Kemitraan Pemkab Fakfak PSKK UGM Terus Berlanjut

YOGYAKARTA – Rabu (27/2), pukul 09.00 WIB, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Heruanto Hadna M.Si. menerima kunjungan tamu dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Berada di ruang kerjanya, Hadna berbincang dengan Drs. Mohammad Uswanas, M.S.i., Bupati Kabupaten Fakfak tentang kelanjutan dari program kemitraan yang telah terjalin antara PSKK UGM dengan Pemkab Fakfak.

Hadir pula saat itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Fakfak, Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si., M.Sc., Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statisik Bappeda Kabupaten Fakfak, Eksan Musaad, S.E, M.Si., Wakil Kepala Bidang Administrasi Umum PSKK UGM, Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., serta Wakil Kepala Bidang Penelitian, Publikasi, Pelatihan, dan Pengabdian PSKK UGM, Dr. Anna Marie Wattie, M.A.

Bupati Kabupaten Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.S.i., saat datang berkunjung ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM. Pertemuan tersebut membahas program kemitraan yang berkelanjutan.

Pada masa sebelumnya, bersama Pemkab Fakfak, PSKK UGM melakukan kajian berupa evaluasi kinerja pembangunan daerah. Kajian ini untuk melihat apakah program-program pembangunan di Kabupaten Fakfak sudah dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Kajian penelitian tersebut berlangsung selama empat bulan yakni, dari November 2012 hingga Februari 2013.

“Untuk kali ini, akan dilakukan penelitian tentang parameter kemiskinan di Kabupaten Fakfak. Jika kita melihat HDI atau Human Development Index, Kabupaten Fakfak itu cukup bagus. Tetapi, peringkat kemiskinannya cukup tinggi di Papua. Nah, ini yang hendak diketahui. Jadi penelitian ini untuk melihat parameter kemiskinan dalam konteks lokal,” ujar Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes., peneliti PSKK UGM yang ikut tergabung dalam tim penelitian.

Kabupaten Fakfak termasuk salah satu kabupaten yang peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia hendak melakukan terobosan baru melalui penyusunan parameter kemiskinan berbasis lokal. Tidak banyak kabupaten atau kota di Indonesia yang seperti ini karena rata-rata lebih memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Parameter kemiskinan merupakan alat ukur penting untuk mengidentifikasi kemiskinan. Selama ini parameter yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang terpercaya dalam koordinasi pengumpulan data. Ada 14 parameter kemiskinan yang dimiliki oleh BPS dan digunakan untuk mengklasifikasi kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, parameter ini akan digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program. Permasalahannya, apakah parameter BPS yang bersifat nasional tersebut masih relevan untuk Kabupaten Fakfak? Mungkinkah kabupaten melakukan penyesuaian dalam menyusun parameter kemiskinan?

“Jadi ini untuk melihat apakah parameter yang selama ini digunakan dari BPS cocok atau tidak diterapkan di Papua Barat khususnya di Fakfak. Penelitian ini akan melihat dan membuat indikkator yang sesuai dengan konteks lokal agar dapat dicocokan dengan indikator BPS. Jadi, jangan-jangan Fakfak tergolong miskin karena menggunakan konteks nasional sementara saat menggunakan indikator konteks lokal, tenryata tidak. Dengan konteks lokal, kita akan melihat bagaimana angka kemiskinan di Fakfak, apakah sama atau justru lebih rendah,” jelas Sri.

Rencananya, penelitian akan dimulai bulan depan. Ini merupakan tahap pertama dan akan terus berlanjut. Harapannya, tahun ini parameter kemiskinan sudah dapat diuji. Kemudian pada 2014, pemetaan kemiskinan di Kabupaten Fakfak sudah bisa diakukan. [] Media Center PSKK UGM

Kemitraan Pemkab Fakfak PSKK UGM Terus Berlanjut

YOGYAKARTA – Rabu (27/2), pukul 09.00 WIB, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Heruanto Hadna M.Si. menerima kunjungan tamu dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Berada di ruang kerjanya, Hadna berbincang dengan Drs. Mohammad Uswanas, M.S.i., Bupati Kabupaten Fakfak tentang kelanjutan dari program kemitraan yang telah terjalin antara PSKK UGM dengan Pemkab Fakfak.

Hadir pula saat itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Fakfak, Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si., M.Sc., Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statisik Bappeda Kabupaten Fakfak, Eksan Musaad, S.E, M.Si., Wakil Kepala Bidang Administrasi Umum PSKK UGM, Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., serta Wakil Kepala Bidang Penelitian, Publikasi, Pelatihan, dan Pengabdian PSKK UGM, Dr. Anna Marie Wattie, M.A.

Bupati Kabupaten Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.S.i., saat datang berkunjung ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM. Pertemuan tersebut membahas program kemitraan yang berkelanjutan.

Pada masa sebelumnya, bersama Pemkab Fakfak, PSKK UGM melakukan kajian berupa evaluasi kinerja pembangunan daerah. Kajian ini untuk melihat apakah program-program pembangunan di Kabupaten Fakfak sudah dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Kajian penelitian tersebut berlangsung selama empat bulan yakni, dari November 2012 hingga Februari 2013.

“Untuk kali ini, akan dilakukan penelitian tentang parameter kemiskinan di Kabupaten Fakfak. Jika kita melihat HDI atau Human Development Index, Kabupaten Fakfak itu cukup bagus. Tetapi, peringkat kemiskinannya cukup tinggi di Papua. Nah, ini yang hendak diketahui. Jadi penelitian ini untuk melihat parameter kemiskinan dalam konteks lokal,” ujar Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes., peneliti PSKK UGM yang ikut tergabung dalam tim penelitian.

Kabupaten Fakfak termasuk salah satu kabupaten yang peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia hendak melakukan terobosan baru melalui penyusunan parameter kemiskinan berbasis lokal. Tidak banyak kabupaten atau kota di Indonesia yang seperti ini karena rata-rata lebih memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Parameter kemiskinan merupakan alat ukur penting untuk mengidentifikasi kemiskinan. Selama ini parameter yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang terpercaya dalam koordinasi pengumpulan data. Ada 14 parameter kemiskinan yang dimiliki oleh BPS dan digunakan untuk mengklasifikasi kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, parameter ini akan digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program. Permasalahannya, apakah parameter BPS yang bersifat nasional tersebut masih relevan untuk Kabupaten Fakfak? Mungkinkah kabupaten melakukan penyesuaian dalam menyusun parameter kemiskinan?

“Jadi ini untuk melihat apakah parameter yang selama ini digunakan dari BPS cocok atau tidak diterapkan di Papua Barat khususnya di Fakfak. Penelitian ini akan melihat dan membuat indikkator yang sesuai dengan konteks lokal agar dapat dicocokan dengan indikator BPS. Jadi, jangan-jangan Fakfak tergolong miskin karena menggunakan konteks nasional sementara saat menggunakan indikator konteks lokal, tenryata tidak. Dengan konteks lokal, kita akan melihat bagaimana angka kemiskinan di Fakfak, apakah sama atau justru lebih rendah,” jelas Sri.

Rencananya, penelitian akan dimulai bulan depan. Ini merupakan tahap pertama dan akan terus berlanjut. Harapannya, tahun ini parameter kemiskinan sudah dapat diuji. Kemudian pada 2014, pemetaan kemiskinan di Kabupaten Fakfak sudah bisa diakukan. [] Media Center PSKK UGM