Realokasi Anggaran Arahkan untuk Sektor Strategis dan Kunci

JAKARTA – Realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 se­baiknya diarahkan untuk sektor strate­gis dan kunci, terutama bagi rakyat yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, perlu ada pro­gram bantuan khusus untuk penduduk yang pendapatannya berkurang karena kegiatannya terhenti.

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukam­di, mengatakan dana khusus penan­gangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.

“Di sinilah peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi usaha-usaha yang terdampak dari penghen­tian ekonomi sementara ini. Untuk itu, Instruksi Presiden tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti benar-benar bisa menyentuh ke­pentingan strategis dan kunci rakyat yang terdampak Covid-19,” kata Sukam­di saat dihubungi, Minggu (22/3).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Pena­nganan Coronavirus Disease 2019 (Cov­id-19). Inpres tersebut meminta kemen­terian/ lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mem­percepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.

Selain itu, inpres tersebut juga meng­atur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pe­nanggulangan Covid-19 dengan mem­perluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Menurut Sukamdi, bentuk bantuan bagi pekerja harian bisa berupa beras, mi­nyak goreng, dan pangan pokok yang di­butuhkan untuk keluarga. “Intinya, kalau mereka bisa disediakan makanan, mereka bisa tenang di rumah walau dua minggu ke depan kegiatan berhenti,” ujarnya.

Sukamdi mencontohkan pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima, buruh harian yang tidak akan memba­wa uang jika tidak ada pekerjan harian. “Ojol kalau tidak ada pesanan, tidak dapat uang. Pedagang kaki lima pendapatannya berkurang karena tidak ada yang mem­beli, dan buruh harian berhenti kerja ka­rena proyeknya ditutup,” paparnya.

Terkait dengan isolasi diri, Sukam­di mengatakan agar masyarakat menaati arahan pemerintah dengan berada di ru­mah dan jangan keluar untuk berinteraksi. “Kita harus mampu memutuskan mata rantai virus Covid-19 dengan masing-ma­sing taat selama 14 hari ke depan sampai petunjuk selanjutnya,” katanya.

Menurutnya, kalau semua taat maka semakin cepat menghentikan penyebar­an Covid-19 dan semakin cepat pulih. “Disiplin isolasi diri mesti menjadi ge­rakan nasional,” katanya.

Hari ini, Senin (23/3), perusahaan teknologi Gojek dan Halodoc bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine Check Covid-19 guna membantu penanganan virus ko­rona di Indonesia. Layanan berupa kon­sultasi online tersebut didukung lebih dari 20 ribu dokter berlisensi dan berpe­ngalaman di dalam ekosistem Halodoc.

“Solusi telemedicine yang ditawar­kan sangat membantu sistem kesehat­an Indonesia dalam menyaring pasien dengan risiko Covid-19. Gojek dan Halodoc juga memiliki akses untuk me­nyebarkan informasi dan edukasi pen­cegahan Covid-19 kepada puluhan juta masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Layanan telemedik itu akan tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Go­jek. Apabila memilih shuffle card di tam­pilan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check Covid-19 di aplikasi Halodoc.

Desa Penopang Nasional

Dikatakan, dalam kondisi seperti seka­rang ini, di saat ekonomi di kota berhenti, ekonomi perdesaan tetap berjalan seperti biasa. “Di sinilah, rakyat perdesaan men­jadi kunci penopang ekonomi nasio­nal. Sebab, para petani dan peternakan masih tetap menanam dan berternak. Seharusnya pemerintah memprioritas­kan pembangunan ekonomi perdesaan menjadi maju,” katanya.

Sukamdi menegaskan ekonomi perdesaaan penting sekali. Apalagi pada krisis 1998 dan 2008 membuktikan eko­nomi desa menopang ekonomi nasional, demikian juga sekarang. “Setiap krisis terjadi yang menopang ekonomi adalah ekonomi desa dan pertanian. Inilah pen­tingnya kebijakan yang tegas ke arah per­ekonomian desa. Intinya, apabila rakyat bisa makan baik dan bergizi maka selu­ruh rakyat bisa tenang,” ujarnya.

Sumber: koranjakarta.com  | Photo: ilustrasi coronavirus COVID-19 (pixabay)