TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Kabar gembira bagi masyarakat perbatasan yang sampai sekarang belum memiliki identitas kependudukan. Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) akan memberikan pelayanan pencatatan kependudukan di daerah-daerah perbatasan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Laporan tri semester Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode Juli-September 2015 menunjukkan, ada 902 pesan atau pengaduan dari masyarakat yang diterima.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyatakan bahwa migrasi warga negara Indonesia untuk mencari penghidupan dengan bekerja ke luar negeri tidak bisa dicegah selama pertumbuhan ekonomi belum meningkat.

Yogyakarta, PSKK UGM – Merumuskan masalah dan isu kebijakan merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam hampir seluruh proses analisis kebijakan. Kurang tepat atau salah dalam mengidentifikasi masalah, niscaya kebijakan yang dihasilkan pun tidak cukup […].

Raih Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tertinggi YOGYA, TRIBUN – Pengukuran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Indonesia, yang diumukan oleh BKKBN, Bappenas dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Minggu (18/10/2015), menunjukkan DIY berada […].

Sarat Kepentingan, Proses Kebijakan Seyogyanya Dilakukan Secara Rasional Yogyakarta, PSKK UGM – Kebijakan publik cenderung bersifat kompleks. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengawal proses kebijakan dengan kerja-kerja analisis kebijakan yang berkualitas.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pengukuran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menunjukkan, Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat pertama dengan nilai indeks, 0,61.

Jakarta, SINDO TRIJAYA – Bonus demografi merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab dan dipersiapkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun.

Jakarta, SWA – Pelaku industri meminta  pemerintah memproteksi tenaga kerja lokal di era perdagangan bebas. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mencermati rentannya pasar tenaga kerja domestik seiring dengan semakin derasnya  tenaga kerja asing (TKA)  legal […].