Yogyakarta – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan adanya dana desa berjumlah besar masuk ke desa guna meningkatkan pembangunan daerah.

Kebijakan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk dapat mengelola sumber dana dan peluang yang ada di daerah.

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan kajian terkait sistem pelatihan bahasa Jepang untuk prrogram magang dan/atau bekerja di Jepang bagi warga negara Indonesia. Sebelum terjun ke lapangan untuk pengambilan data, PSKK UGM mengadakan pelatihan dan try-out untuk para Enumerator dan asisten lapangan selama tiga hari yakni pada 14-16 November 2023, Yogyakarta.

Pemerintah telah menetapkan target pengiriman lebih dari 100.000 Pekerja Berketerampilan Khusus (SSW) dan/atau Program Pelatihan Magang (TITP) dari Indonesia ke Jepang dalam lima tahun ke depan.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Training Studi Akselerasi Kawasan Tertinggal (KT) pada 3-5 Maret 2022 di Auditorium Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A. Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM. Pelatihan ini mengawali studi PSKK UGM tentang pembangunan Kabupaten Tertinggal (KT) dalam kaitannya dengan pembangunan desa-desa tertinggal sangat penting untuk dibahas dari perspektif kebijakan publik.

Kabupaten Tertinggal di Indonesia merupakan cerminan dari berbagai persoalan geografis, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan politik yang sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Desentralisasi sebagai pilihan politik tampaknya kurang mampu mempercepat kemajuan ekonomi di bagian timur Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robinson (2007) di Amerika Latin, Afrika dan Asia menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak negatif pada kabupaten yang kurang beruntung. Faktor kesiapan terutama pada kapasitas fiskal dan kesiapan sumber daya manusia menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia (Nasution, 2016).

Persiapan otonomi daerah yang kurang baik mengakibatkan berbagai kesenjangan antar wilayah yang disebabkan karena perbedaan karakteristik sosial budaya, ekonomi dan geografis masing-masing. Kajian yang dilakukan oleh Snyder (2001) dan Schneider (2003) menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang berbeda antara daerah maju dan tertinggal. Cara pendekatan tersebut merupakan langkah afirmatif yang diharapkan mempu mendorong percepatan daerah tertinggal agar setara dengan daerah maju lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep, praktik berbasis bukti, pelajaran yang dipetik, dan untuk menganalisis opsi/ instrumen kebijakan afirmatif (fiskal dan non fiskal) untuk mempercepat implementasi sinergi (antara Kabupaten dan Desa) di daerah tertinggal. Selain itu, kajian juga dimaksudkan untuk mengembangkan pengaturan/strategi/mekanisme pelaksanaan serta memperkuat kapasitas kabupaten dalam pelaksanaan sinergi untuk memastikan dampak terhadap pembangunan ekonomi pedesaan/lokal dan masyarakat desa yang berkelanjutan di daerah tertinggal.

Kajian ini dilakukan di 55 dari 63 kabupaten tertinggal di Indonesia beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sorong, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Nias.

Kajian ini merupakan kerjasama antara PSKK UGM dengan TNP2K yang dibiayai oleh Mahkota. Penelitian dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi Covid-19.

Bojonegoro, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) menggelar kegiatan bertajuk “Program Pendampingan bagi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan”.  Kegiatan ini dilaksanakan di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Sedahkidul di Kecamatan Purwosari, Desa Tlatah di Kecamatan Purosari, Desa Grebegan di Kecamatan Kalitidu, dan Desa Wadang di Kecamatan Ngasem.

Kegiatan diawali dengan pemberian materi tentang perencanaan pembangunan desa, cara memfasilitasi rembug warga, dan pemanfaatan data untuk prioritas pembangunan. Narasumber pelatihan terdiri atas unsur pemerintah dan para praktisi terkait serta tim peneliti PSKK UGM, seperti Setiadi, Henny Ekawati, Fadlan Habib, dan beberapa asisten yang secara berkala melakukan pelatihan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan desa di empat desa tersebut.

