International labour migration is very complex and involves multi-dimensional issues ranging from economic to social, political to cultural. To some extent, due to the lengthy history of migration, issues, policies, and insight must be seen not only in economic terms but also in broader aspects.
Yogyakarta, CPPS UGM – Di beberapa negara berkembang, program keluarga berencana masih terus didorong guna mengatur tingkat fertilitas penduduk.
Yogyakarta, PSKK UGM – Jumat (24/11), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada melakukan pelatihan bagi para asisten lapangan guna Studi Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Studi ini merupakan lanjutan dari survei-survei sosial ekonomi dan kesejahteraan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh PSKK UGM sejak 2003.
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Setiadi, M.Si. yang juga merupakan penanggung jawab penelitian (principal investigator) menyampaikan, studi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan parameter sosial terbaru dari rumah tangga yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, juga untuk memahami tren aktivitas ekonomi utama, pola bertahan hidup, dan status kesejahteraan rumah tangga di sana.
Setiadi menambahkan, studi-studi untuk mengukur kesejahteraan sebenarnya sudah lama berkembang, yaitu sejak abad ke-17 atau sejak konsep tentang negara kesejahteraan—welfare state; negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat—digulirkan.
Berbagai organisasi dunia maupun akademisi mengembangkan sejumlah indikator dan parameter kesejahteraan yang semula dari paradigma pembangunan ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan (basic needs), kini bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (people centered development). Pengembangan studi dilakukan guna memudahkan pihak-pihak lain dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, produk nasional bruto per kapita, dan angka harapan hidup. Indeks yang dikembangkan oleh Amartya Sen pada 1990 tersebut kini dipakai oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk mengukur apakah suatu negara tergolong negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Di Indonesia, selain IPM, ada juga metode pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). BKKBN misalnya, memiliki Indikator Keluarga Sejahtera untuk membedakan keluarga pra sejahtera dengan keluarga sejahtera, sedangkan BPS memiliki Indikator Kesejahteraan Rakyat. Meski beragam, studi-studi pengukuran tersebut sangatlah bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama para pengambil kebijakan, di dalam merumuskan dan menjalankan program kebijakan.
Dalam studi kali ini, imbuh Setiadi, ada tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Bintuni, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga dimensi tersebut adalah dasar bagi perwujudan penduduk yang berkualitas. Pendidikan misalnya, merupakan modal awal untuk mengembangkan keterampilan. Mereka yang terampil akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dengan upah yang layak. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi rumah tangga berkaitan pula dengan kemampuan untuk menjaga kesehatan agar tidak jatuh sakit.
“Hanya mereka yang sehat dan didukung oleh pendidikan maupun keterampilan memadai, yang akan mempunyai pendapatan cukup,” kata Setiadi lagi. [] Media Center PSKK UGM
Yogyakarta, PSKK UGM – Kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada pelajar perempuan seringkali berakhir dengan putusnya partisipasi mereka di sekolah.
Yogyakarta, PSKK UGM – Program Beras Sejahtera (Rastra) sebagai keberlanjutan dari program Raskin merupakan subsidi pangan berupa beras bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Yogyakarta, PSKK UGM – Kondisi terkini Rakhine State, Myanmar dinilai mengkhawatirkan pasca serangan yang dilakukan oleh kelompok militan bersenjata ARSA (Arakan Rohingya Salvation Arm) ke beberapa pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw pada 25 Agustus lalu.
Dengan nuansa etnis dan agama yang kental, konflik Rohingya memiliki resiko dijadikan komoditas gerakan radikal untuk bergerak.
Yogyakarta, PSKK UGM – Sebanyak 25 peserta School of Peace (SOP) 2017 melakukan kunjungan ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada pada Rabu (13/9) siang.
Yogyakarta, PSKK UGM – Bank Mayapada bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM serta Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan UGM menyelenggarakan lokakarya terbatas dengan tema “Pengembangan Program Multikulturalisme, Peningkatan Rasa Saling Percaya, dan Pemberdayaan Umat”, Sabtu (26/8) di Auditorium Prof. Dr.
Yogyakarta, PSKK UGM – Teknologi komunikasi dan informasi terus berkembang pesat.
