Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik

Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Berkaca dari Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara

Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan peran gerakan-gerakan sosial (social movements) dalam mendorong perubahan politik dan kebijakan publik. Sebagaimana akan dielaborasi lebih lanjut, gerakan sosial telah menjadi “jalur (channel) alternatif yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam mekanisme-mekanisme politik formal (electoral politics). Dalam konteks perubahan kebijakan publik, apa yang disebut sebagai siklus dan tahap-tahap kebijakan yang rigid dan rasional—di dalam teorisasi mainstream kebijakan publik—tidak berlangsung sebagai mana mestinya. Seperti dalam kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT. Indorayon, di Porsea, Sumatera Utara, berbagai keputusan dan kebijakan publik berkaitan dengan keberadaan pabrik pulp dan paper tersebut terjadi secara “reaktif” dan “non-formal-prosedural” sebagai respons terhadap desakan gerakan sosial. []

*Klik untuk mengunduh makalah: Seminar Bulanan S.339 – Dimpos Manalu | 14 September 2006