Arsip:
Press Release
Yogyakarta, PSKK UGM — Jakarta, wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia, menghadapi begitu banyak persoalan. Kemacetan selalu terjadi setiap harinya. Banjir datang setiap musim penghujan dan disusul dengan krisis air bersih.
Yogyakarta, PSKK UGM – Menjadi pengungsi di negeri sendiri (displaced person) mungkin merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Adanya konflik kerusuhan atau bencana alam memaksa orang untuk pergi meninggalkan rumah, harta benda atau bahkan […].
Yogyakarta, PSKK UGM — Selama beberapa tahun terakhir, angka kelaparan dunia dilaporkan menurun. Beberapa negara berkembang mampu memperbaiki kondisi pangan di dalam negeri. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara pun mampu membuat kemajuan pesat.
Yogyakarta, PSKK UGM — Selama beberapa tahun terakhir, angka kelaparan dunia dilaporkan menurun. Beberapa negara berkembang mampu memperbaiki kondisi pangan di dalam negeri. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara pun mampu membuat kemajuan pesat.
Yogyakarta, PSKK UGM — Indonesia memang tidak turut serta meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Kendati demikian, itu tidak dapat menjadi legitimasi pemerintah untuk menolak arus migrasi pengungsi Rohingya dari Myanmar.
Yogyakarta, PSKK UGM — Harus diakui, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak memperhitungkan mobilitas penduduknya yang sudah sangat tinggi. Kasus dihapusnya data 21 ribu TKI asal Kabupaten Ponorogo sebagai calon pemilih dalam pilkada 2015 […].
Yogyakarta, PSKK UGM – Di abad 21 studi migrasi di Indonesia memberi perhatian terhadap isu migrasi internasional. Migrasi internal, terutama isu mengenai migrasi desa-kota atau urbanisasi kurang mendapat perhatian.
Yogyakarta, PSKK UGM – Hari ini tepat setahun, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan, diberlakukan. Female Genital Mutilation (FGM) atau sunat perempuan […].
Yogyakarta, MDSK UGM – Pasca menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus menerima reaksi penolakan keras dari berbagai pihak.