Yogyakarta, PSKK UGM – Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di Indonesia. Belakangan ini masyarakat digemparkan dengan berita kasus pelecehan seksual yang dilakukan AT (21), anak anggota DPRD Bekasi terhadap anak di bawah umur, PU (15). Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, AT justru menyampaikan bahwa dirinya akan menikahi korban atas alasan dirinya mencintai korban. Wacana untuk menikahi korban ini ditolak mentah-mentah oleh D, ayah korban.

Novi Widyaningrum, peneliti dan pemerhati gender Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, mengkritik keras wacana pelaku untuk menikahi korban. Menurutnya, wacana menikahi korban merupakan wujud arogansi berdasarkan kelas sosial dan kuatnya budaya patriarki di Indonesia.

“Saya sangat menentang hal tersebut. Korban baru 15 tahun, ini artinya masih anak-anak dan melanggar Undang-Undang Perkawinan,” ujar Novi.

Berdasarkan Undang-Undang No.16/2019 tentang Perkawinan, usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Menikahkan korban yang masih berusia 15 tahun berarti melakukan forced marriage atau pernikahan paksa. Selain melanggar UU Perkawinan, hal ini juga melanggar UU Perlindungan Anak, Konveksi Hak Asasi Manusia, dan Konveksi Hak Anak.

Novi menilai, menikahkan korban dengan pelaku berarti menjebak korban dalam lingkaran kekerasan seumur hidup. Setelah menikah, korban berpotensi mengalami multiple forms of violence, seperti kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami kekerasan verbal, fisik, dan ekonomi.

Menikahkan korban dengan pelaku juga berarti bahwa kekerasan tersebut tidak dihentikan, tetapi justru dilegalkan dalam ikatan pernikahan. Menurutnya, wacana menikahkan korban dengan pelaku karena pelaku merupakan orang dekat juga hanyalah pencitraan semata, dan upaya untuk menghindari sanksi hukum bagi para pelaku.

“Ini sih namanya membunuh korban secara perlahan. Syukurlah, orang tua korban menyadari ini dan menolak tawaran ‘damai’ tersebut. Pengacara menyatakan itu adalah kasus perzinaan. Ini mirip contoh kuat dari rape culture ditambah permisivitas yang tinggi terhadap rape yang dilakukan oleh pasangan, ujung-ujungnya solusinya adalah damai dan nikah,” ungkap Novi.

Menurut Novi, upaya ‘mediasi’ dan ‘perdamaian’ yang diciptakan masyarakat, institusi pemerintah, bahkan pihak kepolisian merupakan bukti bahwa kasus pelecehan seksual masih dilihat bukan sebagai sebuah kejahatan. Terlebih dalam kasus PU, pelaku AT merupakan kekasih korban, sehingga kejadian seperti ini kerap dianggap sebagai hal lumrah. Pola pemikiran seperti ini berpotensi membuat perempuan semakin masuk dalam lingkungan kekerasan.

Perlindungan Maksimal terhadap Korban & Urgensi Pengesahan RUU PKS

Kasus pelecehan seksual yang dialami PU tentu bukanlah satu-satunya yang ada di tengah masyarakat, tetapi fenomena gunung es maupun hal yang hanya tampak di permukaan pasti juga terjadi pada kasus seperti ini.

Untuk melindungi korban kasus pelecehan seksual, Novi memaparkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, memberikan upaya perlindungan dan trauma healing kepada korban serta mengupayakan agar korban mendapat lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga bisa membangkitkan rasa percaya diri dan menjalani hidup selanjutnya tanpa rasa ketakutan.

“Jangan memasukkan korban dalam lingkaran kekerasan selanjutnya termasuk perundungan, karena korban juga sangat rentan mendapatkan ini. Masyarakat masih belum banyak memiliki kesadaran atas kasus seperti ini dan bisa melakukan blaming the victim,” ujarnya.

Kedua, pelaku harus mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku. Pelaku telah melakukan kejahatan berlapis. Setidaknya ada pemerkosaan, human trafficking (perdagangan orang), dan kekerasan terhadap anak. Memberikan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku akan menjadi contoh baik bagi masyarakat luas dan penegakan hukum di Indonesia.

Novi juga menekankan bahwa para pemangku kebijakan harus menguatkan penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Hukum yang dibentuk harus dijalankan secara adil dan dapat diakses oleh siapa pun. “Jangan karena pelaku adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekuatan politis, sehingga ada upaya-upaya untuk mengaburkan kejahatan dan mereduksi hukuman,” tegas Novi.

Novi juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang nantinya akan menjadi pijakan hukum yang kuat untuk melindungi korban dalam kasus seperti ini.  Dalam RUU PSK juga ditegaskan bahwa, pemaksaan perkawinan dilarang dan dijadikan tindak pidana.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat luas mengenai kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah menguatkan kurikulum pendidikan sejak dini di sekolah terkait pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan. Penghormatan terhadap perempuan dan kesetaraan gender harus benar-benar ditekankan dalam dunia pendidikan.

Langkah penting lainnya adalah menciptakan dan menyosialisasikan sistem jalur pengaduan yang terjangkau bagi perempuan korban kekerasan. Konteks bahwa korban selalu dalam posisi traumatis dan lemah (secara psikologis, sosial, dan mungkin fisik) merupakan pertimbangan utama untuk menciptakan sebuah alur pengaduan yang dapat dijangkau secara cepat dan tepat.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ilustrasi Kekerasan Seksual Anak (istockphoto)

Yogyakarta, PSKK UGM – D.I. Yogyakarta, selain dijuluki sebagai pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan kulinernya. Oleh sebab itu, tidak heran jika daerah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, setiap tahunnya. Dinas Pariwisata D.I. Yogyakarta mencatat, sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke D.I. Yogyakarta meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,15 persen.

Yogyakarta dengan pesona kulinernya memiliki salah satu oleh-oleh andalan yang paling sering diincar oleh wisatawan, yaitu bakpia. Rata-rata wisatawan pasti membawa oleh-oleh bakpia ketika kembali ke daerah asalnya. Bakpia merupakan kue yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dilapisi tepung dan dibentuk bulat pipih, kemudian dipanggang. Menilik sejarahnya, bakpia dapat dikatakan sebagai wujud akulturasi budaya Tiongkok dan Yogyakarta. Pada tahun 1940-an, bakpia dibawa oleh para imigran Tionghoa yang menempati daerah Pathuk (Ameer, dalam Nihayati, 2020). Di Tiongkok, bakpia identik dengan kue berisi daging babi. Namun, karena mayoritas warga di Indonesia beragama Islam dan tidak memakan daging babi, sehingga dibuatlah kue berisi kacang hijau (Eriyanto, 2018).

Keluarga-keluarga Tionghoa biasanya menikmati bakpia sebagai kudapan keluarga (Nihayati, 2020). Namun, pada tahun 1930 terjadi depresi ekonomi di Hindia-Belanda (baca: Indonesia), sehingga beberapa keluarga Tionghoa tersebut menjual bakpia untuk menambah penghasilan mereka (Nihayati, 2020). Lambat laun, pada tahun 1980-an industri-industri rumah tangga yang menjual bakpia mulai bermunculan. Hal ini ditandai dengan banyaknya bakpia yang dijual dengan merek menyesuaikan nomor rumah produsen bakpia. Tahun 1992 menjadi puncak pesatnya perkembangan industri bakpia mulai dikenal sebagai oleh-oleh khas D.I. Yogyak.

Seiring dengan berkembangnya waktu, varian rasa bakpia pun berevolusi. Bakpia tempo dulu biasanya memiliki varian rasa kacang hijau dan kumbu hitam. Sementara saat ini, sudah banyak bakpia yang berisi coklat, keju, kacang, green tea, coffee, buah-buahan, dan sebagainya. Bahkan, saat ini ada Bakpia Tugu yang bentuknya sangat berbeda dari bakpia tempo dulu. Bakpia ini merupakan bakpia kukus berbentuk seperti bakpao mini dengan isian rasa kacang hijau, coklat, keju, brownies coklat, dan sebagainya yang dapat meleleh di mulut.

