Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Perkumpulan untuk Peduli Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut politik uang di Ibu Kota Jakarta tidak akan berpengaruh besar terhadap peralihan suara pemilih. Pemilih di Jakarta lebih matang memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kinerja.
“Saya pikir ada pengaruh, tetapi tidak besar, ya. Pengaruhnya ada, tetapi hanya di golongan masyarakat tertentu yang jumlahnya kecil karena pemilih Jakarta lebih matang,” kata Titi ketika ditemui di Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.
Titi juga menilai keberadaan politik uang di Jakarta bisa cepat diketahui karena pengawasan luar biasa media. Politik uang di Jakarta pada akhirnya tidak terlalu mengkhawatirkan karena bisa segera ditangani.
“Bedanya kalau di sini cepat menyebar, ya. Orang bisa cepat tahu,” ucap dia.
Di lain sisi, staf pengajar Jurusan Komunikasi Fisipol UGM Kuskridho Ambardi menyatakan 20%-60% pemilih menganggap wajar politik uang di tingkat pilkada dan 48% di tingkat nasional. Hal tersebut berdasarkan survei tujuh tahun yang lalu.
Jumlah uang yang diberikan pun berbeda-beda di setiap daerah. “Di Gunungkidul Rp20 ribu bisa mendapatkan satu suara, tapi di Sumatra Selatan, Rp500 ribu baru bisa mendapatkan satu suara,” kata dia di Kantor Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, kemarin.
Ia menyebut politik uang bisa memengaruhi pilihan pemilih dalam situasi tertentu. Ia mencontohkan, semakin kecil perkiraan selisih suara antarpasangan calon, politik uang menjadi semakin penting. Tidak susah untuk menyebarkan amplop jika selisih suaranya sedikit. Walau sudah ada deklarasi tidak ada politik uang, politik uang tetap berlangsung. Elite pasangan calon pun telah mempunyai cara agar tidak tersangkut perkara pilkada.
Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dilaporkan telah menerima 105 pengaduan dan temuan pelanggaran selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Kepala Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, pengaduan dan temuan pelanggaran itu sebagian di antaranya sudah ditindaklanjuti dan dalam proses penanganan.
“Sudah banyak temuan. Sampai saat ini sebanyak 105 pengaduan dan temuan, 68 di antaranya sudah ditindaklanjuti. Sisanya masih kita proses,” ujar dia.
Menurut Mimah, ada 2.037 spanduk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diturunkan karena dipasang tidak pada tempatnya. Tapi, mendekati hari pencoblosan 15 Februari, pengaduan dan temuan pelanggaran pilkada kian berkurang.
“Kita akan mengawal hingga masa tenang, pencoblosan, hingga penghitungan suara,” tegas dia. [] (OJE)
*Sumber: Metrotvnews.com |
