Sejak awal 2000-an, kebijakan menjadi bidang ilmu yang melengkapi kajian-kajian kependudukan di PSKK UGM. Saat ini, ranah kajian tata kelola pemerintahan dikembangkan untuk merespons isu-isu kependudukan terkini dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan. Beberapa kajian tata kelola pemerintahan yang selama ini dilakukan di PSKK UGM antara lain otonomi dan desentralisasi, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Gelar sebagai "kota pendidikan" serta tujuan wisata tidak membuat Yogyakarta kebal dari masalah kemiskinan. Mengatasi kemiskinan di Kota Yogyakarta telah menjadi salah satu prioritas…
PSKK mempelajari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sedang dilakukan oleh perusahaan perusahaan / negara (BUMN) atau perusahaan swasta di Kota Yogyakarta…
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan nasional. Meskipun itu, penanggulangan kemiskinan…
Kemiskinan dan kerentanan sosial dapat terjadi pada semua atau sebagian dari populasi di daerah kabupaten / kota, pedesaan, perkotaan, sub-urban dan perbatasan.…
Partisipasi masyarakat yang bottom-up dalam proses perencanaan pembangunan dibutuhkan oleh pemerintah. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan…
Migrating out of Poverty (MOOP) adalah konsorsium program penelitian (RPC) yang didanai oleh Departemen Inggris untuk Pembangunan Internasional. Konsorsium Ini fokus terhadap hubungan antara…
