Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk Meneropong Kebijakan Physical Distancing pada Kamis, 14 Mei 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut.  Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020 khususnya untuk daerah episentrum COVID-19 seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dr. Hakimul Ikwan selaku dosen FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM berpendapat bahwa semua negara saat ini terdampak COVID-19, tidak terkecuali negara yang disebut paling modern dan ‘superior’, seperti Amerika. Namun tidak semua negara mengalami keterpurukan, misalnya Taiwan dan Vietnam.

Meski situasi saat ini (physical distancing) memaksa masyarakat berjarak secara fisik, masyarakat seharusnya juga tidak berjarak secara emosional karena senyatanya semua orang sedang menghadapi ‘keadaan’ yang sama.  Namun, menurut Hakim, saat ini terdapat indikasi yang cukup kuat terhadap tumbuhnya perpecahan kedekatan emosional di Indonesia.

Hakim menyoroti bahwa keterpurukan di Amerika terjadi salah satunya karena hilangnya kepercayaan masyarakat (distrust) kepada para pemimpin negara, contohnya keterpecahan politik yang luar biasa antara pendukung republik dan demokrat. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di Taiwan dan Vietnam yang melakukan sistem “cerdas berjarak”. Taiwan bahkan tidak ragu memutus hubungan dengan China meski ikatan keduanya sangat kuat. Kedua negara tersebut berhasil belajar dari Hongkong yang tidak melakukan keterbukaan data saat awal virus corona mulai merebak.

Dari tiga pilar kesejahteraan sosial, yaitu tanggung jawab negara, kontribusi wajib, dan sukarela atau voluntarisme, Hakim menilai, pilar yang tersisa saat ini dan memberi sesercah harapan untuk mencegah terjadinya perpecahan emosional masyarakat adalah pilar ketiga, yaitu sukarela atau voluntarisme atau solidaritas sosial.

Hasil survey PSKK UGM (2020) yang dilakukan secara daring menunjukkan, 80 persen masyarakat bersedia memberi donasi dalam bentuk sembako dan 76,2 persen menyatakan akan berdonasi dalam bentuk uang. 34,2 persen bersedia mengantarkan langsung bantuan ke penerima, 24,7 persen melalui lembaga atau pihak ketiga, 22,2 persen melalui donasi secara daring, 18,9 persen tidak berlaku, dan 22,2 persen mengatakan akan berdonasi secara daring.

“Indonesia (saat ini) ada di jurang distrust karena di satu sisi memiliki prakondisi Amerika (keterpecahan), namun di sisi lain tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak). Pemerintah seharusnya belajar dari Taiwan dan Vietnam dan pemerintah  juga harus membangun kepercayaan publik,” tegas Hakim.

Ketua MUI DIY bidang SDM, budaya, dan seni sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa menjelaskan bahwa islam juga mengajarkan pentingnya  memupuk sikap solidaritas dalam menghadapi pandemi. “Pertama-tama untuk membangun solidaritas itu sangat penting karena apa pun yang kita rancang sebagai umat atau bangsa itu sulit tercapai jika umat atau bangsa tidak solid. Suatu wabah tidak hanya dilihat sebagai musibah tapi juga peluang beramal membantu orang lain, sekaligus bagian menjauhkan musibah tersebut,” ujar Tulus.

Komunikasi Kebijakan di Era COVID-19

Dosen FISIPOL UGM sekaligus Ketua Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Prof. Hermin Indah Wahyu memaparkan bahwa karakter kebaruan dari virus corona menjadikan lingkungan informasi uncertain (tidak menentu), oleh sebab itu strategi komunikasi yang diambil harus sangat tepat dan sampai pada orang yang tepat pula.

“Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan corona,” ujar Hermin.

Kualitas komunikasi publik (di Indonesia) dalam menghadapi pandemi, menurut Hermin, setidaknya mengalami beberapa masalah, seperti pemaparan strategi oleh pihak-pihak yang relevan tanpa basis data yang kuat (No evidence Based Policy), kegagalan komunikasi interpenetrasi, dan tidak adanya komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan COVID-19.

Sehubungan dengan pilihan upaya intervensi untuk reduksi penyebaran virus, masyarakat perlu diajak untuk memahami apa yang sedang dihadapi serta bagaimana pilihan-pilihan strategi akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi.  Peran para ahli epidemi sangat penting untuk memberikan basis data yang menjadi panduan gerak langkah pemerintah.

