PSKK UGM –  Bekerja sama dengan Cardno Emerging Market-Mahkota dan TNP2K, PSKK UGM melakukan studi yang mengkaji kebijakan afirmatif untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk percepatan pengentasan daerah tertinggal, namun hingga akhir 2019, ada beberapa kabupaten yang masih terkategori kabupaten tertinggal.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, yang tersebar di wilayah Sumatera (7 kabupaten), Nusa Tenggara (14 kabupaten), Sulawesi (3 kabupaten), Maluku (8 kabupaten), dan Papua (30 kabupaten). Untuk menangani hal tersebut secara cepat, maka pada 2021, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Studi PSKK UGM dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal ini bertujuan untuk (1) menggali konsep dan pembelajaran berbasis bukti terkait dengan pembangunan ekonomi lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan; (2) melakukan analisis kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam implementasi sinergi (kabupaten dan desa) pada kabupaten tertinggal; (3) mengembangkan strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ada di kabupaten tertinggal.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui pendekatan kuantitatif, studi PSKK UGM ini menganalisis sejumlah data di 59 kabupaten, yaitu data fiskal daerah, data kemiskinan, data ekonomi makro, data program pembangunan Kawasan perdesaan, dan data kemajuan wilayah. Metode kualitatif dilakukan dengan pendekatan studi kasus di 12 kabupaten. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan FGD (focus group discussion), yang dilakukan secara daring. Desk riview dilakukan untuk menggali lebih dalam teori dan informasi tentang pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah tertinggal.

Studi ini menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, kebijakan afirmatif yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dinilai sudah memadai, yang tampak dari sejumlah kebijakan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Kedua, kebijakan afirmatif di beberapa daerah melalui pemberian status Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) memiliki dampak cukup signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menaikkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Ketiga, meskipun terdapat praktik baik di sejumlah wilayah, tapi masih ditemukan adanya praktik buruk dalam upaya pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah sehingga tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan utama kebijakan afirmatif khusus daerah tertinggal adalah keluarga miskin bisa mandiri dan berdaya secara sosial-ekonomi (well-being). Dalam konteks ini, studi PSKK UGM menolak pengentasan kemiskinan hanya dalam makna penurunan angka kemiskinan karena strategi ini hanya jangka pendek dan tidak menjamin keberlanjutannya. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka terdapat tiga strategi yang ditawarkan studi ini; yaitu (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi; (2) memperkuat distribusi potensi sosial-ekonomi; (3) menjamin terpenuhi kawasan hunian yang aman, nyaman, dan stabil secara politik.***

Yogyakarta – PSKK UGM bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Fakfak, Papua Barat menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan tahun 2022-2027. Kabupaten Fakfak termasuk salah satu kabupaten yang tergolong dalam wilayah yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk pengentasan kemiskinan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Penyumbang terbesar kondisi kemiskinan penduduk Fakfak ternyata tidak terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan makan dan sandang, tetapi keterbatasan akses menjadi faktor utama penyebab kemiskinan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah ini bermaksud untuk menjabarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Fakfak sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia.***

.

KERANGKA ACUAN
KONFERENSI AKADEMIK CALL FOR PAPERS

“Dinamika Perawatan di Indonesia Masa Kini”
Care Dynamics in Contemporary Indonesia

 

A. Gagasan

Hubungan perawatan merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari manusia di sepanjang perjalanan hidupnya. Setiap orang di satu waktu pasti menggantungkan dirinya pada perawatan orang lain, dan sebagian besar orang menyediakan perawatan –untuk anak-anak, pasangan, orang tua, kakek-nenek, atau teman– pada titik tertentu dalam kehidupan mereka. Penyediaan perawatan ini menjadi berarti bagi reproduksi sosial, yaitu, penciptaan, sosialisasi, dan pemeliharaan angkatan kerja produktif di masyarakat. Namun, seringkali kerja merawat ini tersembunyi dan diremehkan, baik secara ekonomi (semisal, tidak dibayar atau dibayar dengan sangat murah) maupun secara sosial (semisal, lantaran ketergantungan selalu distigma).

