INDEKS PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN MASYARAKAT: Pemerintah Harus Memiliki Kebijakan yang Jelas dan Memberi Contoh Kepada Masyarakat

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup bukanlah kabar yang mengejutkan. Dalam realitas sosial, masyarakat kita memang tidak begitu peduli dengan lingkungan tempatnya hidup. Banyak prilaku dan aktivtas masyarakat yang tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan, bahkan justru prilaku mereka merusak lingkungan. Untuk membangun perilaku masyarakat yang peduli lingkungan dibutuhkan kebijakan yang jelas dari pemerintah dengan melibatkan semua pihak dan dilakukan secara berkelanjutan secara konsisten. Pemerintah harus memberikan contoh dan menyebarluaskan prilaku yang positif dari berbagai kelompok masyarakat (best practice).

Lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik merupakan sebuah keharusan. Jika lingkungan hidup terus diabaikan dan dirusak, manusia bukan hanya akan mendapat kerugian, tapi juga akan binasa.

Melindungi dan mengelola lingkungan hidup membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Masyarakat merupakan elemen penting untuk dalam proses tersebut. Sayangnya, perilaku masyarakat Indonesia secara umum masih jauh dari kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Pande Made Kutanegara, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar untuk menciptakan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan. Dia mengatakan, walau selama ini sudah begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kondisi tersebut, namun sayangnya upaya tersebut tidak dibarengi dengan contoh-contoh yang baik yang dapat ditiru masyarakat.

Lantas, bagaimana agar perilaku peduli lingkungan itu dapat terwujud? Simak kutipan wawancara MAJALAH SERASI, terbitan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pande Made Kutanegara yang juga sebagai penanggung jawab Studi Perilaku Masyarakat Peduli Lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Pada akhir tahun 2012 lalu, KLH menggelar survey indeks Perilaku Peduli Lingkungan Masyarakat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih tergolong rendah. Apa tanggapan Anda terhadap hasil survey tersebut?

Melihat hasil survey tersebut, terus terang di satu sisi saya amat terkejut, tapi di sisi lain saya sama sekali tidak terkejut. Saya terkejut karena selama ini begitu banyak program-program dan kegiatan, serta sosialisasi yang diselenggarakan untuk membekali masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Sungguh mengejutkan bila kita melihat banyak usaha yang telah ada, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Namun, di sisi lain saya tidak terkejut. Apabila melihat perilaku kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bukanlah hal yang aneh jika survey tersebut menyebutkan rendahnya perilaku peduli lingkungan oleh masyarakat. Banyak pihak baik perorangan maupun kelompok yang tidak peduli dan berlaku seenaknya kepada lingkungan.

Menurut Anda, faktor yang membuat indeks perilaku peduli lingkungan masyarakat Indonesia masih rendah?

Rendahnya indeks peduli lingkungan masyarakat Indonesia tentunya didorong oleh beberapa indikator. Secara umum adalah persoalan tentang lingkungan yang menyangkut energi, sampah, dan lain-lainnya, yang menjadi faktor terjadinya polusi atau kerusakan lingkungan. Adanya persolan krusial karena manusia menganggap apabila lingkungan merupakan bagian yang terpisah dari diri dan kehiduupannya. Hal tersebut membuat manusia cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi pada lingkungan, dan membebani lingkungan dengan perilaku masyarakat. Misalnya, banyak masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sungai memang pada akhirnya akan mengalir ke laut, tetapi banyak masyarakat yang belum sadar akan proses  perjalanan dari sungai hingga ke laut. Hal tersebut dapat berdampak sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan lingkungan yang kotor dan tersumbatnya aliran air hingga terjadi banjir. 

Rasa tidak peduli masyarakat satu sama lain semakin tinggi. Ada sebuah observasi yang menunjukkan bila petani-petani Indonesia sekarangg ini selalu marah pada masa menjelang panen. Hal ini terjadi karena sawahnya dipenuhi oleh sampah yang berasal dari sungai yang dijadikan tempat pengairan.

Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hasil survey tersebut?

Pada dasarnya survey merupakan muara dari suatu persoalan yang dinilai kompleks. Masalah yang menimbulkan permasalahan lingkungan saat ini adalah masih dianggap remehnya isu-isu lingkungan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Saya tidak dapat menyebutkan pihak-pihak tertentu untuk disalahkan. Mungkin masyarakat kurang mendapatkan pengetahuan tentang bahaya yang akan terjadi bila terjadi kerusakan lingkungan secara terus menerus sehingga rasa pedulinya cenderung tidak maksimal.

Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukkan pemerintah untuk menindaklanjuti temuan survey tersebut?