“Namun, yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget karena pilihan-pilihan arah kebijakan yang tidak atau kurang jelas dasar pemikirannya. Para ahli epidemi harusnya dapat panggung yang kuat karena mereka ahlinya. Tetapi, di Indonesia ahli epidemi malah tidak ada panggung sama sekali,” ungkapnya.

Sementara dalam kegagalan komunikasi interpenetrasi ditandai oleh dominasi sistem internal tertentu dalam merespons krisis seperti COVID-19. “Contohnya, corona dalam filter sistem perhubungan, corona dalam filter sistem ekonomi, corona dalam filter sistem hukum,” papar dosen Komunikasi UGM tersebut.

Selain itu, menurutnya terjadi too much resonance atau terlalu banyak cabang isu yang digaungkan para pemangku kebijakan dan semua sistem itu mengutarakan pandangannya masing-masing sesuai dengan karakter fungsi sistem internalnya, sehingga semakin jauh dari persoalan utama pandemi corona, yaitu kesehatan.

“Wacana publik mengenai PSBB difilter oleh banyak sistem sehingga sulit menghindarkan konflik wacana yang sangat potensial terjadi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan virus corona, sehingga masyarakat sulit membayangkan sedang dalam fase apakah Indonesia saat ini (normal, kritis, atau landai?).

“Dikemukakan angka-angka update oleh juru bicara kemenkes setiap harinya untuk update data terakhir, namun apa makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang dapat ditangkap. Koordinasi oleh presiden dan staf, dan gugus tugas penanganan COVID-19 oleh BNPB memiliki warna informasi yang kurang lebih sama. Idealnya, presiden memberi pandangan yang lebih makro substantif menggerakkan koordinasi berbagai elemen,” tegas Hermin.

“Potret komunikasi kebijakan yang sangat terfragmentasi sulit untuk dapat membayangkan gambar besar seperti apa yang ada saat ini di benak publik: uncertain (tak pasti), semuanya sama dan sejajar,” pungkasnya.

Materi seminar Meneropong Kebijakan Physical Distancing bisa diunduh di sini: tautan materi

Penulis: Nuraini Ika dan Nurul Widia |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ramlon (pixabay.com)

JAKARTA – Realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 se­baiknya diarahkan untuk sektor strate­gis dan kunci, terutama bagi rakyat yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, perlu ada pro­gram bantuan khusus untuk penduduk yang pendapatannya berkurang karena kegiatannya terhenti.

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukam­di, mengatakan dana khusus penan­gangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.

“Di sinilah peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi usaha-usaha yang terdampak dari penghen­tian ekonomi sementara ini. Untuk itu, Instruksi Presiden tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti benar-benar bisa menyentuh ke­pentingan strategis dan kunci rakyat yang terdampak Covid-19,” kata Sukam­di saat dihubungi, Minggu (22/3).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Pena­nganan Coronavirus Disease 2019 (Cov­id-19). Inpres tersebut meminta kemen­terian/ lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mem­percepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.

Selain itu, inpres tersebut juga meng­atur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pe­nanggulangan Covid-19 dengan mem­perluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Menurut Sukamdi, bentuk bantuan bagi pekerja harian bisa berupa beras, mi­nyak goreng, dan pangan pokok yang di­butuhkan untuk keluarga. “Intinya, kalau mereka bisa disediakan makanan, mereka bisa tenang di rumah walau dua minggu ke depan kegiatan berhenti,” ujarnya.

Sukamdi mencontohkan pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima, buruh harian yang tidak akan memba­wa uang jika tidak ada pekerjan harian. “Ojol kalau tidak ada pesanan, tidak dapat uang. Pedagang kaki lima pendapatannya berkurang karena tidak ada yang mem­beli, dan buruh harian berhenti kerja ka­rena proyeknya ditutup,” paparnya.

Terkait dengan isolasi diri, Sukam­di mengatakan agar masyarakat menaati arahan pemerintah dengan berada di ru­mah dan jangan keluar untuk berinteraksi. “Kita harus mampu memutuskan mata rantai virus Covid-19 dengan masing-ma­sing taat selama 14 hari ke depan sampai petunjuk selanjutnya,” katanya.

Menurutnya, kalau semua taat maka semakin cepat menghentikan penyebar­an Covid-19 dan semakin cepat pulih. “Disiplin isolasi diri mesti menjadi ge­rakan nasional,” katanya.