Konferensi akademik selama dua hari ini bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik perawatan dalam konteks Indonesia. Kami tertarik pada kajian perawatan yang lebih luas dan utuh: praktik merawat untuk anak-anak, orang sakit, orang dengan kebutuhan khusus, dan orang lanjut usia, serta pendampingan terhadap kelompok yang dianggap rentan. Perawatan di sini mencakup perawatan informal, formal/dibayar, dan perawatan oleh sukarelawan/kader, perawatan yang disediakan di rumah tangga atau lembaga (seperti tempat penitipan anak, panti perawatan, rumah sakit, atau rumah perawatan paliatif). Berikut ini adalah rumusan masalah secara umum yang ingin diulas dalam konferensi:

Siapa memberikan perawatan untuk siapa, dan mengapa? Sebagian besar masyarakat melihat keluarga sebagai lokus perawatan ‘alamiah’, dan perempuan sebagai seseorang yang secara ‘alamiah’ memberi perawatan. Namun, setiap kelompok etnis mempunyai preferensi berbeda tentang siapa di antara kerabat mereka yang harus memberi perawatan. Peran ayah, suami, dan anak laki-laki dalam merawat seringkali diabaikan namun juga semakin terdepan, terutama sebagai respon atas keterlibatan perempuan dalam tenaga kerja upahan dan semakin menyusutnya ukuran keluarga. Begitu pula, kepercayaan terhadap perawatan berbayar atau sukarela semakin berkembang, meski keterjangkauan dan penerimaannya berbeda-beda bergantung pada kelas sosial-ekonomi.

1. Bagaimana perawatan dinegosiasikan di dalam keluarga dan masyarakat lebih luas? Secara khusus, berbagai individu bisa menyediakan perawatan, tetapi hanya sebagian kecil saja yang secara aktif merawat. Apakah resiprositas, kepribadian seseorang, atau tawar-menawar dan dinamika kuasa bisa menjelaskan siapa yang pada akhirnya menyediakan perawatan? Bagaimana penilaian masyarakat terhadap mereka yang bergantung pada orang lain seperti tercermin di dalam sistem upah, status, pelatihan, dan keamanan tenaga kerja perawatan atau sukarelawan? Agensi seperti apa yang dimiliki oleh penerima perawatan dalam menentukan pengaturan perawatan mereka?
2. Berapa ‘biaya’ dalam merawat, dan bagaimana hal itu bisa dibagi? Merawat bisa menjadi begitu mahal bila terkait dengan waktu, kekuatan fisik, dan sumberdaya ekonomi, dan seseorang yang bertugas merawat bisa saja kehilangan kesempatannya dalam pekerjaan berbayar, bersosialisasi, atau mengembangkan diri mereka sendiri. Paling buruknya, hal ini bisa mengakibatkan pelecehan atau eksploitasi. Keberadaan dukungan tetangga dan sukarelawan, atau bantuan kelompok-kelompok swabantu (self-help), perawatan tangguh, dan pemerintah bisa membantu mengurangi beban yang muncul selama perawatan. Beberapa dukungan ini sayangnya tidak terdistribusikan secara merata dan barangkali tidak selalu diterima oleh perawat utama atau penerima perawatan.
3. Apa peranan emosi dalam merawat? Emosi merupakan hal utama dalam merawat. Afeksi atau kewajiban mungkin memaksa seseorang untuk merawat. Bahkan dalam konteks kerja merawat yang berbayar, praktik dari merawat bisa menciptakan ikatan emosional antara perawat dan seseorang yang dirawat. Kebencian, kemarahan, dan kejijikan menjadi emosi negatif yang umum dalam merawat dan mereka yang dirawat mungkin mengalaminya sebagai perasaan direndahkan, dihina, dan tidak dimanusiakan. Kondisi tertentu, seperti demensia atau inkontinensia, barangkali memperuncing ketegangan yang melekat dalam hubungan perawatan. Memahami dimensi emosional dalam perawatan dapat menyediakan panduan penting bagi preferensi seseorang maupun keberlanjutan dan penerimaan atas kerja merawat.
4. Bagaimana perawatan dipengaruhi oleh krisis dan bencana? Saat ini kita menyaksikan bencana epidemiologis – COVID 19 – dan Indonesia begitu familiar dengan bencana alam (semisal gempa bumi atau banjir) maupun dampak dari krisis ekologis (seperti degradasi lahan, hilangnya akses air, kekeringan, polusi udara hingga kebakaran hutan). Krisis yang lain seperti krisis ekonomi atau konflik juga dapat berpengaruh pada bagaimana perawatan diberikan atau makin dibutuhkan. Bencana dan krisis ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap isu terkait daya lenting dalam pengaturan perawatan, siapa yang paling rentan saat menghadapi pemenuhan kerja perawatan di tengah dampak ekologis tersebut, dan bagaimana kebutuhan dari seseorang yang membutuhkan perawatan bisa diakomodasi selama bencana terjadi.