Anak muda sekarang menyebut Bakpia Tugu ini dengan sebutan bakpia “zaman now”. Bakpia ini pun tidak kalah laris dibandingkan dengan bakpia generasi sebelumnya. Bahkan, di salah satu tokonya yang terletak di jalan Kaliurang, sering terjadi antrean pengunjung dari luar kota yang ingin menikmati bakpia ini. Berdasarkan pengalaman, pemandangan orang-orang menenteng tas belanjaan bakpia Tugu sangat mudah ditemui di bandara dan stasiun di D.I. Yogyakarta. Dalam kurun waktu tiga tahun, Bakpia Tugu telah membuka enam toko cabang. Hal ini menunjukkan inovasi bakpia ini berhasil dan mampu memikat hati wisatawan.

Fenomena inovasi kuliner khas D.I. Yogyakarta ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran identitas bakpia seiring dengan konteks sosial yang terus berubah. Pertanyaannya adalah apakah bakpia zaman now akan menggeser posisi bakpia tempo dulu di kalangan peminat kuliner khas D.I. Yogyakarta? atau apakah bakpia “zaman now” ini akan melunturkan nilai-nilai sejarah yang melekat pada bakpia tempo dulu?

Sebuah inovasi tentunya harus dimaknai secara positif. Mengutip Robbins dan Coulter (2010), inovasi merupakan hasil dari ide-ide kreatif menjadi produk yang bermanfaat. Oleh sebab itu, produk-produk inovasi kuliner khas daerah ini merupakan produk kreatif anak bangsa yang harus diapresiasi secara tinggi, apalagi jika mampu meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Meski demikian, nilai sejarah yang melekat pada kekayaan kuliner khas daerah tidak boleh dilupakan. Dalam beberapa tahun ke depan, tentu akan banyak bermunculan variasi bentuk, bahkan rasa baru dari bakpia. Bagaimanapun bentuk dan varian rasa bakpia ke depannya, bakpia merupakan produk dari sikap saling menghargai antarwarga dengan kebudayaan yang berbeda dan sikap inilah yang perlu kita jaga dan lestarikan.

Jadi, kamu tim bakpia tempo dulu atau bakpia “zaman now”?

REFERENSI:

Dicky Eriyanto, 1310658032 (2018) Bakpia Sebagai Salah Satu Identitas Budaya Yogyakarta Dalam Penyutradaraan Film Dokumenter “Bakpia” Dengan Gaya Ekspository. Skripsi thesis, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. Manajemen Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga

Nihayati, L. (2020). Dampak Sosial Perkembangan Bakpia Dalam Industri Pariwisata Di Pathuk Yogyakarta. Pringgitan, 01(01), 40–47. http://ejournal.stipram.ac.id/index.php/pringgitan/article/view/10

https://bakpia25.com/sejarah-bakpia-pathok/article/sejarah-bakpia-pathok”>https://bakpia25.com/sejarah-bakpia-pathok/article/sejarah-bakpia-pathok diakses tanggal 30 Januari 2021

https://bakpiakukustugu.co.id/”>https://bakpiakukustugu.co.id/ diakses tanggal 30 Januari 2021

Statistik Kepariwisataan 2019. (2019).

*Citra Sekarjati, M.P.A. | Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta, PSKK UGM – Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada penghujung tahun 2019 dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir ini telah memberikan dampak pada berbagai aspek. Tidak hanya memukul sektor kesehatan, Covid-19 juga telah mengoyak perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada Triwulan IV 2019, pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB (Y-on-Y) masih berada di angka 4,97. Kemudian pada Triwulan I 2020, yaitu pada masa awal Covid-19 menyerang Indonesia, PDB (Y-on-Y) turun menjadi 2,97, meski masih menunjukkan angka positif. Pada perkembangan terakhir, PDB (Y-on-Y) pada Triwulan II 2020 telah terkontraksi menjadi -5,32 (Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th.XXIII, 5 Agustus 2020).

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang masih memiliki pertumbuhan positif. Sedangkan berdasarkan pengeluaran, semua jenis pengeluaran mengalami kontraksi. Impor dan ekspor menjadi sektor pengeluaran yang mengalami kontraksi paling dalam, masing-masing -16,96% dan -11,66%.  Guncangan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia ini telah berdampak pada turunnya harga sejumlah komoditas ekspor dan lesunya perekonomian global.

Pengeluaran dari sisi konsumsi pemerintah pada Triwulan II 2020 terkontraksi menjadi -6,90. Hal ini disebabkan oleh serapan belanja anggaran yang berjalan lambat. Sampai Agustus 2020, realisasi belanja anggaran baru mencapai 48%. Tiga kementerian dengan penyerapan anggaran paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (34,3%), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (41,5%), dan Kementerian Kesehatan (43,6%). Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo memberikan teguran keras kepada semua kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan lebih efektif.

Seiring dengan diberlakukannya era kenormalan baru dan pengendoran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah kementerian kembali melakukan kegiatan perjalanan dinas ke daerah-daerah. Kegiatan ini memang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh kementerian. Namun dengan kondisi pandemi yang belum dapat dikendalikan, bahkan tren penambahan kasus pun meningkat, rasanya kurang bijak untuk banyak melakukan perjalanan dinas. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mempercepat serapan anggaran. Selain kontradiktif dengan upaya memutus mata rantai virus, tindakan ini juga menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat dalam menyikapi pandemi yang tak kunjung selesai.

Alih-alih melakukan banyak perjalanan dinas, sebagian biaya perjalanan dinas bisa dialihkan ke program-program yang dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi menjadi -5,51% pada Triwulan II 2020. Memang benar, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, seperti 1) perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimaksimalkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2) perubahan durasi penyaluran PKH menjadi per bulan; 3) kenaikan besaran manfaat PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 4) subsidi biaya listrik; 5) program Kartu Pra Kerja, dan sebagainya.

Dalam jangka pendek, program-program tersebut memang membantu menjaga konsumsi rumah tangga. Namun dalam jangka panjang, bahkan setelah pandemi berlalu, akan ada persoalan yang harus diantisipasi, yaitu melebarnya ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat menengah ke atas memang mengalami penurunan konsumsi, tapi sifatnya lebih sementara. Selain itu, aset-aset finansial mereka justru tertolong karena saat ini aset dalam dolar memberikan imbal hasil yang bagus, harga emas naik, dan tabungan dalam mata uang asing meningkat sebagai akibat melemahnya rupiah.

Ringkasnya, kelompok masyarakat menengah ke atas berada dalam kondisi ekonomi yang stabil dan diuntungkan oleh situasi pada saat ini.  Sebaliknya, kelompok masyarakat menengah ke bawah mengalami penurunan konsumsi sebagai konsekuensi dari berkurangnya atau hilangnya pendapatan akibat adanya pembatasan kegiatan. Apalagi sebagian dari mereka juga merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdampak oleh upaya efisiensi yang dilakukan perusahan setelah aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan optimal. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok rentan yang menjadi semakin miskin jika aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja tidak segera kembali normal.

Pemerintah memang menghadapi dilema besar dalam mengatasi pandemi dan menyelamatkan perekonomian. Tahun ini saja, negara Indonesia tercatat mengalami defisit Rp 1.039 triliun. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank-bank sentral di negara lain, juga mengalami dilema, yaitu membantu pemerintah mendorong ekonomi atau menjaga kurs rupiah agar tidak terus melemah.