Menurut saya, pemerintah perlu membuat program-program baru untuk menghidupi kesadaran masyarakat tentang pentingnya rasa peduli terhadap lingkungan. Program-program yang terikat ataupun tidak terikat pada peraturan. Saya melihat, salah satu alasan kekacauan yang terjadi di bangsa ini adalah karena hukum tidak benar-benar memberi peraturan yang mengikat. Selain itu, pemerintah melakukan upaya-upaya yang jauh lebih luas untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, seperti misalnya melibatkan masyarakat-masyarakat lokal yang berperan penting di tengah perkumpulannya untuk memperjuangkan lingkungan. Hal itu dapat ditunjukan dengan memberikan semangat apresiasi berupa penghargaan, baik yang resmi seperti Kalpataru ataupun yang tidak resmi.

Bagaimana Anda menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat lebih memerhatikan lingkungan hidup?

Upaya yang dilakukan pemerintah masih sangat jauh. Saya sedih selama ini melihat persoalan lingkungan yang seakan-akan disamakan dengan sebuah proyek. Dalam melakukan program—program terkait masalah lingkungan cenderung kegiatan secara umum. Hingga saat ini seringkali pemerintah memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkann bantuan. Namun, ketika kegiatan pemberian bantuan itu selesai maka pekerjaan pemerintah juga selesai. Tidak ada komunikasi lanjut atau perhatian tentang dampak atau pengaruh yang terjadi setelah program-program tersebut dijalankan.

Untuk memperbaiki lingkungan dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan memang membutuhkan waktu yang panjang. Tak hanya itu, dibutuhkan pula program strategis. Sistem yang ada harus diperbaiki, agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan. Untuk menjalankan hal ini pemerintah memang harus bekerja keras.

Upaya edukasi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Persoalan lingkungan merupakan persoalan multi aspek. Banyak pihak-pihak yang harus terlibat untuk menjalankan upaya-upaya yang telah disiapkan. Jelas dibutuhkan aspek hukum yang dapat mengatur dan mengikaat semua pihak agar program-program perbaikan lingkungan dapat berjalan dengan baik. Semua stakeholder tetap dilibatkan agar dapat membantu jalannya upaya-upaya yang disediakan pemerintah. Untuk edukasi sendiri, apabila semua pihak telah bekerja sama dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing, maka edukasi atau pendidikan yang diberikan tentang lingkungan dapat berguna dan memengaruhi perilaku masyarakat.

Mengingat permasalahan lingkungan di masyarakat sangat luas, apa seharusnya yang menjadi prioritas awal bagi pemerintah?

Kita semua dapat melihat jika permasalahan yang paling terlihat saat ini adalah sampah, air, dan ada beberapa hal lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut saya, sebaiknya pemerintah mengutamakan masalah-masalah tersebut agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Namun, ini bukan hanya prioritas bagi pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab masyarakat yang perlu ditumbuhkan rasa kesadarannya.

Mungkinkah penindakan hukum terhadap masyarakat diterapkan di Indonesia seperti di negara tetangga seperti Singapura?

Mungkin dan saya sangat setuju. Sekarang ini, masyarakat kita ini semakin economic oriented. Dengan tipe masyarakat seperti ini harus ada hukum yang bertindak tegas dan bersifat mengikat, karena jika tidak ada maka akan dianggap remeh oleh pelanggar peraturan. Selain itu diperlukan juga kesepahaman setara tentang peraturan dan isu-isu lingkungan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Efektifkah jika pola yang sama seperti yang diterapkan di Singapura juga diterapkan di Indonesia?

Menurut pandangan saya, sangatlah efektif. Saat-saat seperti ini, kita membutuhkan pemegang kebijaksanaan yang memiliki sikap yang tegas. Perbedaan bentuk dan ukuran negara antara Indonesia dan Singapura tidak berpengaruh untuk menjalankan sistem penerapan peraturan dan kebijakan yang serupa.

Bagaimana seharusnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kebijakan terkait lingkungan hidup, khususnya yang menyangkut masyarakat?

Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Didorong dengan otonomi daerah yang berlaku, sehingga setiap daerah memiliki peraturannya tersendiri, maka harus dibangun kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sangat dihindarkan terjadinya salah paham karena kurangnya komunikasi karena dapat menjadi jurang pemisah antara pihak pusat dan daerah. Otonomi daerah yang berlaku jangan dijadikan alasan untuk perpecahan dan perpisahan setiap daerah, maka dari itu komunikasi yang baik sangatlah dibutuhkan.

Mengubah perilaku bukanlah pekerjaan instan. Program apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah agar indeks perilaku peduli lingkungan masyarakat lebih cepat meningkat?

Pertama, jelas saya katakan jika media berperan penting untuk komunikasi kepada masyarakat. Baik melalui media cetak, elektronik, maupun online, dapat dijadikan saluran komunikasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Perlu juga adanya kejelasan pada program-program teknis pada Kementerian Lingkungan Hidup yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan di daerah-daerah tertentu. Peran stakeholders juga tak luput dari perhatian pemerintah. Pemerintah harus tetap melibatkan dan menjaga komunikasi dengan stakeholders dan masyarakat agar mereka dapat mengambil bagian dalam proses program tersebut. []