Kami menyambut makalah yang didasari pada penelitian empiris kualitatif dan dari disiplin antropologi, sosiologi, psikologi, atau kajian kebijakan sosial. Bahasa utama dari konferensi ini adalah Bahasa Indonesia; makalah bisa dipresentasikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Kami menjelajahi kemungkinan penerbitan edisi khusus terkait konferensi ini di salah satu jurnal akademik di Indonesia.

B. Format Kegiatan

Kegiatan ini merupakan konferensi akademik dengan mengundang publik yakni akademisi, peneliti, mahasiswa/i, birokrat, maupun aktivis yang tertarik pada tema perawatan untuk mengirimkan abstrak dan makalah. Setiap peserta konferensi membayar biaya registrasi sebesar 50.000 rupiah per hari, dan bertanggungjawab atas biaya perjalanan dan akomodasinya sendiri. Sejumlah kecil beasiswa untuk perjalanan dan akomodasi akan tersedia bagi penyaji makalah yang terpilih. Harap tunjukkan apakah Anda ingin mengajukan permohonan beasiswa saat mengirimkan abstrak.

Konferensi ini diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Calon peserta mengirimkan abstrak sebanyak 300 kata dan mengisi biodata diri di laman:  http://ugm.id/DinamikaPerawatan.  Abstrak ini kemudian diseleksi untuk bisa disampaikan ke dalam konferensi, calon peserta akan dihubungi melalui email untuk keterangan lebih lanjut. Selama konferensi, peserta tidak perlu mengirimkan full draft makalah kepada panitia. Namun, dalam proses selanjutnya, peserta dengan topik terpilih bisa menuliskan hasil presentasinya menjadi makalah akademik untuk diterbitkan sebagai kajian tematik (edited volume) melalui Jurnal Populasi PSKK UGM dan Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Peserta konferensi mendapatkan fasilitasi berupa coffee break dan makan siang selama dua hari penyelenggaraan konferensi. Pada hari pertama, panitia juga menyediakan makan malam bersama di lokasi penyelenggaraan konferensi PSKK UGM.

Konferensi ini diselenggarakan di Gedung Masri Singarimbun Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.  Pada 11 Januari 2023, konferensi ini dibuka dengan sesi keynote speech oleh Dr. Eva van der Ploeg, kemudian dilanjutkan sesi seminar panel yang dipandu moderator pada 11-12 Januari 2023. Sesi seminar panel ini dilangsungkan selama dua hari, dan ditutup oleh Roundtable Discussion untuk mendiskusikan temuan menarik selama dua hari seminar. Harapannya, konferensi ini bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan dan kajian lanjutan. Konferensi terbuka untuk umum. Kapasitas konferensi tatap muka sebesar 60 orang. Konferensi bisa diikuti secara daring, melalui Zoom dan Youtube livestream.

C. Jadwal Penting

(http://ugm.id/DinamikaPerawatan)

E. Kepanitian Bersama

Penyelenggaraan konferensi oleh Universitas Southampton; Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) dan Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM); Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Atmajaya, serta Economic and Social Research Council (ESRC) UK Government Funding.

PSKK UGM– Dr. Evita Hanie Pangaribowo (CPPS UGM researcher) was visiting Bangkok – Thailand from 9 to 14 October 2022 to attend the in-person training of “Using National Transfer Account (NTA) Evidence for Population and Development Policy Advancement in Asia-Pacific”.

