangun pola berpikir kritis serta mahasiswa dapat memahami dan melakukan metode riset secara lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi (Prodi) D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi – Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan penelitian/riset bagi mahasiswa aktif pada semester genap tahun 2022 melalui program Hibah MBKM.

UNS bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) untuk melakukan kegiatan riset ini. Tema besar kegiatan penelitian adalah “Tata Kelola Kebijakan Kependudukan sebagai Indikator Keberhasilan Sustainable Development Goals (SDG’s)”, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi tata kelola kebijakan pemerintah terkait kependudukan.

Kegiatan ini berlangsung selama satu semester, yaitu bulan Februari-Juli 2022. Secara kolaboratif, dosen dan peneliti PSKK melakukan beberapa kegiatan, yaitu (a) penyusunan pedoman teknis kegiatan, (b) pelaksanaan kegiatan penelitian, (c) pembimbingan, (d) diskusi, (e) penyusunan laporan penelitian; dan (f) penilaian. Hasil akhir kegiatan berupa laporan penelitian yang disusun oleh mahasiswa.***

PSKK UGM – Dalam lima tahun terakhir, Indonesia memasuki momentum kebijakan penting terkait perubahan iklim, penanganan bencana, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan kerangka SGDs, terutama point ke 8 (mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan) dan point ke 13 (memerangi perubahan iklim dan dampaknya).

Pemerintah Indonesia mengembangkan suatu pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana dengan menggunakan skema perlindungan sosial yang disebut kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA).

Untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan kebijakan PSA di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan lokakarya pada Kamis, 9 Juni 2022.

Lokakarya PSKK UGM mengusung tema, “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” dengan mengundang sejumlah ahli terkait kebijakan PSA.

PSKK UGM membentuk lokakarya ini untuk memfasilitasi pertemuan akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional untuk merumuskan strategi yang akurat guna mewujudkan kebijakan PSA di Indonesia.

Pada kesempatan ini, PSKK UGM mengundang sejumlah ahli, seperti Dinar D. Kharisma, Ph.D (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas), Dr. Annisa G. Srikandini (Social Policy, Specialist, UNICEF), dan Ir. Cut Sri Rozanna, MA (Program Director, Social Protection Program, GIZ).

PSKK UGM juga menghadirkan Prof. Dr. Ahmad Maryudi (Ahli Perubahan Iklim UGM), Dr. Dyah R. Hizbaron (Ahli Studi Bencana UGM), dan Dr. Mulyadi Sumarto (Ahli Perlindungan Sosial UGM).

Perubahan Iklim dan Pentingnya Memperkuat Kebijakan PSA di Indonesia

Pada 2018 dan 2019, Pemerintah Indonesia mengawali distribusi PSA melalui pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada rumah tangga miskin korban bencana erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan gempa bumi di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Ide pengembangan kebijakan PSA ini dianggap relevan bagi masyarakat Indonesia karena sejumlah wilayah di Indonesia rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Perubahan iklim dan bencana telah mengakibatkan kematian dan kesulitan sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga kebijakan PSA dianggap mampu menjadi salah satu media untuk mereduksi kompleksitas dampak perubahan iklim dan bencana.

Saat ini, kebijakan PSA di Indonesia lebih berfokus pada upaya penyelesaian masalah sosial- ekonomi akibat bencana dan belum merespons masalah perubahan iklim, misalnya respons atas masalah konservasi lingkungan.

Hal ini berbeda dari kebijakan PSA negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang sebagian dari kebijakan tersebut telah dijalankan sejak awal dekade 2000.

Pemerintah di beberapa negara di kawasan tersebut telah menggunakan PSA bukan hanya untuk merespons kesulitan sosial-ekonomi akibat bencana alam, tetapi juga untuk menangani masalah perubahan iklim, termasuk konservasi hutan.

PSA di Brazil termasuk salah satu kebijakan PSA yang cukup komprehensif. PSA di negara ini telah diimplementasikan sebagai upaya untuk mereduksi risiko sosial-ekonomi korban bencana alam. Pada saat yang sama, Brazil juga telah mengembangkan jenis PSA yang secara khusus meminimalisasi deforestasi dan mendukung konservasi alam.

Pemerintah Indonesia secara resmi mencanangkan implementasi kebijakan PSA pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan ingin mengembangkan sistem PSA melalui pengembangan sistem kelembagaan dan sistem pembiayaan kebijakan PSA.

Selain itu, pemerintah telah membuat beberapa target yang ingin dicapai, sehingga pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.

Salah satu target penting yang ingin dicapai pada 2024 adalah 30 persen dari lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengadopsi sistem kebijakan PSA.

