OBITUARIUM Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kepala PSKK UGM Periode 1995-2003

Seluruh Keluarga Besar Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Guru Besar Kebijakan Publik UGM yang juga pernah menjabat sebagai Kepala PSKK UGM Periode 1995-2003. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT dan bagi keluarga yang ditinggalkan, senantiasa tabah dan selalu mendapatkan penguatan dari Allah SWT. Amin.

Profil Singkat Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA

Prof. Dr. Agus Dwiyanto dikenal sebagai Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada yang memiliki perhatian penuh terhadap isu-isu tata pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pak Agus, begitu beliau akrab disapa, juga seorang penulis yang aktif. Ada begitu banyak publikasi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, policy brief, artikel lepas, hingga tulisan opini di media massa yang telah dihasilkannya. Tidak sedikit pula hasil pemikiran beliau yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan otonomi daerah.

Jabatan terakhir almarhum adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Periode 2012-2015. Sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas untuk mengkaji, meneliti serta memberikan nasihat kebijakan kepada presiden terkait administrasi negara.

Selain itu, almarhum juga pernah menjabat sebagai Kepala PSKK UGM Periode 1995-2003. Pada periode ini fokus kajian lembaga mulai diperluas dengan mengembangkan lembaga sebagai Policy Studies Center. Salah satu alasan yang mendasar dari perubahan ini, karena pasca 1995, isu kependudukan tidak lagi menjadi perhatian penting bagi negara dan masyarakat. Inisiatif muncul untuk memperluas kajian pada isu-isu pemerintahan (governance) yang pada masa tersebut sedang aktual sebagai akibat dari munculnya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Pada periode ini nama lembaga ditambahkan kata “kebijakan” menjadi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Harapannya, lembaga bisa memiliki peran yang lebih menonjol di dalam policy making, advokasi, dan hal-hal terkait lainnya. Untuk itu, kapasitas lembaga terus ditingkatkan dengan melakukan kajian-kajian berskala besar agar memiliki data dan informasi yang cukup, yang bisa menjadi dasar bagi proses pengambilan kebijakan.

Beberapa proyek penelitian besar bertema kebijakan di periode ini seperti citizen charter, bureaucratic reform di beberapa dearah, dan lain sebagainya. Kemajuan signifikan lainnya, yakni dengan dibukanya program Magister Studi Kebijakan dengan tujuan agar lembaga tidak hanya menjadi research center namun juga ruang bagi para mahasiswa guna meningkatkan kemampuan analisis dan penulisan karya ilmiah dengan memanfaatkan data yang dimiliki oleh lembaga. []