The overall aim of the workshop is that all participating countries have the capacity to construct NTA and to make use of the NTA evidence for policy guidance. Most countries in Asia, such as Bangladesh, India, Malaysia, Pakistan, Indonesia, and the Philippines are experiencing a demographic dividend as their populations become increasingly concentrated in the working ages. For these countries, it is important to examine conditions and policies that affect the size of the dividend and convert the transitory age distribution benefit into a long-term boost for rates of economic growth. Using NTA, countries can have in-depth analysis to create policies which support the next demographic dividend, for example through women participation, education, and healthier older citizens.

Through the training, core and more advanced technical know-how can be shared and discussed. A further aim is to build a larger pool of regional experts who are able to share knowledge and increase the utilization of the NTA evidence to support policy development and planning. During the training, Dr. Pangaribowo together with other Indonesia delegates (Ministry of Finance, BPS, BAPPENAS, Lembaga Demografi UI, and CEDS Universitas Padjajaran), constructed general Life Cycle Deficit accounts for Indonesia using various macro data (System of National Accounts, Government revenue/expenditure by program) and micro data (Household Survey on  Income and Expenditure – SUSENAS and SAKERNAS data). The workshop brings several follow up activities in the near future.

As a representative from academics side, Dr. Pangaribowo and other universities will take part in translating the results obtained from the NTA to a policy brief to communicate it with the policy makers as well as strengthening communication with central and local government on the dynamic population and its future implications on the economy. Although the NTA at regional level is not possible to construct at this time, communication with the local government is important not only to raise awareness about the demographic dynamic and the multidimensional aspects brought by aging, but also it can serve as the stimulus for the central government to keep NTA updated.

PSKK UGM – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan ancaman terhadap negara sekarang ini tidak hanya dalam bentuk perang, namun juga ancaman dari sisi ketersediaan pangan, energi, dan sumber daya air bersih.

Hal ini Jenderal Dudung sampaikan saat menjadi pembicara dalam Executive Lecture Series atau kuliah umum Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) Sekolah Pascasarjana UGM dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM pada Senin, 24 Oktober 2022 di Balai Senat, UGM.

Pada kesempatan ini Jenderal Dudung menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat (TNI AD) saat ini juga ikut berperan dan berpartisipasi membantu program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan pengadaan fasilitas air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Pesan Presiden pada saat saya dilantik, ‘Bantu pemerintah sejahterakan masyarakat pasca pandemi covid-19 dan sejahterakan prajurit TNI’. Pesan beliau hanya ada dua,” papar Dudung Abdurahman di UGM, Senin 24 Oktober 2022.

Untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan, TNI bekerja sama dengan dinas pertanian di berbagai wilayah di Indonesia menggarap lahan kosong milik TNI untuk ditanami tanaman pangan seperti tanaman padi dan jagung. Menurutnya, ada sekitar 9.000 hektare lebih lahan kosong TNI yang kelola bekerja sama dengan dinas pertanian kemudian hasilnya diberikan pada masyarakat yang terdampak.

Selain dalam bidang pertanian, Dudung menyampaikan bahwa TNI juga ikut mendukung pengadaan fasilitas sumber daya air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih.

“Sekarang ini capaiannya sudah mencapai 744 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, namun mayoritas paling besar ada di Nusa Tenggara Timur,” kata Dudung.

Untuk daerah yang berisiko kena rawan pangan dan stunting, kata Dudung, ia meminta jajaran Babinsa dan Koramil untuk siap menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang anggota keluarganya terkena stunting karena kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi.

“Di daerah yang rawan, TNI lewat Babinsa dan Koramil jadi  bapak asuh bagi anak stunting. Kita mengecek sejauh mana program pemerintah. Minggu lalu Babinsa masuk rumah warga, mengecek ada tidaknya warga yang tidak makan. Bisa video call ke pimpinan TNI atau pangdam. Jangan sampai ada keluarga yang menderita,” ujar Jenderal Dudung.

Strategi kepemimpinan GHRM

Terkait kepemimpinan, Dudung menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa mengantisipasi, mempertahankan flesibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang baik.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan gaya kepemimpinan GHRM (Green Human Resourch Management) yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman, serta mampu menciptkan energi bagi rekan dan anggota dalam mencapai tujuan organisasi.

Maka dari itu, menurut Dudung seorang pemimpin harus memiliki 6D atau enam ciri pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang dihormati, diidolakan, dikagumi, dicintai, diidamkan, dan diharapkan.