Hari ini, Senin (23/3), perusahaan teknologi Gojek dan Halodoc bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine Check Covid-19 guna membantu penanganan virus ko­rona di Indonesia. Layanan berupa kon­sultasi online tersebut didukung lebih dari 20 ribu dokter berlisensi dan berpe­ngalaman di dalam ekosistem Halodoc.

“Solusi telemedicine yang ditawar­kan sangat membantu sistem kesehat­an Indonesia dalam menyaring pasien dengan risiko Covid-19. Gojek dan Halodoc juga memiliki akses untuk me­nyebarkan informasi dan edukasi pen­cegahan Covid-19 kepada puluhan juta masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Layanan telemedik itu akan tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Go­jek. Apabila memilih shuffle card di tam­pilan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check Covid-19 di aplikasi Halodoc.

Desa Penopang Nasional

Dikatakan, dalam kondisi seperti seka­rang ini, di saat ekonomi di kota berhenti, ekonomi perdesaan tetap berjalan seperti biasa. “Di sinilah, rakyat perdesaan men­jadi kunci penopang ekonomi nasio­nal. Sebab, para petani dan peternakan masih tetap menanam dan berternak. Seharusnya pemerintah memprioritas­kan pembangunan ekonomi perdesaan menjadi maju,” katanya.

Sukamdi menegaskan ekonomi perdesaaan penting sekali. Apalagi pada krisis 1998 dan 2008 membuktikan eko­nomi desa menopang ekonomi nasional, demikian juga sekarang. “Setiap krisis terjadi yang menopang ekonomi adalah ekonomi desa dan pertanian. Inilah pen­tingnya kebijakan yang tegas ke arah per­ekonomian desa. Intinya, apabila rakyat bisa makan baik dan bergizi maka selu­ruh rakyat bisa tenang,” ujarnya.

Sumber: koranjakarta.com  | Photo: ilustrasi coronavirus COVID-19 (pixabay)

Yogyakarta – Pakar dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) mengusulkan agar negara memberi jaminan sosial bila ratas di tingkat pusat berujung pada pembatasan pemudik untuk kembali ke kampung halamannya, di tengah masa social distancing yang berlaku di Indonesia. Utamanya para pekerja minim upah dan UMKM.

Ketua PSKK UGM Joko Pitoyo menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang membuat pekerja informal memilih pulang kampung. Pertama, karakteristik masyarakat Indonesia yang terikat dengan tanah tumpah darah, yakni kampung halamannya. Sebab, di tempat itu mereka merasa aman dan ada ikatan emosi.

Kedua, adanya jaring pengaman ekonomi, yaitu mereka bekerja di perantauan dan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka memiliki uang untuk ditabung atau dikirim ke sanak saudara di kampung halamannya.

“Namun, ketika terjadi seperti ini [pandemi COVID-19], mereka kehilangan mata pencahariannya. Pekerja informal tidak punya ruang melakukan ekonomi produktif, bahkan ada yang digusur,” ungkapnya, Senin (30/3/2020).

Menurut Joko, dalam kondisi sekarang ini, posisi mereka serba sulit. Pasalnya, di perantauan kondisi ekonomi mereka serba terbatas dan tidak dapat diharapkan. Di sisi lain, ketika pulang ke kampung halaman, mereka dianggap membawa bibit virus. Bahkan, sudah banyak tempat-tempat yang melakukan lockdown dan karantina wilayah secara swadaya.

“Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah mereka pulang dan mencegah penyebaran virus yaitu memberikan pekerjaan atau sebuah jaminan sosial [jamsos],” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat di kampung halaman seharusnya tidak boleh melarang perantau untuk pulang. Hanya saja, yang harus benar-benar dilakukan bagi para perantau adalah mengikuti prosedur dengan cara isolasi diri selama 14 hari. Baru setelahnya, mereka bisa kembali beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya.

Sumber: suarajogja.id  | Photo: flickr.com (mudik/istimewa) 

Yogyakarta – Selain menyebabkan masalah krisis kesehatan dan ekonomi global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 juga dapat menimbulkan krisis pangan dunia. Menurut FAO, krisis pangan diperkirakan mulai terasa pada Mei-Juni 2020, bahkan kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi global kembali normal.

Untuk mendukung swasembada pangan di era COVID-19, masyarakat perkotaan dapat memanfaatkan berbagai model pertanian kota (urban farming), seperti optimalisasi lahan atau ruang terbuka dengan membuat kebun komunitas, kebun atap atau kebun vertikal. Selain itu, pengembangan model urban farming di lahan terbatas juga dapat dilakukan, seperti vertikultur, hidroponik, dan akuaponik.

