Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPKP) 2013

26 November 2013 | admin
Project At Glance
Country Indonesia
Region DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo
Name of Client Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Address Grand Kebon Sirih, Lantai 6 Jalan Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat
Duration of Assignment 5 bulan
Start Date Juli 2013
Completion Date November 2013
Prinsipal Investigator Dr. Anna Marie Wattie, M.A.
Principal Investigator (Not on the list)
Research Team Dr. Setiadi, Dr. Umi Listyaningsih, M.Si., Henny Ekawati, S.Sos., M.Si., Dyah Kartika, S.Si., M.Ec., Dev.
Research Team (not on the list)
Profiles of Professional Staff Provided by The Center Pakar Kependudukan, Pakar Kebijakan Publik (program perlindungan sosial dan kemiskinan), Antropolog.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) serta memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan nasional. Meskipun itu, penanggulangan kemiskinan telah stagnan selama beberapa dekade terakhir. Pada Maret 2008, 15,4% penduduk masih tetap di bawah garis kemiskinan sementara 42% lainnya rentan terhadap kemiskinan. Indonesia juga tertinggal di belakang negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara yang dilihat dari beberapa indikator MDG, seperti sumber daya manusia, kesehatan ibu, status gizi, angka partisipasi sekolah dari SD ke SMP terutama di kalangan orang miskin, dan kualitas pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. PKH adalah program jaminan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin sangat (RTSM) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memungkinkan mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. PKH juga membantu untuk mengurangi biaya konsumsi keluarga sangat miskin. Pada tahun 2013 TNP2K bekerjasama dengan PSKK UGM melaksanakan survei untuk menilai dampak PKH terhadap tingkat kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan kapasitas produktif. Survei dilakukan di 6 provinsi di Indonesia, seperti DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Deskripsi belum tersedia