“Keberhasilan dalam kepemimpinan dan menggerakkan  roda organisasi selalu mengambil keputusan tidak terlepas dari sikap anggota atau bawahan terhadap keputusan yang diambil tersebut. Pemimpin itu harus berani mengambil keputusan tapi juga berani mendengarkan orang lain,” tegas Jenderal Dudung.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia M.Med.Ed., Sp.OG (K), Ph.D., menyambut baik terlaksananya forum executive lecture series yang diselenggarakan oleh MDKIK SPs UGM dengan menghadirkan KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman.

Rektor menyampaikan bahwa setiap organisasi akan mengalami situasi ketidakpastian akibat kecepatan perubahan lingkungan yang tidak terkendali. Kompleksitas krisis bisa berdampak pada stabilitas organisasi.  “Dengan kondisi kompleksitas dan ambiguitas, memerlukan pemikiran cerdas dari seorang pemimpin,” ujar Rektor Ova.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi sekaligus mampu mengakomodasi proyeksi kebutuhan dan tantangan masa mendatang. Seorang pemimpin menurutnya bisa menjadi sosok inspiratif dan patron keteladanan yang akan membentuk ketangguhan budaya organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era disrupsi.***

Yogyakarta  – Banyaknya angka pernikahan usia anak akhir-akhir ini di DIY menjadi isu yang harus segera ditangani. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, khususnya Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menekankan pentingnya program pendewasaan perkawinan. Dengan program pendewasaan pernikahan dalam bentuk yang lebih riil di lapangan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pernikahan usia anak. Isu inilah yang melatarbelakangi penelitian Kajian Studi Pernikahan Usia Anak oleh DP3AP2 DIY.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Zuli Marpuji Astuti, S.S, M.Si saat memberikan sambutan. Adapun hasil penelitian terhadap kajian tersebut, telah dipaparkan di hadapan rekan-rekan media, pada Jumat (16/09) di Ruang Nyi Ageng Serang, Kantor DP3AP2 DIY, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Yogyakarta. Paparan hasil penilitian ini dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Madya Kesehatan Kajian Studi Pernikahan Usia Anak, Dr. dr. Warih Andan Puspitasari, M.Sc., SpKj(K).

Dalam pemaparan ini hadir pula Dr. Umi Listyaningsih, M.Si., peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK UGM), dan Dwi Endah Kurniasih, SKM, MPH, Tenaga Ahli Muda Kespro.

Warih Andan menjelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terjadinya pernikahan usia anak di DIY dan merumuskan implikasi kebijakan, strategi, serta program yang dapat dilakukan dari hasil penelitian ini. Disampaikan oleh dr. Warih, pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Pernikahan usia anak menimbulkan dampak, baik dalam masalah kesehatan fisik maupun mental.

Ia menyebutkan, regulasi atau perundangan yang mengatur pernikahan usia anak sudah ada yakni UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.

Di DIY, terdapat 394 angka pernikahan anak selama tahun 2019. Angka tersebut naik pada tahun 2020 dengan angka 948, dan pada tahun 2021 turun dengan angka 757. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pendapat responden dan pelaku tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak adalah 90,1% karena ketidaktahuan mereka tentang adanya peraturan atau UU No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1). Selain itu, faktor lainnya adalah faktor ekonomi, budaya/agama, kurangnya pemahaman di bidang kesehatan, faktor sosial atau pergaulan bebas, dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak di antaranya; dampak psikologis, fisik, ekonomi, dan sosial. Pernikahan usia anak rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat. Ketidaksiapan finansial rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin.

Belum banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang undang-undang atau kebijakan  pemerintah tentang Batas Usia Perkawinan seperti yang tercantum dalam UU No 16 tahun 2019. Namun bagi masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan tersebut,  banyak kasus tetap melakukan pernikahan usia anak karena alasan kondisi sosial maupun ekonomi.

Lebih lanjut, dr. Warih menjelaskan, harapan responden tentang program untuk mencegah  pernikahan dini oleh aparat keamanan atau kepolisian antara lain patroli kegiatan remaja di waktu malam, razia jam malam bagi anak, program edukasi dan pencegahan perbuatan maksiat, serta pemberikan sanksi supaya tidak terjadi pernikahan dini. “Selama ini, alasan pengajuan dispensasi, mayoritas alasannya adalah KTD (Kehamilan Tidak Dikehendaki),” ungkap dr. Warih.