Sebagai lembaga rujukan penelitian di bidang kependudukan dan kebijakan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM selalu berupaya membumikan wacana yang dibangunnya menjadi tindakan praktis dan strategis yang paling dibutuhkan dalam menghadapi situasi krisis.

Dalam menghadapi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19, keluarga besar PSKK UGM membuat gerakan berkebun mandiri di kediaman masing-masing. Misalnya peneliti sekaligus manager media dan publikasi PSKK UGM, Hakimul Ikwan yang membuat kebun dengan memanfaatkan sistem urban farming (vertikultur, hidroponik, dan akuaponik) di pekarangan rumahnya.

Hakim memaparkan, sejauh ini ia telah menanam berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi. Selain itu, untuk mendukung swasembada pangan, Hakim juga membuat kolam ikan sederhana untuk budidaya berbagai jenis ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame.

Budidaya ikan air tawar juga dilakukan Kepala PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo dengan membuat kolam ikan di belakang rumahnya. Selain itu, Joko juga menanam ubi-ubin seperti ketela sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan.

Hal serupa dilakukan Citra Sekarjati (asisten peneliti PSKK UGM) yang membuat vertikal garden di dinding rumahnya. Selain menanam berbagai sayur-mayur, Citra mengungkapkan ia senang menanam daun mint karena mengandung beragam manfaat untuk kesehatan. Kemudian ada Sri Purwaningsih (peneliti PSKK UGM) yang menanam cabai dengan media pot di teras rumahnya dan Setiadi (peneliti PSKK UGM) yang berkebun sayur bayam dengan media polibek.

Untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah perkotaan (urban farming) kita dapat mencoba menanam sayur-mayur dataran rendah seperti kangkung dan bayam. Perawatan keduanya tidak terlalu sulit dan relative cepat panen. Kangkung dan bayam biasanya siap panen pada umur 21-25 hari.

Selain kedua sayur tersebut, dilansir tirto.id, komunitas pangan lain yang bisa ditanam secara swadaya adalah tomat dengan masa panen 60 hari, cabai 70 hari, umbi-umbian 80 hari, timun 75 hari, terong 90 hari, kemudian sawi dan caisim yang siap dipanen setelah 40 hari setelah masa tanam. Selain itu, berkebun untuk konsumsi pribadi dapat menghemat belanja sayur dan biaya transportasi hingga 50-60 persen.

Penulis: Nuraini Ika  | Editor: Rinta Alvionita

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Webinar (Web Seminar) bertajuk “COVID-19 dari Perspektif Kependudukan dan Kebijakan,” pada Senin, 20 April 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara yang kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut.  Di Indonesia, terhitung sejak 7 April 2020 mulai diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dr. Elan Satriawan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM sekaligus Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K selaku narasumber mengungkapkan, kebijakan PSBB dan keputusan-keputusan yang diambil pada tingkat perusahan atau individu untuk tinggal di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah akan berdampak pada penurunan aktivitas dan volume ekonomi secara signifikan.

Penurunan aktivitas ekonomi ini berdampak paling besar pada kelompok miskin dan rentan yang mayoritas  bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian, tanpa benefit. Mayoritas keluarga miskin dan rentan juga tidak memiliki aset dan tabungan sebagai penopang saat kehilangan atau berkurangnya pendapatan.

“Mereka-mereka yang tidak miskin ternyata tidak jauh dari garis kemiskinan. Artinya kalau ada krisis, membuat mereka yang tidak miskin kehilangan pendapatan sehingga mereka menjadi miskin. Tanpa akses program-program safety net, masyarakat miskin dan rentan akan terpukul dari dua sisi, yaitu kesehatan dan ekonomi,” tegas Dr. Elan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Dr. Elan, pemerintah harus melakukan perbaikan sistem kesehatan, memastikan efektivitas sistem dari safety net (tidak hanya terkait kesehjahteraan tetapi efektivitas PSBB), dan mengoptimalkan peran dari aktor non-pemerintah.

Dilema Mudik di Masa Darurat COVID-19

Permasalahan lain yang muncul di tengah pandemi COVID-19 adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya (mudik). Dr. Agus Joko Pitoyo, Kepala PSKK UGM dan dosen Fakultas Geografi UGM menegaskan bahwa mudik di masa COVID-19 berpotensi memperluas penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

Dr. Agus memaparkan, dilansir katadata.com, berdasarkan perhitungan Indeks Kerentanan per 12 April 2020, daerah di Indonesia yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi cenderung rentan terhadap paparan COVID-19, seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Sementara itu, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 44 persen migran yang berada di Jakarta sudah dan memiliki keinginan untuk pulang ke daerah asal.

