Yogyakarta, PSKK UGM – The number of poor people in the Special Region of Yogyakarta (DIY) was still the highest in Java, although the trend was declining and slow.
Post by :
admin
Yogyakarta, PSKK UGM – Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa, meski trennya cenderung menurun dan lamban.
Yogyakarta, PSKK UGM – Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi dua persoalan besar terkait kesejahteraan penduduk yang belum teratas.
Yogyakarta, PSKK UGM – Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (2/5), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan Peresmian Nama Auditorium dan Pojok Pustaka Prof. Dr.
Dana pensiun di Indonesia baru mencapai 1,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh ketinggalan dari Kanada yang mencapai 79 persen, dan Thailand 6,6 persen terhadap PDB.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti rendahnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti program dana pensiun.
NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Muhadjir Darwin mengatakan bahwa fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua merupakan wujud memburuknya demokrasi di Indonesia.
Jokowi kembali mengincar Palangkaraya sebagai pengganti Jakarta. Pemerintah menyebut biayanya mencapai Rp100 triliun.
Yogyakarta, PSKK UGM – Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan, secara nasional, persentase pernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun sebesar 51,2 persen.
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Masalah mengenai KTP elektronik atau e-KTP belum saja tuntas, seperti ketersediaan blangko yang tidak mencukupi. Di luar kasus hukum e-KTP yang saat ini juga masih berjalan di pengadilan.
Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Dr Sukamdi melihat bahwa masalah yang muncul terkait e-KTP terjadi karena program ini adalah program yang “baru”, meski sudah berjalan beberapa tahun. Dan sifatnya massal, besar dengan jumlah jutaan dan ratusan juta.
“Jadi memang memiliki banyak kendala, itu yang pertama,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Kamis (7/4/2017) petang.
Hal lain, menurutnya adanya kasus hukum terkait e-KTP, menurutnya membuat Kemendagri berhati-hati dalam pengadaan blangko dan ini membuat pengadaan dan distribusi blangko tertunda dan kebutuhan di daerah tidak bisa dipenuhi pemerintah pusat.
“Memang kemudian tampaknya perlu dicari solusinya seperti apa jalan keluarnya.