Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah didorong untuk berani melakukan investasi untuk ruang publik yang sudah sangat jarang dijumpai terutama di Jogja. Padahal ruang publik bisa dijadikan sarana menjalin kebersamaan dari beragamnya masyarakat.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Agus Heruanto menjelaskan, Jogja memang sudah padat. Jika menambah ruang publik, maka pemerintah harus mempunyai kebijakan kuat dalam berinvestasi untuk kepentingan publik, dengan pembebasan lahan.
Pembebasan itu ada dua jenis yakni memanfaatkan tanah milik negara seperti ruang dekat sungai yang harus bersih dan bisa dipakai sebagai ruang publik. Kedua, pemerintah harus membeli tanah milik masyarakat, tetapi harus diinvestasikan untuk kepentingan publik. Ia menyadari persoalan ruang publik tidak hanya terjadi di Jogja, tetapi juga di kota-kota lain di Indonesia.
“Di Italia itu namanya lapangan sepakbola banyak sekali, [baik] kecil maupun besar. Kita kan nggak punya, kalau ingin main harus bayar lapangan futsal atau stadion. Lapangan itu ruang publik. Pembebasan mengapa tidak, pemerintah punya tanggung jawab terhadap ini, investasi untuk menciptakan ruang publik, harus ada anggaran,” ujar dia kepada Harian Jogja, Senin (2/10/2017). []
*Sumber: Harian Jogja | Foto: Kawasan pedestrian Malioboro/Kitabangga.com