Menurut Dr. Agus, jika terjadi arus balik migran dari perkotaan, seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menuju daerah asalnya, maka daerah-daerah dengan mobilitas penduduk rendah akan terancam memiliki jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.

“Migrasi pada saat darurat wabah menjadi kunci utama dalam penyebaran COVID-19, karena itu, penting adanya kontrol terhadap arus mudik, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri,” tegas Dr. Agus Joko Pitoyo.

Sementara itu, Dr. Agus juga memaparkan, alasan utama banyaknya masyarakat yang tetap ingin mudik di tengah pandemi COVID-19 adalah karena sebagian besar perantau yang didominasi para pekerja informal banyak yang kehilangan pendapatan. Hal ini mendorong mereka untuk kembali ke daerah asalnya dengan harapan masih tersedia kesempatan kerja lain di daerah asal, serta berharap dapat berbagi beban dengan keluarga di daerah asal. Alasan lainnya yakni untuk mencari rasa aman bersama keluarga saat darurat wabah COVID-19.

Kasus KDRT Meningkat

Dosen Fakultas Psikologi UAD, Dr. Elli Nur Hayati menyoroti masalah lain yang merebak di tengah pandemi COVID-19, yaitu meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Isu KDRT menguat kembali saat ini, terutama di negara-negara yang menerapkan lockdown. Semenjak lockdown diberlakukan, banyak perempuan yang mengajukan perceraian. Ini bukan masalah personal, tapi ada kontribusi terjadinya kekerasan, yaitu di level individual dan di level relationship,” ungkapnya.

Pada 2019, Komnas Perempuan mencatat setidaknya 11.105 kasus KDRT terjadi di Indonesia. Pembatasan sosial yang mulai diberlakukan sejak awal Maret 2020 lalu diprediksi akan menyebabkan peningkatan kasus KDRT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta, Eddy Muhammad memaparkan bahwa di Kota Yogyakarta, kasus KDRT mengalami peningkatan pada Maret 2020 sejak adanya seruan pembatasan aktivitas sosial, demikian dilansir tirto.id (20/4/2020).

Menurut Dr. Elli, hal ini diprediksi karena saat physical distancing dan terpaksa tinggal di rumah, beban ganda perempuan menjadi menguat (domestic affairs), terlebih ketika banyak laki-laki kehilangan pendapatan yang kemudian menimbulkan konflik. Sedangkan saat kekerasan terjadi, banyak pusat layanan korban kekerasan yang tutup karena harus menerapkan faktor isolasi.

“Lalu apa yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada korban (hotline layanan tetap jalan), berikan pressure agar pelaku menjalankan konseling, mengendalikan stres dengan cara positif dan tidak menyakiti orang lain,” tegasnya.

Selain itu, dosen Fisipol UGM, Dr. Ambar Widaningrum menegaskan, pemerintah juga harus lebih mengoptimalkan dinamika tata kelola penanganan COVID-19. Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan kebijakan berbasis science dan evidence, melakukan penguatan koordinasi dan sinergi antaraktor, melakukan penguatan literasi terkait wabah virus khususnya COVID-19, dan menerapkan kebijakan untuk memperkuat ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan COVID-19.

Berikut tautan materi seminar “COVID-19 dari Perspektif Kependudukan dan Kebijakan”.

Materi seminar 

Penulis: Nurul Widia dan Nuraini Ika

Editor: Rinta Alvionita

 

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM turut berperan untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam hal ini, PSKK UGM bekerja sama dengan beberapa aksi tanggap bencana untuk memerangi COVID-19, antara lain Dapur Umum Melawan COVID-19 dan Tolong Sesama Lawan COVID-19.

Bersama aksi Dapur Umum Melawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Solidaritas Pangan Yogyakarta, PSKK UGM telah menyalurkan bantuan berupa Vitamin C dan Vitamin E kepada para lansia dan anak-anak yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Gubung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kotagede, Yogyakarta.

Sementara itu, bersama aksi Tolong Sesama Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh jaringan lintas agama, budaya, dan profesi di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali, PSKK UGM turut berperan dalam menyediakan posko sembako dan mendistribusikannya kepada para pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19.