Selama ini, kurs rupiah yang kuat dikombinasi suku bunga atau imbal hasil yang tinggi serta menjadi modal untuk menarik dana portofolio dari luar. Suka atau tidak suka, hal ini membantu menopang devisa negara dan mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Namun menjaga suku bunga tetap tinggi tidak akan menolong pelaku usaha dalam negeri yang saat ini sedang mengalami kelesuan. Untuk menggairahkan kembali ekonomi dalam negeri, suku bunga harus diturunkan, sehingga biaya bunga perbankan juga lebih rendah.

Secara keseluruhan, biaya modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha juga menjadi lebih murah, sehingga aktivitas ekonomi dapat lebih bergeliat dan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Pilihan inilah yang diambil oleh BI.  Dengan cara menurunkan suku bunga dari sekitar 5% menjadi 4% per Juli 2020, pemerintah mampu mendorong ekonomi semakin kuat. Kesediaan BI membantu pemerintah ini juga mampu mengurangi defisit melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) pada tahun ini.

Dengan membeli obligasi pemerintah di pasar perdana senilai Rp 397 triliun, pemerintah tidak perlu repot menjual obligasi ke pasar dan bisa membayar bunga lebih rendah. Kebijakan ini beresiko tinggi, karena artinya 1) BI akan mencetak likuiditas rupiah baru untuk pemerintah yang akan membuat kurs rupiah semakin melemah, dan 2) independensi BI sebagai regulator moneter semakin berkurang. Pada akhirnya, kedua hal ini akan mengurangi minat investor asing untuk menanamkan portofolionya di Indonesia.

Bagaimanapun, pilihan telah diambil. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan tersebut beserta konsekuensi yang mungkin terjadi. Untuk sementara, investasi asing mungkin tidak akan bisa terlalu diharapkan karena suku bunga yang rendah. Secara praktis, ekonomi dalam negeri harus lebih digenjot. Likuiditas baru (uang baru) yang dicetak oleh BI sebesar Rp 397 triliun dari hasil mekanisme burden sharing harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pemerintah.

Program-program pemerintah, terutama program pemulihan ekonomi nasional yang dibiayai dari likuiditas tersebut, harus benar-benar dilakukan secara efektif agar dapat memperbaiki ekonomi masyarakat dan negara. Jangan sampai likuiditas ini sia-sia dan mendatangkan masalah baru di masa mendatang. Ke depan, jika ingin menjaga kepercayaan publik global agar mau menanamkan investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencananya untuk 1) meminta bantuan pembiayaan dari BI hingga tahun 2022 dan 2) merevisi beberapa regulasi yang berpotensi memangkas wewenang dan independensi BI.

Kenyataannya, publik global merasa was-was untuk menanamkan portofolionya di Indonesia, karena penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai belum baik, serta adanya kebijakan burden sharing oleh pemerintah dan BI. Rasa was-was tersebut seharusnya tidak ditambah dengan isu meresahkan mengenai rencana pembiayaan BI hingga tahun 2022 dan revisi regulasi BI. Meski belum pasti akan dilakukan, dampak terhadap Indonesia di mata perekonomian global harus benar-benar diperhitungkan.

*Dyah Kartika, S.Si, M.Ec.Dev | Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

 

 

 

VOA — Pakar kependudukan sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Agus Joko Pitoyo mengatakan pengenduran program KB saat ini bukan tanpa alasan. Pengenduran terjadi lantaran program KB di Indonesia sejak tahun 1970 sempat dinilai sudah berhasil karena total fertility rate atau tingkat kelahiran rata-rata pada waktu itu turun dari 5,6 persen menjadi 2,6 persen.

Hal tersebut juga didorong oleh perspektif masyarakat yang pada zaman dahulu berpandangan anak sebagai rezeki. Sementara saat ini generasi sekarang berspespektif anak merupakan beban.

“Walaupun (Program KB) cenderung dilemahkan, sedikit mengendur, tapi generasi sekarang sudah tidak ingin punya anak banyak. Setelah 50 tahun program KB di Indonesia ini sudah bisa mengubah opini masyarakat yang dulu ukuran keluarga besar itu baik. Sekarang keluarga kecil itu yang baik sehingga generasi saat ini ketika punya anak lebih dari dua mereka sudah malu. Bahkan di antaranya ingin punya anak satu,” kata Agus kepada VOA, Sabtu (9/5).

Walaupun saat ini program KB cenderung dikendurkan tapi nilai di dalam masyarakat terkait dengan keluarga inti yaitu dua anak cukup sudah mengakar luar biasa. Tanpa harus dikatakan untuk ikut program KB, masyarakat sudah melek terkait dengan keluarga berencana.

“Misalnya melalui pendidikan, jalurnya sekarang diganti tidak family planning dalam perspektif keluarga. Tapi family planning dalam perspektif kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga generasi sekarang itu sudah mulai berpikir. Tanpa sentuhan program KB, masyarakat melihat kondisi ekonomi, beban hidup, pendidikan, dan tuntutan masa depan otomatis mereka sudah tidak ingin punya anak banyak,” ujar Agus.

KB Penting, Kelanjutan Demografi juga Penting

Masih kata Agus, di Indonesia telah terjadi transformasi, yang pada Orde Baru berspektif keluarga luas, maka kini menjadi keluarga inti. Hal itu berpengaruh terhadap total fertility rate di Indonesia yang telah mencapai angka 2,6 persen, bahkan di beberapa provinsi berada pada replacement rate 2,1 persen, contohnya di Yogyakarta.

“Artinya kalau ini berlarut-larut dan ditekan terus nanti regenerasi penduduknya tidak ada. Kita harus hati-hati jangan sampai terjebak sangat getol terus ingin family planning sampai di bawah 2,1 persen itu berbahaya karena tidak terjadi keberlanjutan demografi. Padahal yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang,” ungkapnya.

“Pemerintah saat ini agak mengendurkan biar kemudian tidak kebablasan ini menurut perspektif saya. Tapi memang harus tetap dijaga jangan sampai TFT (total fertility rate-nya) naik dan turun terlalu tinggi,” tambah Agus.

Kendati cenderung mengendur, namun pemerintah masih memprioritaskan program KB hingga saat ini. Hanya saja pada saat ini komitmen politik pemerintah tidak seperti zaman orde baru.

“Sekarang ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih eksis tapi dukungan segala aspek tidak sekuat di zaman orde baru. Walaupun demikian Indonesia tetap itu jadi prioritas sampai sekarang gencar dilakukan,” tutur Agus.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan program KB karena Indonesia telah memasuki tahapan transisi demografi di mana total fertility rate pada wanita subur itu di Tanah Air masih di angka 2,3 sampai 2,4 persen.

“Sehingga kami harus berusaha keras untuk menuju angka fertility rate ke 2,1 persen. Di samping itu di Indonesia belum merata jadi antar wilayah provinsi kesenjangannya masih tinggi. Oleh karena itu kesenjangan fertility rate yang masih tinggi ini penting untuk diatasi karena sesuai demografi semua provinsi harus merasakan. Atas dasar alasan itu maka kontrasepsi itu masih penting sekali,” kata Hasto saat dihubungi VOA, Jumat (8/5) malam.

Menurut Hasto, pemerintah tetap berupaya mengatasi lonjakan tersebut, karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai sistem layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai bakal memicu masalah besar di kemudian hari. Salah satunya, pemerintah melakukan pendekatan melalui kampanye dengan alat kontrasepsi.

“Di Indonesia yang memiliki anak banyak itu berciri khas tiga yaitu pendidikan rendah, hidup di desa, dan pendapatan rendah. Sebenarnya secara jangka panjang itu pendidikan ditingkatkan kemudian pendapatan per kapita naik lalu akses-akses bertambah bagus. Ketika hal ini dilakukan maka otomatis dia akan menurun jumlah anaknya. Orang yang berkecukupan, hidup di kota, dan berpendidikan tinggi cenderung anaknya sedikit. Inilah upaya secara sosiologis bagaimana menurunkan jumlah anak. Tapi kalau secara biologis, ya kami memang pendekatannya bagaimana kampanye dengan alat kontrasepsi,” jelasnya. [aa/em]

*Sumber: VOA Indonesia | Foto: Proses pemasangan susuk KB pada masa pandemi corona (Humas BKKBN). 

