Yogyakarta, PSKK UGM — Jakarta, wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia, menghadapi begitu banyak persoalan. Kemacetan selalu terjadi setiap harinya. Banjir datang setiap musim penghujan dan disusul dengan krisis air bersih.
Arsip 2015:
August
Yogyakarta, PSKK UGM — Migrasi internasional merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung. Saat pemerintah mengambil kebijakan moratorium untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai “kantong migrasi” jelas sangat merasakan dampaknya.
Yogyakarta, PSKK UGM — Mulai April 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tidak lagi mengenakan retribusi atau biaya terhadap masyarakat yang mengakses pelayanannya. Akan tetapi, denda keterlambatan masih diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat […].
Solopos.com, SOLO – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan kartu anak indonesia (KAI) sebagai kartu tanda penduduk (KTP) anak.
TEMPO.CO, Yogyakarta – Pakar demografi sosial Universitas Gadjah Mada, Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan posisi ibu kota negara di Jakarta tidak perlu dipindah meskipun tingkat kepadatannya semakin tinggi.
Yogyakarta, PSKK UGM — Jakarta, wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia, menghadapi begitu banyak persoalan. Kemacetan selalu terjadi setiap harinya. Banjir datang setiap musim penghujan dan disusul dengan krisis air bersih.
Yogyakarta, PSKK UGM — Fenomena migrasi internasional telah terjadi dalam kurun waktu yang panjang di Ponorogo, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bagi rumah tangga di Ponorogo, migrasi internasional adalah strategi kelangsungan hidup karena dari situlah […].
JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar meyakini, program transmigrasi yang terarah menjadi solusi tepat. Tidak saja bagi penanggulangan kemiskinan, namun juga bagi pemanfaatan lahan yang begitu subur yang selama […].
Yogyakarta, PSKK UGM — Standar pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 01 Tahun 2010. Kendati demikian, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi korban kekerasan […].
