Jakarta, Merdeka.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih merampungkan naskah teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

SOLO, VOA Indonesia — Beragam cara dilakukan pemerintah kota Solo untuk menekan angka ‘golput’, mulai dari menghias TPS sampai ultimatum akan mempersulit administrasi kependudukan.

Walikota Solo Hadi Rudyatmo mengultimatum warga di wilayahnya yang tidak memilih atau 'golput' dalam pemilihan legislatif dan presiden akan kesulitan mengurus administrasi kependudukan.

Hadi mengatakan akan meminta data ke tiap tempat pemilihan suara untuk melacak warga yang golput atau tidak hadir menggunakan hak pilih.

SURABAYA, JPNN – Kisah sedih tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terseret perkara hukum memang mengharu biru.

Yogyakarta, PSKK UGM – Prof.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada kini menginjak usia 41 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON — Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menegaskan Indonesia saat ini sedang mengalami masa "bonus demografi", yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia muda dan lanjut usia.

"Artinya jumlah penduduk yang bekerja dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia lebih besar atau banyak dibanding penduduk usia muda dan lansia," katanya saat membuka Musrenbang Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (2/4) malam.

Periode bonus demografi ini, katanya, akan berlanjut hingga tahun 2035, namun diperlukan perhatian dan upaya serius semua pihak menyangkut pembangunan kependudukan di tanah air, terutama menyangkut pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.

Dia mengakui Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi penduduk terbanyak di dunia.

Bogor (ANTARA News) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyatakan pembangunan di Tanah Air harus berwawasan kependudukan yang disesuaikan dengan dinamika yang ada di masing-masing daerah.

"Karena itu, kami membutuhkan indeks pembangunan kependudukan untuk menilai apakah proses pembangunan di suatu daerah kabupaten/kota telah memasukan kependudukan sebagai bagian penting pembangunan," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal di Hotel Salak Bogor, Selasa.

Dia mengatakan hal tersebut dalam acara Workshop Pengembangan Forum Kerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan UGM.

Dia menambahkan ada lima dimensi yang digunakan untuk menilai indeks pembangunan berwawasan kependudukan.

Pertama adalah tingkat partisipasi masyarakat, kedua adalah tingkat pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pemihakan terhadap rakyat miskin.

Keempat adalah kesetaraan gender, yang kelima adalah integrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

"BKKBN dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tengah mengembangkan kerjasama untuk mengukur indeks pembangunan berwawasan kependudukan untuk seluruh kabupaten/kota," katanya.

Hasil kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu indikator penilaian proses pembangunan berwawasan kependudukan di daerah.

Fasli menambahkan pusat studi kependudukan berperan penting dalam melakukan kajian atau analisis kependudukan, advokasi dan komunikasi informasi serta edukasi.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Sudibyo Alimoesa mengatakan, Indonesia akan memeroleh bonus demografi yang akan dialami pada kisaran tahun 2025-2035 mendatang.

Hal itu dikatakannya saat Seminar Pembangunan Kependudukan dalam Pembangunan pasca 2015 yang berlangsung di aula gedung C Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Senin (24/3/2014).

Seminar ini juga dihadiri oleh ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Prof Prijono Tjiptoherianto dan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ibram Syahboedin.

Menurut Sudibyo, perubahan struktur umur penduduk pada kisaran tahun tersebut menurun.

BANGKINANGKOTA, Riauterkini – Permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan multidimensi yang sedikitnya disebabkan oleh tiga faktor utama yakni dari segi faktor sumber daya manusia, infrastruktur dan faktor ekonomi.

Penyebab kemiskinan dari segi sumber daya manusia dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran bersekolah khususnya di wilayah pedesaan yang dibarengi pula oleh pola hidup tidak sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah disarankan tidak perlu menunggu pabrik-pabrik asing hijrah ke Indonesia, sehingga dapat menyerap pengangguran.