Tim dari PSKK UGM juga terjun langsung dalam mendistribusikan 290 paket sembako makanan kepada sejumlah keluarga yang membutuhkan di Yogyakarta pada 10-11 April 2020 lalu. Secara terperinci, 160 paket sembako disalurkan ke wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, kemudian 130 paket distribusikan ke daerah Sukoharjo.

Basilica Dyah Putranti, selaku relawan Tolong Sesama Lawan COVID-19 sekaligus peneliti PSKK UGM menjelaskan, aksi tanggap bencana seperti ini bertujuan untuk membantu masyarakat rentan dan saling menguatkan agar bisa bangkit dari krisis kesehatan global akibat COVID-19.

“Tidak harus menunggu bantuan pemerintah, pada dasarnya setiap orang dianugerahi hati nurani dan kehendak tulus untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Pandemi COVID-19 adalah bencana global, sudah sewajarnya kita saling membantu untuk bisa bangkit bersama dari keterpurukan,” ujar Basilica.

Basilica menuturkan, penyebaran COVID-19 sangat cepat dan vaksinnya belum ditemukan, maka salah satu upaya yang paling mungkin agar tidak mudah terserang COVID-19 adalah dengan membangun daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi vitamin C dan vitamin E.

Selain itu, upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan physical distancing. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan aktivitas dan volume ekonomi secara signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat menengah-bawah yang mayoritas bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian. Kelompok ini juga tidak memiliki aset dan tabungan yang dapat dijadikan sandaran saat kehilangan atau berkurangnya pendapatan.

“Selain karena persentase pekerja informal yang cukup besar (sekitar 55 persen) di Indonesia, mereka juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19. Karena itu, bantuan sembako kita salurkan dengan harapan dapat meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan,” jelas Peneliti PSKK UGM itu.

Sebagai lembaga rujukan penelitian di bidang kependudukan dan kebijakan, menurut Basilica, PSKK UGM memang seharusnya selalu membumikan wacana yang dibangunnya menjadi tindakan praktis dan strategis yang paling dibutuhkan dalam situasi krisis.

Manager Keuangan, Aset, dan SDM PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum menyampaikan, pandemi COVID-19 memiliki banyak implikasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik.  Oleh sebab itu, kerjasama dan kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan agar bisa segera keluar dari kondisi ini.

“Karenanya, PSKK UGM turut bergerak, bersama-sama, bahu membahu, melawan COVID-19 dengan cara berdonasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu mereka yang membutuhkan,” tutur Triyastuti. Menurutnya, tindakan PSKK UGM ini juga merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Selain bekerja sama dengan berbagai pihak, Triyastuti memaparkan, PSKK UGM juga berencana memberikan bantuan berupa sembako yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal PSKK UGM.

Lebih dari itu, PSKK UGM juga memiliki agenda ilmiah terkait COVID-19, seperti menyelenggarakan Webinar (web seminar) hingga penerbitan artikel Jurnal Populasi edisi khusus COVID-19.

Penulis: Nuraini Ika

Editor: Rinta Alvionita

 

 

 

 

 

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM menggelar seminar daring bertema COVID-19 dari Perspektif Kependudukan dan Kebijakan, Senin, 20 April 2020.

Berikut tautan materi seminar daring PSKK UGM.

Bojonegoro, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) menggelar kegiatan bertajuk “Program Pendampingan bagi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan”.  Kegiatan ini dilaksanakan di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Sedahkidul di Kecamatan Purwosari, Desa Tlatah di Kecamatan Purosari, Desa Grebegan di Kecamatan Kalitidu, dan Desa Wadang di Kecamatan Ngasem.

Kegiatan diawali dengan pemberian materi tentang perencanaan pembangunan desa, cara memfasilitasi rembug warga, dan pemanfaatan data untuk prioritas pembangunan. Narasumber pelatihan terdiri atas unsur pemerintah dan para praktisi terkait serta tim peneliti PSKK UGM, seperti Setiadi, Henny Ekawati, Fadlan Habib, dan beberapa asisten yang secara berkala melakukan pelatihan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan desa di empat desa tersebut.

Untuk mengoptimalkan proses pendampingan, PSKK UGM juga menempatkan pendamping untuk mengawal setiap kegiatan di empat desa tersebut. Pendamping berperan untuk memastikan proses percepatan implementasi program dan pencapaian target yang diinginkan. Pendamping sekaligus berperan sebagai rekan pemangku kepentingan di desa dalam rangka pelaksanaan program.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan, setiap desa dampingan PSKK UGM tersebut memiliki program unggulan masing-masing dalam pembangunan desa berwawasan kependudukan, seperti Desa Grebegan yang mengembangkan homecare lansia dan posyandu remaja, Desa Sedahkidul mengembangkan skema pembiayaan pola tanam padi yang bertujuan untuk membantu para petani melalui peran BUMDES, homecare lansia di Desa Tlatah, dan posyandu remaja yang diintegrasikan melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Wadang.

