Seminar Laporan Penelitian PKPS BBM 2003

04 October 2003 | admin
Events, Seminar

Kebijakan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah berdampak langsung terhadap kenaikan harga. Kondisi ini jelas akan memberatkan masyarakat, terutama keluarga miskin (gakin) dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah mengalihkan pengurangan subsidi BBM ini dalam bentuk bantuan langsung melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Untuk menjamin efektivitas program, maka pada tahun 2003 ini, pemerintah melibatkan 35 PTN/PTS se-Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjamin agar PKPS-BBM tepat sasaran, jumlah dan waktu. Pemantauan dilakukan dalam dua tahap, tahap I berlangsung pada bulan Mei s.d Juli 2003 dan dan tahap II mulai bulan September s.d. Desember 2003. Laporan tahap I ini merupakan “mid term monitoring and evaluation” yang belum menggambarkan efektivitas program secara menyeluruh, karena baru sebagian kecil program yang sudah berjalan.

Laporan ini merupakan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi PKPS BBM 2003 tahap I periode Mei-Juli 2003. Adapun pelaksana monitoring dan evaluasi PKPS BBM 2003 untuk Propinsi DIY adalah Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. Pada tahap I tujuan pokok yang ingin dicapai adalah melakukan identifikasi program di masing-masing kabupaten/kota dan memonitor pelaksanaan PKPS-BBM 2003. Tujuan lainnya adalah melakukan identifikasi terhadap kendala dan hambatan pelaksanaan program. Untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing institusi melakukan pengumpulan dan analisis data sekunder, melakukan focus group discussion dan wawancara mendalam terhadap para pelaksana program di tingkat kabupaten dan instansi di bawahnya. Data tersebut kemudian dianalisis oleh tim, yang kemudian dipakai menjadi data dasar laporan ini. Sejalan dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya dengan 35 universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia dengan Kantor Kementrian Koordinator Kesejahtaraan Rakyat, pada tahap ini belum melakukan evaluasi terhadap output, tetapi lebih kepada monitoring terhadap implementasi program.


Seminar Khusus | 4 Oktober 2003  

Unduh Makalah (PDF):