Yogyakarta, PSKK UGM – Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.

PHBS: Salah Satu Strategi Melawan COVID-19

PHBS merupakan salah satu strategi rekayasa sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari agar memiliki gaya hidup bersih dan sehat. Kebijakan tentang PHBS diatur dalam Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri dan dilakukan secara terus-menerus atau rutin, sehingga menjadi sebuah pembelajaran karakter untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sebelumnya, tujuan PHBS adalah untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular, seperti diare dan pencegahan stunting. Namun saat ini, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, PHBS kembali digalakkan.

Tatanan PHBS perlu diterapkan dalam beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rumah, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Jika PHBS diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh sebagai salah satu kunci mencegah penularan COVID-19. Salah satu indikator penting dalam PHBS adalah cuci tangan pakai sabun (selanjutnya disebut CTPS) yang terbukti sangat penting dalam mencegah penyakit menular, seperti penularan COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh White, et al. (2020) yang dimuat dalam International Journal of Hygiene and Environmental Health 227 (2020) 113512.

Berkaitan dengan pencegahan COVID-19 pada Maret 2020, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah gerakan CTPS disamping upaya lain, seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Mencuci tangan yang baik harus menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk pencegahan optimal.

Namun, efektivitas promosi hidup bersih dan sehat untuk mengubah perilaku, khususnya cuci tangan pakai sabun sebagai sebuah kebiasaan, masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh PSKK tahun 2013 yang bekerja sama dengan Plan Internasional yang dilakukan di Jawa Tengah, NTB, dan NTT menunjukkan bahwa cuci tangan menggunakan sabun belum menjadi budaya di masyarakat. Pada umumnya, mereka tidak mempraktikkan CTPS, misalnya sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya gerakan mencuci tangan telah dikenalkan sejak pendidikan dini melalui program PHBS di sekolah, namun faktanya masih banyak orang yang mencuci tangan dengan cara yang kurang baik dan benar, bahkan banyak juga orang yang tidak mempraktikkan cuci tangan pakai sabun (Kompas, 20 Juli 2020).

Pandemi “Memaksa” Perubahan Perilaku Masyarakat

Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat bukan hal yang mudah. Studi Sinaga, et al (2005) yang dimuat dalam Jurnal JMPK Vol. 08:02 yang terbit pada Juni 2005 mengungkapkan bahwa untuk membiasakan masyarakat mempraktikkan PHBS, dibutuhkan peran tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Padahal CTPS adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang sederhana, yaitu intervensi kesehatan yang paling hemat biaya karena tidak membutuhkan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Dengan menerapkan CTPS, kita dapat mencegah penularan penyakit saluran pencernaan dan pernafasan. Namun, membiasakan masyarakat untuk mencuci tangan merupakan sesuatu yang cukup sulit. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sabun di wilayah-wilayah penduduk miskin menjadi salah satu sebab kebiasaan ini sulit diterapkan. Di negara-negara berkembang, hanya 27 persen dari populasi yang memiliki akses pada fasilitas ini. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF memperkirakan bahwa sekitar tiga miliar orang di dunia tidak memilikinya di rumah (BBC News 27 April 2020).

Perubahan perilaku sangat diperlukan untuk intervensi kesehatan masyarakat. Namun dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal BMC Public Health (2020) 20:154, Czerniewska and White (2020) menjelaskan bahwa intervensi kesehatan masyarakat sempat mengalami status quo karena cukup sulit mendidik masyarakat untuk memahami risiko kesehatan dan manfaat dari perubahan perilaku. Momentum COVID-19 memberikan kesempatan yang baik untuk menggalakkan perilaku hidup bersih dalam program nasional terkait PHBS. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk cepat berubah. Pandemi ini merupakan faktor pendorong yang kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan pribadi.

Saat ini, kebiasaan CTPS telah menjadi budaya baru yang masif bagi masyarakat. Hampir semua fasilitas umum menyediakan fasilitas CPTS, bahkan beberapa fasilitas umum mewajibkan pengunjung untuk CTPS terlebih dahulu sebelum memasuki fasilitas tersebut. Dalam situasi pandemi ini, CTPS akhirnya menjadi rutinitas bahkan keharusan. Ancaman penyebaran virus yang meluas dan mudah menempel pada berbagai jenis benda menjadikan aktivitas CTPS sebagai solusi untuk membunuh virus.

Kebiasaan CTPS perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga sejak dini. Keluarga merupakan kunci mengubah perilaku. Tumbuhnya kesadaran terhadap CTPS sebagai budaya baru juga perlu dipelihara. Perubahan perilaku pada anak untuk membiasakan melakukan CTPS dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Perilaku anak dapat dibentuk sejak dini agar kebiasaan ini dapat mereka bawa hingga dewasa. Pengalaman selama pandemi ini akan membuat mereka terbiasa melakukan CTPS di kemudian hari. Setelah pandemi berakhir, CTPS diharapkan akan tetap dilakukan jika kebiasaan ini telah menjadi budaya masyarakat.[]

*Sri Purwatiningsih, S.Si.,M.Kes | Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) menggelar seminar daring (webinar) bertajuk Kelompok Rentan dan COVID-19 di Indonesia pada Rabu, 27 Juli 2020 pukul 09.30-12.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78 persen.

Dibanding Maret 2019, peningkatan angka kemiskinan mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37 persen dari Maret 2019 yang hanya 9,41 persen.

Hal serupa disampaikan kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Budi Wibowo, saat menjadi pembicara pada seminar PSKK UGM pada Kamis (29/7/2020). Budi menyampaikan tingkat kemiskinan DIY selama pandemi COVID-19 meningkat. Peningkatan angka kemiskinan DIY per Maret mencapai 12,28 persen, naik 0,84 persen dari September 2019 yang berada di angka 11,44 persen.

Menurut Budi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini, pemerintah DIY melakukan beberapa upaya, seperti refocusing dan reallocating anggaran daerah, misalnya percepatan perubahan penjabaran APBD DIY 2020, menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa yang belum memiliki tanda tangan kontrak per 3 April 2020, kecuali untuk oprasional OPD, bersumber dari dana keistimewaan, dan untuk operasi serta pemeliharaan pelayanan dasar atau publik.

“Perlu diketahui bahwa kita (DIY) sudah membuka beberapa destinasi wisata dan kita akan mencoba lebih perketat lagi implementasinya di destinasi wisata itu karena perlu kami sampaikan bahwa di balik destinasi wisata itu ada ribuan UMKM. Lima puluh satu ribu UMKM yang ada di DIY itu engineering good bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Budi.

Menanggapi permasalahan ekonomi selama COVID-19, kepala PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo menekankan dampak COVID-19 terhadap sektor informal. Joko menjelaskan bahwa sektor informal penting untuk dibahas karena mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia.

“Lebih dari 70 juta pekerja berada di sektor informal. Banyaknya tenaga kerja terserap di sektor ini karena sektor informal memang cenderung lebih mudah dimasuki oleh angkatan kerja,” ujarnya.

Sektor informal saat pandemi juga cenderung tidak bisa bertahan. Hal ini setidaknya ditandai dari gangguan produksi, distribusi, dan konsumsi hingga penurunan pendapatan. Sektor informal mengalami keterpurukan saat pandemi juga karena pembatasan aktivitas sosial yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan supply chains produk.

Data BPS menunjukkan, 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah (<1,8 juta) mengaku mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan terjadinya peningkatan pengeluaran bagi 56 persen responden yang sebagian besar mengalami peningkatan antara 26-50 persen. Sebagian besar peningkatan terjadi pada pengeluaran bahan pangan (51 persen), hal ini dimungkinkan akibat dari adanya kegiatan Work from Home (WFH) dan School from Home (SFH).