Sumber: https://jogjaprov.go.id/berita/cegah-dan-kurangi-pernikahan-usia-anak

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada atau PSKK UGM merupakan lembaga penelitian yang mendedikasikan diri kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga riset yang berdiri sejak April 1973 ini telah banyak melakukan penelitian kependudukan dan kebijakan.

Riset yang dilakukan dengan mengaitkan berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kesehatan.

PSKK UGM sudah mengalami tiga kali pergantian nama. Pergantian tersebut tak lain merupakan respon lembaga terhadap perubahan dan perkembangan studi kependudukan.

Menurut catatan arsip tekstual UGM yang berjudul Pembentukan Lembaga Kependudukan UGM, awalnya, lembaga riset ini bernama Lembaga Kependudukan (LK-UGM).

Selanjutnya arsip UGM berjudul Rencana Kegiatan Pusat Studi Kependudukan menulis pada 1981, LK-UGM berganti nama menjadi Pusat Studi Kependudukan (PSK-UGM).

Perubahan nama “lembaga” menjadi “pusat studi” dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Keudayaan dan Ristek). Pada 1983, nama lembaga berubah menjadi Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan (PPSK–UGM).

Dilansir dari web cpss.ugm.ac.id, pergantian nama dilakukan karena alasan praktis. Kata “penelitian” dan “studi” mempunyai makna sama, maka pada 1991 perubahan nama kembali dilakukan menjadi Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-UGM).

Pada 2001, nama lembaga berubah menjadi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK-UGM). Hingga kini Keberadaan lembaga riset ini tidak bisa dipisahkan dari sosok kepemimpinan Prof. Masri Singarimbun.

Pak Masri, begitu sapaan akrabnya, dikenal sebagai sosok yang tegas serta disiplin. Dosen Antropologi Budaya UGM ini merupakan pendiri PSKK UGM.

Di awal pendiriaanya, Pak Masri bersama PSKK—di era Masri masih bernama Lembaga Kependudukan—banyak menaruh fokus pada perkara fertilitas, mortalitas, mobility pattern, serta value of children.

Maklum, kala itu, pemerintah sedang giat-giatnya mempromosikan program Keluarga Besar untuk mengontrol jumlah penduduk.

Pak Masri dikenal sangat fokus terhadap masalah-masalah kependudukan, terutama tentang Keluarga Berencana (KB).

Menurutnya, peran pemerintah di negara-negara berkembang sangatlah penting dalam menjalankan program KB.

Tidak seperti di negara industri maju, program KB di negara-negara berkembang belum menjadi pilihan bagi setiap keluarga.

Sementara itu, para peneliti yang aktif di era awal PSKK berdiri berasal dari beragam disipilin. Pun, tak hanya dosen atau ilmuwan senior yang diikutsertakan.

Djamaluddin Ancok, dosen Fakultas Psikologi, yang di era awal berdirinya PSKK masih dosen muda mengenang PSKK sebagai salah satu tempatnya belajar menjadi akademisi pemula.

“Tiap saya down, Pak Masri selalu memberi semangat,” ujar Ancok kepada KAGAMA.

Tak Sekadar Wacana

Produksi pengetahuan seputar dunia reproduksi yang dikeluarkan oleh PSKK tak berhenti pada tataran wacana. Peneliti PSKK di era itu, juga menerapkan praktik reproduksi sehat dan aman dalam hidup sehari-hari.

Prof. Muhadjir Darwin, Staf Peneliti Senior PSKK UGM bilang, Pak Masri mempunyai orientasi yang luar biasa bahkan kerap berbeda, dan kontroversial.

“Pak Masri sering disebut sebagai ‘bapak kondom’ karena ke mana-mana selalu membawa kondom.”

“Beliau merasa itu bukan hal yang buruk melainkan positif agar orang semakin akrab dengan kondom. Kondom adalah salah satu teknologi. Tidak ada soal halal dan haram di situ.”

“Kondom untuk kontrasepsi, dan kondom untuk mencegah penularan penyakit seksual. Sejauh untuk tujuan yang baik maka perlu untuk digunakan. Nah, Pak Masri konsisten di situ sejak awal sampai akhir,” jelas Muhadjir, dalam ulang tahun ke-41 PSKK.