Program peningkatan tata kelola pemerintahan ini merupakan salah satu bentuk perhatian besar PSKK UGM terhadap pembangunan masyarakat berwawasan kependudukan, khususnya di tingkat desa. Program ini juga merupakan program lanjutan periode 2015-2017. Hal ini sejalan dengan komitmen dunia melalui protokol Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik.

“Dengan pendampingan ini, kami dari pemerintah desa merasa sangat terbantu dan membuka semangat baru dalam pembangunan desa lebih baik lagi,” ujar Yahya Ketur Edi Wibowo selaku sekretaris desa Grebegan.

Penulis: Nuraini Ika/Editor: Rinta Alvionita/Foto: Fadlan Habib

Yogyakarta, PSKK UGM – Sebuah yayasan agama di Bandung rutin mengadakan sunat perempuan massal setiap tahun. Pada acara sunat perempuan massal terbaru, yayasan tersebut menargetkan jumlah anak perempuan yang berpartisipasi sebanyak 130. Namun, peserta yang mendaftar mencapai 220 anak perempuan, seperti dilansir Vice Indonesia (10/1/2020).

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, secara nasional tercatat 51 persen perempuan usia 0-11 tahun di Indonesia pernah disunat. Kemudian, 72,4 persen diantaranya melakukan sunat pada usia 1-5 bulan, 13,9 persen pada usia 1-5 bulan, 13,9 persen pada usia 1-4 tahun, dan 3,3 persen pada usia 5-11 tahun.

Indonesia yang selama ini luput dari “pantauan radar” sunat perempuan (female genital mutilation/cutting) di tingkat global, kini muncul dengan permasalahan tersebut. Selain itu, selama ini praktik sunat perempuan dinilai sebagai African phenomenon, yaitu fenomena yang hanya terjadi di Afrika. Data dari Riskesdas 2013 ini melatarbelakangi munculnya pandangan lain bahwa sunat perempuan juga terjadi di Asia, khususnya Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Nol Toleransi Praktik Sunat Perempuan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Women’s March Yogyakarta menggelar seminar bertajuk “Membedah Mitos dan Fakta tentang Sunat Perempuan” pada Kamis, 6 Februari 2020 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, Gedung Masri Singarimbun, Jl Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta.

Seminar ini tidak saja menghadirkan peneliti dari PSKK UGM, tetapi juga aktivis gender, aktivis kesehatan reproduksi, dan Islamic scholar. Seminar ini bertujuan untuk melihat sunat perempuan dari berbagai perspektif, seperti budaya, agama, dan kebijakan.

Pada kesempatan tersebut, Peneliti PSKK UGM, Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes. selaku pembicara seminar menyampaikan bahwa di beberapa daerah Indonesia, praktik sirkumsisi atau P2GP di Indonesia dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dilakukan dan telah menjadi tradisi turun temurun yang sulit dihilangkan. Pernyataan tersebut merujuk pada  hasil survei PSKK UGM 2017 bertajuk Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas.

Hasil survei PSKK UGM tersebut menunjukkan, sebagian besar P2GP dilakukan oleh dukun bayi (45 persen), bidan/perawat/mantri (38 persen), dukun sunat perempuan (10 persen), dan dokter (1 persen). Hasil survei PSKK juga menyebutkan, 84,6 persen dukun bayi melakukan sunat perempuan menggunakan pisau, kater, atau silet; 3,9 persen menggunakan gunting; dan 7,7 persen menggunakan jarum.

Berdasarkan tipologi WHO (2012), ada empat metode yang digunakan dalam sunat perempuan, yaitu Clitoridectomy (pemotongan sebagian atau seluruh klitoris atau selaput di atasnya), Excision (pemotongan sebagian atau seluruh klitoris dan/atau labia minora dengan atau tanpa memotong labia majora), Infibulation (praktik yang mempersempit lubang vagina dengan selaput penutup dengan memotong atau mengubah bentuk labia majora dan labia minora, sedangkan klitoris tidak disentuh sama sekali), dan metode tindakan lain yang melukai vagina tanpa tujuan medis, seperti menggaruk, menusuk atau menggores area genital.