Survei PSKK UGM: Dampak terhadap Pekerja Informal

Agus Joko Pitoyo menyampaikan hasil survei awal PSKK UGM terkait dampak COVID-19 terhadap pekerja informal. Survei ini diikuti oleh 64 pekerja informal di DIY. Survei dilakukan pada awal Juli dan masih berlangsung saat seminar ini digelar. Responden yang berpartisipasi terdiri atas pedagang, PKL, buruh bangunan, ojek online, dan pekerja seni. Hasil survei ini menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, penurunan konsumen, dan penutupan usaha.

Hasil survei menunjukkan, 31,3 persen responden menyatakan bahwa mereka mulai merasakan dampak pandemi sejak awal April. Hal ini menyusul penerapan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah.

Namun, penurunan pendapatan dan kesulitan yang dihadapi saat pandemi tidak mendorong sebagian besar pekerja informal untuk beralih pekerjaan. Hal ini disebabkan kompetensi yang dimiliki cenderung rendah dan persepsi bahwa tidak ada pekerjaan yang dapat menawarkan kondisi lebih baik. 23,4 persen pekerja informal yang beralih pekerjaan cenderung beralih pada usaha bisnis online. Bahkan kondisi pekerjaan yang buruk akibat COVID-19 tidak menimbulkan keinginan bagi 46,9 persen responden untuk berpindah pekerjaan setelah COVID-19 selesai. Sementara itu, 35 persen masih bimbang atas kondisi di masa setelah COVID-19 pada pekerjaan yang saat ini dimiliki. 17 persen lainnya memiliki keinginan untuk beralih profesi setelah COVID-19.

Selain itu, menurut Joko, COVID-19 juga berdampak pada pekerja kaki lima (PKL) di Kota Yogyakarta. Mayoritas pekerja dan PKL mengalami penurunan pendapatan hingga >50 persen. Penurunan pendapatan disebabkan adanya pembatasan sosial dan penutupan sekolah serta perkantoran.

“Terdapat perbedaan dampak COVID-19 terhadap pekerja dan PKL. Pada pekerja, COVID-19 menyebabkan penurunan jam kerja bahkan PHK. Namun, selama COVID-19 jumlah jam kerja PKL terdapat peningkatan 2-3 jam kerja karena menunggu pelanggan dan menambah jam kerja untuk mempertahankan pendapatan,” jelas Joko.

“Sektor informal berpotensi mengalami pemulihan lebih cepat jika aktivitas masyarakat dibuka kembali, namun masih dalam skala pemulihan yang kecil. Perlu adanya perlakuan khusus, misalnya melalui stimulus ekonomi agar proses recovery berjalan optimal,” pungkas Joko.

Kerentanan Penyandang Disabilitas

Koordinator kebijakan perlindungan sosial TNP2K, Dyah Larasati, menyoroti kelompok rentan lain yang terdampak selama COVID-19, yaitu para penyandang disabilitas. Diperkirakan 15 persen dari populasi penduduk di dunia memiliki disabilitas. Satu dari lima perempuan diperkirakan mengalami kondisi disabilitas selama hidupnya dan satu dari 10 anak-anak adalah anak dengan disabilitas. Sementara itu, sekitar sembilan persen (23,3 juta penduduk) di Indonesia mengalami kondisi disabilitas.

“Disabilitas di Indonesia dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat. Risiko akan lebih besar untuk kelompok disabilitas saat pandemi. Jika kita mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan penyandang disabilitas, maka angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan,” tutur Dyah.

Dyah menyampaikan, pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko dan kerentanan secara langsung maupun tidak langsung pada kelompok disabilitas, seperti 1) Mobilitas yang semakin terbatas akibat kebijakan “tetap di rumah”, baik itu atas rekomendasi atau dimandatkan atau diwajibkan, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan; 2) Keterbatasan atau kesulitan mengakses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan terkait lainnya selama masa pandemi; 3) Kemungkinan berkurang atau terbatasnya bantuan pendapatan dari anggota keluarga lainnya karena mereka juga mungkin terdampak akibat pandemi ini; 4) Meningkatkan pengucilan dan isolasi sosial yang dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, dan ketidakberdayaan, terutama karena kelompok disabilitas serta lansia memiliki kemungkinan kondisi medis atau penyakit bawaan lebih tinggi, sehingga lebih rentan terhadap penyakit ini; dan 5) Kurang dari tiga persen penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial melalui Program ASPD dan PKH. Keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial ini membuat mereka lebih rentan untuk bertahan.

Meski risiko dan kerentanan penyandang disabilitas akibat COVID-19 sangat banyak, studi atau data terkait peningkatan kerentanan penyandang disabilitas selama masa pandemi sangat terbatas.

“Sejauh ini, data dan bukti terkait peningkatan risiko akibat COVID-19 masih sangat terbatas dan umumnya hanya dapat ditemukan pada negara-negara berpendapatan tinggi (High Income Countries/HICs). Data dari negara miskin dan berpendapatan menengah (Low and Middle Income Countries/LMICs) masih amat sangat terbatas,” ujarnya.

Studi Dampak Ekonomi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Indonesia oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (April 2020) menunjukkan 87 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan dan mayoritas mengalami penurunan drastis (50-80 persen dari pendapatan).

Kemudian kerentanan ekonomi penyandang disabilitas selama pandemi COVID-19 juga tinggi. 69 persen responden kemungkinan menjadi miskin atau semakin miskin karena kombinasi rendahnya penghasilan dan tingginya penurunan penghasilan akibat COVID-19. 41 persen penyandang disabilitas “sangat rentan” hampir pasti berada di bawah garis kemiskinan dan 28 persen penyandang disabilitas “rentan” berada di bawah atau sangat dekat dengan garis kemiskinan.

Untuk dapat membantu menyelesaikan masalahan ini, Dyah Larasati merekomendasikan kepada para pemangku kebijakan untuk memperluas cakupan dan memastikan kesesuaian nilai manfaat perlindungan sosial, memastikan perlindungan sosial yang inklusif, komprehensif, dan terintegrasi serta membuat mekanisme atau proses pendaftaran yang sederhana.

COVID-19 dan Marginalisasi Isu Perempuan

Peneliti senior dan pakar gender PSKK UGM, Dewi Haryani Susilastuti, menyoroti adanya marginalisasi isu perempuan di tengah COVID-19. Infografis Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 menunjukkan, terjadi 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan menurut ranahnya, yaitu ranah personal sebesar 75,4 persen (11.105 kasus), ranah komunitas sebesar 24,4 persen (3.602 kasus), dan ranah negara sebesar 0,08 persen (12 kasus). Sementara itu, bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan fisik yang mencapai angka 5.548 kasus dengan 4.783 terjadi di ranah personal dan 765 kasus terjadi di ranah komunitas.

“Kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi, tetapi naiknya tingkat kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata karena COVID-19, karena sebelum COVID-19 memang kekerasan itu sudah ada,” tegas Dewi.

Menanggapi isu dampak COVID-19 terhadap sektor informal, Dewi menyampaikan data KPPPA dan BPS, 2018 yang menunjukkan bahwa 61.37 persen perempuan bekerja di sektor informal, sedangkan 23.31 persen berstatus sebagai pekerja keluarga.

Selain itu, terjadi marginalisasi isu perempuan selama pandemi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman kritis tentang perkembangan konstruksi gender di Indonesia dan pemikiran ibuisme negara (state ibuism). “Kalau kita lihat apa yang berlangsung dalam sejarah selama pemerintahan Suharto, ada yang dinamakan state ibuism.  State ibuism itu adalah definisi negara atau konstruksi negara tentang perempuan yang ideal. Berdasarkan state ibuism, perempuan yang ideal adalah yang domesticated dan dedicated sangat tinggi terhadap suami, keluarga, dan negara. Jadi mereka mengorbankan kehidupan mereka demi suami, keluarga, dan negara tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya personal,” jelas Dewi.