Untuk mengoptimalkan proses pendampingan, PSKK UGM juga menempatkan pendamping untuk mengawal setiap kegiatan di empat desa tersebut. Pendamping berperan untuk memastikan proses percepatan implementasi program dan pencapaian target yang diinginkan. Pendamping sekaligus berperan sebagai rekan pemangku kepentingan di desa dalam rangka pelaksanaan program.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan, setiap desa dampingan PSKK UGM tersebut memiliki program unggulan masing-masing dalam pembangunan desa berwawasan kependudukan, seperti Desa Grebegan yang mengembangkan homecare lansia dan posyandu remaja, Desa Sedahkidul mengembangkan skema pembiayaan pola tanam padi yang bertujuan untuk membantu para petani melalui peran BUMDES, homecare lansia di Desa Tlatah, dan posyandu remaja yang diintegrasikan melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Wadang.

Program peningkatan tata kelola pemerintahan ini merupakan salah satu bentuk perhatian besar PSKK UGM terhadap pembangunan masyarakat berwawasan kependudukan, khususnya di tingkat desa. Program ini juga merupakan program lanjutan periode 2015-2017. Hal ini sejalan dengan komitmen dunia melalui protokol Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik.

“Dengan pendampingan ini, kami dari pemerintah desa merasa sangat terbantu dan membuka semangat baru dalam pembangunan desa lebih baik lagi,” ujar Yahya Ketur Edi Wibowo selaku sekretaris desa Grebegan.

Penulis: Nuraini Ika/Editor: Rinta Alvionita/Foto: Fadlan Habib

Yogyakarta, PSKK UGM – Jumat (24/11), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada melakukan pelatihan bagi para asisten lapangan guna Studi Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Studi ini merupakan lanjutan dari survei-survei sosial ekonomi dan kesejahteraan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh PSKK UGM sejak 2003.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Setiadi, M.Si. yang juga merupakan penanggung jawab penelitian (principal investigator) menyampaikan, studi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan parameter sosial terbaru dari rumah tangga yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, juga untuk memahami tren aktivitas ekonomi utama, pola bertahan hidup, dan status kesejahteraan rumah tangga di sana.

Setiadi menambahkan, studi-studi untuk mengukur kesejahteraan sebenarnya sudah lama berkembang, yaitu sejak abad ke-17 atau sejak konsep tentang negara kesejahteraan—welfare state; negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat—digulirkan.

Berbagai organisasi dunia maupun akademisi mengembangkan sejumlah indikator dan parameter kesejahteraan yang semula dari paradigma pembangunan ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan (basic needs), kini bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (people centered development). Pengembangan studi dilakukan guna memudahkan pihak-pihak lain dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, produk nasional bruto per kapita, dan angka harapan hidup. Indeks yang dikembangkan oleh Amartya Sen pada 1990 tersebut kini dipakai oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk mengukur apakah suatu negara tergolong negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Di Indonesia, selain IPM, ada juga metode pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). BKKBN misalnya, memiliki Indikator Keluarga Sejahtera untuk membedakan keluarga pra sejahtera dengan keluarga sejahtera, sedangkan BPS memiliki Indikator Kesejahteraan Rakyat. Meski beragam, studi-studi pengukuran tersebut sangatlah bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama para pengambil kebijakan, di dalam merumuskan dan menjalankan program kebijakan.

Dalam studi kali ini, imbuh Setiadi, ada tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Bintuni, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga dimensi tersebut adalah dasar bagi perwujudan penduduk yang berkualitas. Pendidikan misalnya, merupakan modal awal untuk mengembangkan keterampilan. Mereka yang terampil akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dengan upah yang layak. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi rumah tangga berkaitan pula dengan kemampuan untuk menjaga kesehatan agar tidak jatuh sakit.

“Hanya mereka yang sehat dan didukung oleh pendidikan maupun keterampilan memadai, yang akan mempunyai pendapatan cukup,” kata Setiadi lagi. [] Media Center PSKK UGM

Yogyakarta, PSKK UGM – Program Beras Sejahtera (Rastra) sebagai keberlanjutan dari program Raskin merupakan subsidi pangan berupa beras bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Yogyakarta, PSKK UGM – Sebanyak 10 kota di 8 provinsi di Indonesia disurvei oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dalam kaitannya dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Yogyakarta, PSKK UGM – Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan, secara nasional, persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun sebesar 51,2 persen.