HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES DPR DAN PEMERINTAH: Kerinduan yang Tak Terpuaskan (Kisah Sedih pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri)

Dengan tingginya kedudukan yang mereka tempati, para anggota DPR belum berperan besar. Dengan besarnya jumlah gaji yang mereka peroleh, para anggota DPR belum mengawasi pemerintah. Tidak heran bila Media Indonesia, 31 Juli 2006 pernah menulis, “Yang terjadi sekarang, anggota DPR tidak mewakili siapa pun, kecuali mewakili kepentingan dirinya sendiri. Mereka mewakili kerakusan, ketamakan diri sendiri, serta hipokrisi yang dibalut dengan kehormatan sebagai wakil rakyat”.

Namun, seribu kritikan terhadap para anggota DPR tak mengubah kinerja mereka. Dengan seribu masukan yang bertolak dari hasil penelitian dan perenungan orang yang baik hati, para anggota DPR bergeming. Mereka malah makin sibuk berasyik-asyik dengan dirinya sendiri. Lihatlah kembali rekaman rapat Komisi III DPR dengan Susno duadji 8 April 2010. Beberapa anggota DPR menempatkan dia sebagai pesakitan. Padahal Susno datang atas undangan DPR dan membawa informasi rahasia tentang makelar kasus di Ditjen Pajak. Simaklah pula laporan utama Tempo, 16-22 Mei 2011 yang berjudul “Calo-Calo Senayan”. Laporan itu menyebutkan  bahwa penyusunan anggaran dan pembahasan rancangan undang-undang di DPR kerap dilumuri uang. “Kepala Daerah bersusah-payah menyiapkan sogokan buat memperoleh alokasi anggaran,” tambah Tempo.

Lalu, mengapa kita harus repot-repot diskusi tentang kinerja DPR? Mengapa pula kita harus mengerahkan segala sumber daya intelektual kita untuk merumuskan apa yang terbaik untuk menyempurnakan peran (melaksanakan semua fungsi DPR)? Wallahu a’lam. Kita hanya berharap, semoga ini menjadi pertanda bahwa kita masih cinta Indonesia.

*Klik untuk mengunduh makalah: Seminar Bulanan S.371 – Ana Nadhya Abrar | 23 Juni 2011