Menurutnya, setelah pemerintahan Suharto memang ada perubahan pemikiran terhadap perempuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa state ibuism itu direproduksi di kalangan masyarakat yang relatif muda bahkan di tatanan para pembuat kebijakan, sehingga dampak COVID-19 yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai masalah sudah sesuai dengan konstruksi gender yang ada.

Dewi menyampaikan, isu perempuan termaginalisasi selama pandemi juga karena kurangnya representasi pemikiran ilmu sosial dalam respons COVID-19. “Pandemi COVID-19 lebih dilihat dari perspektif kesehatan. Kalau kita lihat jurnal-jurnal terutama yang ditulis di bidang kesehatan itu ada dua istilah yang diulang-ulang, yaitu Pharmaceutical Intervention (vaksin) vs Non-Pharmaceutical Intervention. Sementara tidak ada diskusi kultural yang reflektif tentang konteks, tentang ketimpangan struktural,” tegas Dewi.

Dewi menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyingkap ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi ekonomi, sosial, politik yang tidak menguntungkan, sedangkan respons pemerintah terhadap COVID-19 yang tidak sensitif gender membuat posisi perempuan semakin terpuruk. “Kemudian jika kita pakai bahasa perang, maka perempuan tidak ubahnya seperti collateral damage dalam perang melawan COVID-19,” pungkasnya.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Alexs_foto (pixabay.com)

Catatan: rekaman lengkap seminar “Kelompok Rentan dan COVID-19 di Indonesia” dapat disaksikan di saluran YouTube PSKK UGM dan TNP2K Komunikasi. 

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Pernyataan Komnas Perempuan pada 2014 silam tentang Indonesia darurat kekerasan seksual tentunya bukan tanpa dasar. Sebagai lembaga negara yang independen dalam penegakan hak asasi manusia Indonesia, Komnas Perempuan mempunyai basis data yang memadai terkait berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan, bahkan Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diusulkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak 2015 hingga saat ini belum bisa disahkan? Apa inti permasalahannya dan adakah jalan keluarnya?

Polemik RUU PKS: Feminis vs Agama Konservatif

Polemik RUU PKS yang terjadi dalam beberapa kali sidang DPR RI adalah pembahasan tentang istilah dan jenis kekerasan seksual. Fraksi pendukung (PDIP, PKB, Nasdem) menyetujui istilah kekerasan seksual yang mencakup 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual (pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual), sedangkan fraksi PKS menolaknya dengan mengusulkan istilah lain, yaitu kejahatan seksual yang mencakup 5 (lima) jenis (pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual, dan inses). Fraksi PKS berpendapat bahwa istilah kejahatan seksual lebih menunjukkan kedaruratan untuk bisa memidana pelaku kejahatan seksual dan penyimpangan seksual/norma kesusilaan. Di sisi lain, Komnas Perempuan menanggapi pendapat PKS ini dengan menegaskan bahwa kekerasan melibatkan tindakan menghancurkan seseorang yang maknanya justru lebih luas dari delik kejahatan pidana semata. Selain itu, konteks hukum kekerasan seksual tidak bisa dipadankan dengan konteks norma kesusilaan/penyimpangan seksual.

Lebih dari sekadar istilah dan jenis kekerasan seksual, polemik RUU PKS secara mendalam mencerminkan perbenturan cara pandang (worldview) antara pihak pro dari kelompok feminis dan pihak kontra dari kelompok agama konservatif. Bagi kelompok agama konservatif, RUU PKS dinilai ‘membawa’ semangat liberalisme dan feminisme yang keduanya tidak sesuai dengan agama (Islam) dan Pancasila. Dalam hal ini, RUU PKS dianggap mengafirmasi perilaku zina, aborsi, pelacuran, dan LGBT. Mereka juga mengkhawatirkan terjadinya over-kriminalisasi terhadap pelaku, karena sebelum adanya RUU PKS telah ada beberapa undang-undang dengan semangat yang sama, antara lain KUHP, UU PKDRT, UU PTPO, dan UU Perlindungan Anak. Secara ringkas, ajaran agama menjadi sumber pengetahuan kelompok agama konservatif untuk merasionalisasi RUU PKS. Cara pandang ini tentu saja sulit diterima oleh kelompok feminis yang memiliki sumber pengetahuan RUU PKS pada pengalaman ketertindasan perempuan dalam konteks masyarakat patriarkis yang bersifat universal. Bagi kelompok feminis, kenyataan obyektif inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan paling mendasar untuk menyusun undang-undang yang mampu melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, bukan atas dasar pertimbangan moralitas yang sempit dan norma kesusilaan semata. Jika kelompok feminis dan kelompok (agama) konservatif memang memiliki hakiki pengetahuan yang berbeda, masih mungkinkah mereka bekerja sama untuk mencari titik temu dalam polemik RUU PKS?

Feminis vs Agama Konservatif: Frenemies?

Nancy Whittier, penulis buku “Frenemies: Feminist, Conservative and Sexual Violence” (2018), telah melakukan studi tentang perilaku kelompok feminis dan kelompok konservatif yang masing-masing memiliki cara pandang berbeda tentang pornografi, kekerasan seksual terhadap anak dan Violence Against Women Act, namun keduanya saling berinteraksi, begitu juga dengan pemerintah federal US. Hasil studinya menunjukkan bahwa model interaksi yang terbangun antara kelompok feminis dan kelompok konservatif adalah frenemies (teman tapi lawan), bukan aliansi bukan juga oposisi, namun ‘bekerja sama’ untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam polemik RUU PKS, kurang lebih model interaksi frenemies inilah yang terbangun antara kelompok feminis (Komnas Perempuan dan jaringan aktivis perempuan se-Indonesia) yang didukung oleh fraksi PDIP, PKB, dan Nasdem serta kelompok agama konservatif (fraksi PKS) yang didukung oleh sejumlah partai politik berbasis Islam dan gerakan dakwah Islam. Dalam interaksi politik, kelompok feminis secara jelas membuat framing RUU PKS dalam konteks subordinasi perempuan sebagai hasil dari relasi-relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat. Sedangkan kelompok agama konservatif terkadang meminjam frame kelompok feminis untuk menunjukkan dampaknya terhadap norma kesusilaan dan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, dua kelompok ini memiliki titik perhatian yang berbeda terhadap tindak kekerasan seksual; sementara kelompok feminis mengindentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kelompok agama konservatif membicarakan kekerasan seksual sembari merujuk pada etika dan moralitas agama. Meskipun kedua kelompok ini memiliki cara pandang berbeda tentang arti kekerasan seksual, mereka sepakat bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan mengkhawatirkan, sehingga keduanya berbagi perjuangan yang sama, yaitu memberikan hak perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Kemudian, bagaimana tujuan yang sama ini bisa mempertemukan dua kelompok yang berpolemik?

Tarik ulur RUU PKS di DPR RI yang berlangsung hampir 5 (lima) tahun sudah saatnya direfleksikan ulang. Kita perlu belajar dari keberhasilan UU PKDRT, kebuntuan UU Pornografi, dan proses-proses legislasi undang-undang lainnya yang hampir tidak pernah lepas dari polemik. Mengapa perdebatan semakin alot? Titik-titik pemahaman manakah yang saling berbenturan dan bagaimana hal itu bisa dinegosiasikan? Model interaksi frenemies memang tidak ideal dan cenderung ambigu. Jika salah satu kelompok memaksakan untuk mengikuti pandangan kelompok yang lain, baik reputasi politik maupun keyakinan ideologi dipertaruhkan. Dengan demikian, tidak ada jalan lain selain masing-masing mencoba untuk berpikir lebih lentur. Pemilihan bahasa yang mampu mengakomodasi pemahaman yang berbeda menjadi penting untuk bisa mencapai kesepakatan. Namun yang terpenting dari semua itu adalah menyingkirkan ego dan memperkuat kesadaran bahwa masing-masing sedang memperjuangkan hal yang sama, yaitu hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. []

*Basilica Dyah Putranti, PhD. Cand | Peneliti dan Koordinator Media Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (webinar) bertajuk Mereka yang Terlupakan: Lansia dan COVID-19 pada Jum’at, 5 Juni 2020 pukul 09.00-11.00 WIB.

Penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada 2019 mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,66 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju penuaan penduduk (ageing population) karena persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 7 persen dari keseluruhan penduduk (BPS 2019).

Pada 2019 juga tercatat bahwa rasio ketergantungan lansia di Indoneisa sebesar 15,01 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Jika diimbangi dengan kemampuan kelompok lansia yang mandiri, berkualitas, dan tidak menjadi beban masyarakat, maka ageing population akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional.

Di era COVID-19, penduduk lansia (berusia 60 tahun ke atas) merupakan kelompok yang lebih rentan tertular virus tersebut. Data Johns Hopkins Medicine menunjukkan, tingkat kematian lansia akibat COVID-19 tertinggi di dunia sebesar 4,47 persen. 40 persen kematian akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada penduduk berusia 60 tahun ke atas (lansia).

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM, Dr. Mulyadi Sumarto selaku pembicara dalam seminar daring PSKK UGM menegaskan bahwa diperlukan peningkatan skema perlindungan sosial untuk lansia di Indonesia. Ia memaparkan bahwa hanya sekitar 13,4 persen lansia yang menerima perlindungan sosial. Secara rinci, 11,13 persen adalah pensiunan ASN, 1,5 persen pensiunan militer, 0,01 persen jaminan hari tua, 0,13 persen PKH, dan 0,64 persen dari program ASLUT (BPS 2019).

Sementara menurut status tempat tinggal lansia, data BPS 2019 mencatat sebanyak 41 persen lansia tinggal bersama tiga generasi, 27 persen bersama keluarga, 20 persen bersama pasangan, 3 persen lainnya, dan 9 persen tinggal sendiri. “Sebagaian besar lansia hidup bersama dengan tiga generasi (lansia itu sendiri, anak, dan cucu). Kita bisa bayangkan bagaimana dalam satu rumah ada tiga generasi. Ini cukup masalah bila kita lihat kenyamanan hidup (lansia),” ujar peneliti PSKK ini.

Kemudian terkait perlindungan sosial lansia selama COVID-19, pemerintah menggagas beberapa program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) COVID-19, seperti kartu prakerja, bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program keluarga harapan (PKH), program sembako, bantuan presiden (banpres) sembako Jabodetabek, dan bantuan listrik. “Ada jaringan pengamanan sosial yang dibuat pemerintah di era COVID-19, tetapi di antara bantuan itu, di mana hak sosial lansia? Ada kecenderungan negara ‘agak’ kurang memperhatikan kepentingan lansia di tengah COVID-19. Ada satu program (yang menyertakan lansia), yaitu program keluarga harapan. Tetapi tetap saja tidak ada program khusus untuk lanjut usia di era covid-19,” ujar Mulyadi.

Peran Perempuan dalam Perawatan Lansia

Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, fellow, school of demography, Australian National University selaku narasumber lain dalam webinar PSKK menyoroti hal lain terkait perawatan lansia. Melalui penelitiannya di 10 desa di Indonesia, Iwu bersama tim peneliti menemukan bahwa perempuan memiliki peran paling besar dalam perawatan lansia. “Pria juga berperan dalam perawatan lansia, namun perempuan memiliki peran lebih besar,” ujarnya.

Iwu memaparkan, ada tiga tipe perawatan lansia, yakni traditional female care, traditional male care, dan gender neutral care. Pada traditional female care, Iwu menjelaskan bagaimana perempuan berperan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan perawatan lansia. Traditional male care merupakan perawatan lansia yang dilakukan oleh pria dengan memberikan bantuan finansial dan manajerial untuk lansia. Sedangkan gender neutral care dilakukan dalam bentuk bantuan umum, seperti fasilitas transportasi dan bantuan saat berbelanja.

Berdasarkan data hasil penelitiannya, Iwu menegaskan, “Intinya adalah bila lansia sehat, maka lebih dari 30 persen dapat melakukan aktivitasnya sendiri, tetapi pertama yang membantu adalah suami atau istri, kemudian anak perempuan. Anak perempuan memiliki peran besar, kecuali dalam hal finansial. Bila lansia jadi sakit, maka bukan lagi suami atau istri yang memberi perawatan, tetapi jatuh pada anak perempuannya,” tuturnya.

“Ini merupakan suatu tantangan, karena seperti yang kita ketahui, anak perempuan  paling berperan dalam perawatan lansia. Ini menjadi masalah bila anak perempuan ingin bekerja. Alangkah baiknya bila pemerintah bisa meningkatkan anggaran untuk lansia,” ujar Iwu.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Alex (pixabay.com)

 

 

 

 

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk Meneropong Kebijakan Physical Distancing pada Kamis, 14 Mei 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut.  Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020 khususnya untuk daerah episentrum COVID-19 seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dr. Hakimul Ikwan selaku dosen FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM berpendapat bahwa semua negara saat ini terdampak COVID-19, tidak terkecuali negara yang disebut paling modern dan ‘superior’, seperti Amerika. Namun tidak semua negara mengalami keterpurukan, misalnya Taiwan dan Vietnam.

Meski situasi saat ini (physical distancing) memaksa masyarakat berjarak secara fisik, masyarakat seharusnya juga tidak berjarak secara emosional karena senyatanya semua orang sedang menghadapi ‘keadaan’ yang sama.  Namun, menurut Hakim, saat ini terdapat indikasi yang cukup kuat terhadap tumbuhnya perpecahan kedekatan emosional di Indonesia.

Hakim menyoroti bahwa keterpurukan di Amerika terjadi salah satunya karena hilangnya kepercayaan masyarakat (distrust) kepada para pemimpin negara, contohnya keterpecahan politik yang luar biasa antara pendukung republik dan demokrat. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di Taiwan dan Vietnam yang melakukan sistem “cerdas berjarak”. Taiwan bahkan tidak ragu memutus hubungan dengan China meski ikatan keduanya sangat kuat. Kedua negara tersebut berhasil belajar dari Hongkong yang tidak melakukan keterbukaan data saat awal virus corona mulai merebak.

Dari tiga pilar kesejahteraan sosial, yaitu tanggung jawab negara, kontribusi wajib, dan sukarela atau voluntarisme, Hakim menilai, pilar yang tersisa saat ini dan memberi sesercah harapan untuk mencegah terjadinya perpecahan emosional masyarakat adalah pilar ketiga, yaitu sukarela atau voluntarisme atau solidaritas sosial.

Hasil survey PSKK UGM (2020) yang dilakukan secara daring menunjukkan, 80 persen masyarakat bersedia memberi donasi dalam bentuk sembako dan 76,2 persen menyatakan akan berdonasi dalam bentuk uang. 34,2 persen bersedia mengantarkan langsung bantuan ke penerima, 24,7 persen melalui lembaga atau pihak ketiga, 22,2 persen melalui donasi secara daring, 18,9 persen tidak berlaku, dan 22,2 persen mengatakan akan berdonasi secara daring.

“Indonesia (saat ini) ada di jurang distrust karena di satu sisi memiliki prakondisi Amerika (keterpecahan), namun di sisi lain tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak). Pemerintah seharusnya belajar dari Taiwan dan Vietnam dan pemerintah  juga harus membangun kepercayaan publik,” tegas Hakim.