Sementara menurut hasil survei P2GP, PSKK 2017, tipe ke-empat merupakan metode yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Selain temuan tersebut, penelitian PSKK juga menemukan jenis praktik P2GP yang tidak ada dalam tipologi WHO, seperti memotong sebagian klitoris dan preputium (prepuce), menggores atau mengorek bagian uretra (urethral opening), dan simbolis tanpa perlukaan.

Survei PSKK UGM 2017 tersebut dilakukan di 10 provinsi; 7 provinsi memiliki angka prevalensi P2GP cukup tinggi, yaitu Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat, kemudian 3 provinsi memiliki peraturan daerah yang mendukung praktik medikalisasi perempuan di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Kalimantan Timur, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.

No Health Benefits, Only Harm

Merujuk pada pernyataan WHO, P2GP tidak memiliki manfaat kesehatan, justru membahayakan anak perempuan dan perempuan dalam banyak hal, seperti perdarahan berlebih, pembengkakan jaringan genital, demam, infeksi misalnya tetanus, masalah pada kandung kemih, cidera pada jaringan genital di sekitarnya hingga kematian.

Untuk jangka panjang, sunat perempuan dapat menimbulkan masalah pada kandung kemih (buang air kecil yang menyakitkan, infeksi saluran kemih), masalah pada vagina (keputihan, gatal, vaginosis bakteri, dan infeksi lainnya), masalah saat menstruasi (nyeri haid, kesulitan mengeluarkan darah menstruasi, dan sebagainya).

Kemudian juga dapat menimbulkan masalah seksual (nyeri selama hubungan intim, penurunan kepuasan), peningkatan risiko komplikasi persalinan (sulit melahirkan, perdarahan berlebihan, operasi caesar, dan perlu menyadarkan bayi), kematian bayi baru lahir, masalah psikologis (depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, harga diri rendah), dan komplikasi kesehatan mutilasi alat kelamin wanita lainnya.

Karena dilatarbelakangi kentalnya adat dan budaya serta tanpa alasan medis, WHO mengeluarkan pedoman baru yang mengatakan bahwa sunat perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Link materi seminar “Membedah Mitos dan Fakta tentang Sunat Perempuan”, PSKK UGM.

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan empat seri seminar bulanan yang berfokus pada materi umum untuk mendukung penulisan artikel. Empat materi tersebut bertajuk Finding a Research Gap, Reviewing Literature, Formulating the Argument, dan Writing the Conclusion.

Pada pertemuan pertama, Senin (27/01/2020), Prof. Ben White selaku narasumber seminar memulai bahasan acara dengan kalimat, “All good research and writing begins with reading”. Menurutnya, penelitian dan penulisan yang baik selalu dimulai dengan banyak membaca.Membicarakan Finding a Research Gap, pada kesempatan tersebut secara umum Ben menjelaskan pertimbangan dalam memilih topik, orisinalitas penulisan artikel, dan studi kritis.

Dalam memilih topik penelitian, menurut Ben, hal penting yang harus diperhatikan adalah memilih topik yang disukai karena hal itu akan memengaruhi ketahanan minat atau semangat saat melakukan penelitian.“Choose something you are interested in which will sustain your interest over a relatively long period of time, and not too ambitious or challenging in relation to the time available, and your capacities (especially if you are not a professional researcher),” ujar Ben.

Menurutnya, sebuah karya disebut asli atau orisinil jika tulisan tersebut mengungkapkan suatu argumen yang belum pernah diungkap sebelumnya, memberikan karya empiris yang belum pernah dipublikasi, atau memberikan suatu interpretasi yang baru terhadap sebuah informasi yang sudah diketahui, dan/atau dengan menggunakan metode yang belum dilakukan sebelumnya.“Your work is original if it advances knowledge (or debate) in a way that has not been done before,” tegasnya.

Terkait studi kritis, Ben memberikan empat tips penting, yaitu penelitian harus memiliki nilai kritik, dekonstruksi, dan pekerjaan teoritis. Kemudian berdasarkan tiga langkah tersebut, penulis harus mengembangkan sebuah sudut pandang atau posisi yang mengkaitkan teori dan praktik.

Kuliah umum penulisan artikel bersama Prof. Ben White sesi kedua akan digelar pada Selasa (28/01/2020) pukul 10.00-12.00 WIB di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, Gedung Masri Singarimbun, Jl Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta. Usai kedua sesi ini, dua topik selanjutnya yaitu “Formulating the Argument” dan “Writing the Conclusion” yang akan digelar pada bulan mendatang.