Tindakan Masri dilakukan karena ia melihat banyak orang sesungguhnya membutuhkan kondom, namun masih merasa malu.

Masri lalu memikirkan untuk mengampanyekan kondom secara terbuka. Hadir kemudian kondom melalui pos.

“Itu jelas kontroversial. Banyak yang menentang beliau terutama dari kaum ulama. Namun, dia tetap melakukan itu karena tujuannya positif.”

“Saat ini relatif sudah tidak masalah lagi, kondom atau penggunaan kondom untuk tujuan KB. Itulah Pak Masri,” pungkas Muhadjir dalam acara yang sama.***

Sumber: https://kagama.co/2021/09/18/pskk-ugm-pencetus-riset-kependudukan-di-era-1970-an/

PSKK UGM – Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan di beberapa pasal melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, secara khusus, pemerintah mendorong peran usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dalam sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah yang dilakukan secara elektronik/e-procurement.

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan MDKIK SPs UGM, BKKBN, dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK): Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan”.

Seminar Nasional ini menghadirkan pembicara, keynote speaker, dan moderator ahli di bidang kependudukan dan kebijakan.

Keynote Speaker:
Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng.
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Pembicara:

• Destriana Farried, S.E., M.MPD.
  (Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Subdit Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana, Kementerian Dalam Negeri)
• Dr. Sukamdi, M.Sc.
  (Peneliti PSKK UGM)
• Dr. sc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si
  (Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) Sekolah Pascasarjana UGM)

Moderator:
Dr. Umi Listyaningsih, M.Si
(Peneliti PSKK UGM)

Kenapa GDPK?

Penduduk adalah elemen penting dalam pembangunan Perubahan penduduk menentukan arah pembangunan. Maka, semua kebijakan perlu diarahkan pada proses integrasi penduduk menuju kesejahteraan sosial. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan langkah pengintegrasian penduduk dalam pembangunan, yaitu dengan cara mensinegrikan, menyinkronkan dan mengharmonisasikan upaya-upaya pengendalian keluarga, penataan dan pengarahan mobilitas, serta pengelolaan administrasi kependudukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait GDPK, berikut tautan materi dan YouTube seminar nasional “GDPK – Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan” yang dilaksanakan pada Jumat, 16 September 2022 pukul 07.45 – 11.30 WIB WIB secara daring dan luring.

Link materi, YouTube, dan jadwal acara seminar nasional GDPK PSKK UGM 2022.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM audiensi dengan Bupati Ponorogo membicarakan kerja sama antara UGM dengan Kabupaten Ponorogo, Jumat (19/08/2022).

Pihak rektorat UGM telah menyambut baik kerja sama ini untuk mewujudkan satu payung Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan pusat studi, fakultas, dan mahasiswa UGM.

Hadir dalam audiensi ini perwakilan PSKK UGM, Bupati Ponorogo Bpk. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., Prof. Dr. Jian-bang Deng [Professor of Sociology at the Graduate Institute of Futures Studies (GIFS) of Tamkang University in Taiwan], Dinas Tata Pemerintah Ponorogo, dan Dinas Pertanian Ponorogo.

Bersama Prof. Dr. Jian-bang Deng dari Taiwan, salah satu kerja sama yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah rencana Pemerintah Ponorogo membangun Kampung Taiwan di Ponorogo.

Kampung Taiwan ini bertujuan untuk melatih calon-calon pekerja migran yang akan bekerja di Taiwan. Sistem pengajaran akan disajikan lebih mudah, lengkap, dan menyenangkan sehingga diharapkan bisa membuat para calon pekerja migran semakin siap berangkat ke negara tujuan.

Selain itu, hadirnya Kampung Taiwan ini yang juga akan berlokasi di tempat wisata Ponorogo diharapkan juga mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Selain bertemu Bupati Ponorogo, PSKK UGM juga berkunjung ke kantor Kepala Desa Gupolo, Ponorogo pada Sabtu (20/08/2022) untuk mengetahui lebih dalam terkait dinamika pengiriman migran di Desa Gupolo dan dampak sosial ekonomi pengiriman pekerja migran terhadap rumah tangga dan desa.***