Ketua MUI DIY bidang SDM, budaya, dan seni sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa menjelaskan bahwa islam juga mengajarkan pentingnya  memupuk sikap solidaritas dalam menghadapi pandemi. “Pertama-tama untuk membangun solidaritas itu sangat penting karena apa pun yang kita rancang sebagai umat atau bangsa itu sulit tercapai jika umat atau bangsa tidak solid. Suatu wabah tidak hanya dilihat sebagai musibah tapi juga peluang beramal membantu orang lain, sekaligus bagian menjauhkan musibah tersebut,” ujar Tulus.

Komunikasi Kebijakan di Era COVID-19

Dosen FISIPOL UGM sekaligus Ketua Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Prof. Hermin Indah Wahyu memaparkan bahwa karakter kebaruan dari virus corona menjadikan lingkungan informasi uncertain (tidak menentu), oleh sebab itu strategi komunikasi yang diambil harus sangat tepat dan sampai pada orang yang tepat pula.

“Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan corona,” ujar Hermin.

Kualitas komunikasi publik (di Indonesia) dalam menghadapi pandemi, menurut Hermin, setidaknya mengalami beberapa masalah, seperti pemaparan strategi oleh pihak-pihak yang relevan tanpa basis data yang kuat (No evidence Based Policy), kegagalan komunikasi interpenetrasi, dan tidak adanya komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan COVID-19.

Sehubungan dengan pilihan upaya intervensi untuk reduksi penyebaran virus, masyarakat perlu diajak untuk memahami apa yang sedang dihadapi serta bagaimana pilihan-pilihan strategi akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi.  Peran para ahli epidemi sangat penting untuk memberikan basis data yang menjadi panduan gerak langkah pemerintah.

“Namun, yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget karena pilihan-pilihan arah kebijakan yang tidak atau kurang jelas dasar pemikirannya. Para ahli epidemi harusnya dapat panggung yang kuat karena mereka ahlinya. Tetapi, di Indonesia ahli epidemi malah tidak ada panggung sama sekali,” ungkapnya.

Sementara dalam kegagalan komunikasi interpenetrasi ditandai oleh dominasi sistem internal tertentu dalam merespons krisis seperti COVID-19. “Contohnya, corona dalam filter sistem perhubungan, corona dalam filter sistem ekonomi, corona dalam filter sistem hukum,” papar dosen Komunikasi UGM tersebut.

Selain itu, menurutnya terjadi too much resonance atau terlalu banyak cabang isu yang digaungkan para pemangku kebijakan dan semua sistem itu mengutarakan pandangannya masing-masing sesuai dengan karakter fungsi sistem internalnya, sehingga semakin jauh dari persoalan utama pandemi corona, yaitu kesehatan.

“Wacana publik mengenai PSBB difilter oleh banyak sistem sehingga sulit menghindarkan konflik wacana yang sangat potensial terjadi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan virus corona, sehingga masyarakat sulit membayangkan sedang dalam fase apakah Indonesia saat ini (normal, kritis, atau landai?).

“Dikemukakan angka-angka update oleh juru bicara kemenkes setiap harinya untuk update data terakhir, namun apa makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang dapat ditangkap. Koordinasi oleh presiden dan staf, dan gugus tugas penanganan COVID-19 oleh BNPB memiliki warna informasi yang kurang lebih sama. Idealnya, presiden memberi pandangan yang lebih makro substantif menggerakkan koordinasi berbagai elemen,” tegas Hermin.

“Potret komunikasi kebijakan yang sangat terfragmentasi sulit untuk dapat membayangkan gambar besar seperti apa yang ada saat ini di benak publik: uncertain (tak pasti), semuanya sama dan sejajar,” pungkasnya.

Materi seminar Meneropong Kebijakan Physical Distancing bisa diunduh di sini: tautan materi

Penulis: Nuraini Ika dan Nurul Widia |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ramlon (pixabay.com)

JAKARTA – Realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 se­baiknya diarahkan untuk sektor strate­gis dan kunci, terutama bagi rakyat yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, perlu ada pro­gram bantuan khusus untuk penduduk yang pendapatannya berkurang karena kegiatannya terhenti.

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukam­di, mengatakan dana khusus penan­gangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.

“Di sinilah peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi usaha-usaha yang terdampak dari penghen­tian ekonomi sementara ini. Untuk itu, Instruksi Presiden tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti benar-benar bisa menyentuh ke­pentingan strategis dan kunci rakyat yang terdampak Covid-19,” kata Sukam­di saat dihubungi, Minggu (22/3).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Pena­nganan Coronavirus Disease 2019 (Cov­id-19). Inpres tersebut meminta kemen­terian/ lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mem­percepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.

Selain itu, inpres tersebut juga meng­atur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pe­nanggulangan Covid-19 dengan mem­perluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Menurut Sukamdi, bentuk bantuan bagi pekerja harian bisa berupa beras, mi­nyak goreng, dan pangan pokok yang di­butuhkan untuk keluarga. “Intinya, kalau mereka bisa disediakan makanan, mereka bisa tenang di rumah walau dua minggu ke depan kegiatan berhenti,” ujarnya.

Sukamdi mencontohkan pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima, buruh harian yang tidak akan memba­wa uang jika tidak ada pekerjan harian. “Ojol kalau tidak ada pesanan, tidak dapat uang. Pedagang kaki lima pendapatannya berkurang karena tidak ada yang mem­beli, dan buruh harian berhenti kerja ka­rena proyeknya ditutup,” paparnya.

Terkait dengan isolasi diri, Sukam­di mengatakan agar masyarakat menaati arahan pemerintah dengan berada di ru­mah dan jangan keluar untuk berinteraksi. “Kita harus mampu memutuskan mata rantai virus Covid-19 dengan masing-ma­sing taat selama 14 hari ke depan sampai petunjuk selanjutnya,” katanya.

Menurutnya, kalau semua taat maka semakin cepat menghentikan penyebar­an Covid-19 dan semakin cepat pulih. “Disiplin isolasi diri mesti menjadi ge­rakan nasional,” katanya.

Hari ini, Senin (23/3), perusahaan teknologi Gojek dan Halodoc bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine Check Covid-19 guna membantu penanganan virus ko­rona di Indonesia. Layanan berupa kon­sultasi online tersebut didukung lebih dari 20 ribu dokter berlisensi dan berpe­ngalaman di dalam ekosistem Halodoc.

“Solusi telemedicine yang ditawar­kan sangat membantu sistem kesehat­an Indonesia dalam menyaring pasien dengan risiko Covid-19. Gojek dan Halodoc juga memiliki akses untuk me­nyebarkan informasi dan edukasi pen­cegahan Covid-19 kepada puluhan juta masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Layanan telemedik itu akan tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Go­jek. Apabila memilih shuffle card di tam­pilan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check Covid-19 di aplikasi Halodoc.

Desa Penopang Nasional

Dikatakan, dalam kondisi seperti seka­rang ini, di saat ekonomi di kota berhenti, ekonomi perdesaan tetap berjalan seperti biasa. “Di sinilah, rakyat perdesaan men­jadi kunci penopang ekonomi nasio­nal. Sebab, para petani dan peternakan masih tetap menanam dan berternak. Seharusnya pemerintah memprioritas­kan pembangunan ekonomi perdesaan menjadi maju,” katanya.

Sukamdi menegaskan ekonomi perdesaaan penting sekali. Apalagi pada krisis 1998 dan 2008 membuktikan eko­nomi desa menopang ekonomi nasional, demikian juga sekarang. “Setiap krisis terjadi yang menopang ekonomi adalah ekonomi desa dan pertanian. Inilah pen­tingnya kebijakan yang tegas ke arah per­ekonomian desa. Intinya, apabila rakyat bisa makan baik dan bergizi maka selu­ruh rakyat bisa tenang,” ujarnya.

Sumber: koranjakarta.com  | Photo: ilustrasi coronavirus COVID-19 (pixabay)