(Pembicara sesi 2 seminar online PSKK UGM/doc.PSKK UGM)

Menyatukan Misi Membentuk Kebijakan PSA Ideal di Indonesia

Saat menjadi pembicara di seminar PSKK UGM, Dinar D. Kharisma, Ph.D, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima langkah yang diperlukan untuk memperkuat PSA di Indonesia, yaitu penyusunan regulasi dan agenda pengembangan ASP, ownership pengembangan koordinasi antarpemangku kepentingan, analisis risiko dan kerentanan berdasarkan data yang valid dan pemetaan risiko, adaptasi program perlindungan sosial sesuai risiko dan kerentanan serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk pelaksanaan program.

Pada kesempatan yang sama, Mulyadi Sumarto, PhD., peneliti PSKK UGM menyampaikan konsep PSA dan bagaimana program PSA dijalankan di sejumlah negara, seperti Afrika, Brazil, dan Filipina.

Mulyadi juga memaparkan bagaimana konsep PSA dan perkembangan kebijakan PSA di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa bila belajar di Filipina, kebijakan PSA telah dilakukan sejak pertangahan 1990-an.

“Jika kita (Indonesia) baru akan memulai tahun ini, Bapak dan Ibu bisa hitung. Dibandingkan Filipina, kita (Indonesia) bukan ketinggalan ya, tapi istilahnya ada gap waktu 25 tahun lebih,” ujar Mulyadi.

Saat ini aturan hukum di Indonesia terkait PSA masih belum ada, namun pelaksanaan PSA mengacu pada RPJMN, dan sejumlah praktik PSA juga sudah dijalankan. “Ini unik ini,” kata Mulyadi Sumarto.

Selengkapnya mengenai Seminar PSKK UGM “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” bisa Anda simak di YouTube CPPS UGM atau klik link berikut:

Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 1: YouTube CPPS UGM 

Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 2: YouTube CPPS UGM

————————————————————–

Penulis: Nuraini Ika
Editor Bahasa: Rinta Alvionita

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada para karyawan dan staff keluarga besar PSKK UGM selama pandemi Covid-19.

Selain untuk mendukung kesejahteraan dan kesetabilan sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19, program PSKK UGM ini juga menyelaraskan dengan tujuan SDGs poin ke 2 terkait mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Indonesia, per Kamis, 15 Juni 2022 secara total tercatat ada 6.810.778 masyakarat yang pernah/sedang positif Covid-19, 6.638.968 sembuh, dan 61.836 meninggal dunia.

Tingginya angka kematian disebabkan virus corona menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek mencakup ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya.

PSKK UGM sebagai lembaga penelitian yang aktif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia tentu tidak hanya berdiam diri, di tengah pandemi PSKK UGM tetap aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selain aktif melakukan riset untuk mendukung Indonesia yang lebih baik, PSKK UGM juga selalu melakukan yang terbaik untuk menjamin kesejahteraan para karyawan dan staff lembaga.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan bedah buku berjudul “From Colonization to Nation State – The Political Demography of Indonesia” karya Dr. Riwanto Tirtosudarmo.

Berlangsung secara daring dengan protokol kesehatan di Auditorium PSKK UGM dan luring melalui live streaming di YouTube CPPS UGM, bedah buku ini disaksikan lebih dari 70 orang peserta.

Pada kesempatan ini, DR. Riwanto Tirtosudarmo memaparkan pandangannya terkait perkembangan political demography di Indonesia.
Dr. Sukamdi (peneliti senior PSKK) selaku reviewer pada kesempatan ini menyampaikan bahwa Dr. Riwanto sejak awal telah di dalam bukunya telah menekankan buku tersebut berfokus pada salah satu isu demografi yakni migrasi.

“Jadi bagi Anda yang nanti membaca buku ini, jangan berpikir menemukan pembahasan secara terperinci di luar isu migrasi,” ujar Sukamdi sembari tersenyum.

Pada penghujung acara, Basilica Dyah Putranti (peneliti PSKK UGM), sebagai moderator acara memaparkan sejumlah catatan yang disimpulkan dari diskusi bedah buku siang itu.

Beberapa catatan yang Basilica sampaikan yakni: Penulis political demography selanjutnya mungkin bisa menilik lebih jauh terkait kaitannya demografi politik dengan struktur komposisi penduduk”.

“Fertilitas dan motralitas juga belum banyak dibahas ya, Pak?” tanya Basilica kepada Pak Riwanto yang dibalas anggukan kepala oleh Dr. Riwanato.

Basilica melanjutkan bahwa dinamika lokal global sudah banyak disinggung dalam buku pak riwanto, “Tapi karena ini belum selesai mungkin jadi PR juga untuk kita semua,” ujar Basilica.

Simak selengkapnya diskusi bedah buku PSKK UGM di saluran YouTube CPPS UGM.
Link diskusi bedah buku.