Pembangunan Harus Berbasis Kependudukan | Oleh: Dr. Sukamdi

17 June 2014 | admin
Essay & Opinion, Media

Media Indonesia, Yogyakarta – Pembangunan suatu bangsa sudah seharusnya punya sasaran yang jelas. Untuk mewujudkannya, hal yang pokok menjadi pegangan pemerintah sebagai pihak yang mendapat mandat rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan kesejahteraan, yaitu basis data yang kuat dan akurat. Basis data tersebut ialah data kependudukan karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya sasarannya ialah penduduk.

Namun, selama ini pemerintah seperti lalai mendasarkan arah pembangunannya dengan memanfaatkan data kependudukan. Hal itu bisa dilihat dari rancangan pembangunan pemerintahan yang secara utuh belum mengintegrasikan kajian kependudukan dalam pembangunan.

Padahal, rancangan pembangunan itu diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yang mengamanatkan untuk mengintegrasikan penduduk dalam pembangunan. Aturan itu juga ada dalam konvensi kependudukan sedunia yang intinya pembangunan suatu bangsa harus berbasis pada kondisi kependudukan.

Ironisnya, rancangan pembangunan pemerintah tidak mengacu pada perubahan demografi di Indonesia. Tentu hal ini sangat tidak menguntungkan dan memengaruhi hasil pembangunan.

Terkait dengan visi dan misi pembangunan yang disodorkan, capres-cawapres pada Pilpres 2014 ternyata juga tidak melakukan hal itu. Sebagai contoh, jumlah penduduk lansia di Indonesia yang terus meningkat dan mengakibatkan angka ketergantungan makin tinggi sehingga menjadi persoalan serius.

Di Yogyakarta saja, misal, sebagai daerah dengan proporsi lansi tertinggi di Indonesia, yang hampir mencapai 10 persen dan setiap tahun akan meningkat ditambah lagi peningkatan program kesehatan sehingga membuat angka harapan hidup meningkat pula. Dari situ berarti penduduk lansia di Yogyakarta akan semakin banyak.

Masalahnya, saat ini jumlah lansia meningkat, tetapi penduduk produktif sulit memperoleh pekerjaan. Hal itu salah satunya disebabkan pemerintah yang tidak punya rancangan pembangunan berbasis kependudukan. Sudah saatnya capres dan cawapres saat ini punya skema yang jelas tentang arah pembangunan. Kebutuhan lansia memang kompleks, apakah pemerintah akan mengambil peran ekonomi, psikologi atau lainnya. Kalau di negara maju, mereka mengambil semua peran bukan peran normatif. (FU/P-2).

*Sumber: Harian Media Indonesia, 16 Juni 2014 | Foto: Istimewa