PEMBERDAYAAN EKONOMI PENDUDUK MISKIN DI DIY

Krisis moneter yang mulai sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini membawa dampak yang cukup besar pada dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan rumah tangga. Sejalan dengan hal ini, jumlah penduduk miskin bertambah pesat dari sekitar 20,1 juta pada tahun 1997 meningkat menjadi sekitar 50,6 juta pada tahun 2000. Pada sisi lain, jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang diidentifikasikan sebagai keluarga miskin bertambah pula. Sebagian dari rumah tangga miskin tersebut telah mempunyai usaha sebelumnya dan berhenti karena adanya krisis moneter.

Yayasan Dana Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengembangkan sistem untuk memberdayakan kembali Keluarga PraSejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau keluarga miskin yang sudah mempunyai usaha, tetapi berhenti untuk dapat bekerja kembali. Upaya ini ditujukan agar mereka tidak menjadi miskin lagi dan menjadi wirausahawan.

Upaya pemberdayaan usaha tersebut memerlukan bimbingan, dukungan dana permodalan, dan peralatan. Untuk keperluan ini, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pihak yang meluncurkan dana untuk para nasabah. Dana tersebut berwujud penempatan dana seperti halnya dana pemerintah yang ada di BPD untuk alokasi pemberian kredit pada usaha kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah yang mendapatkan prioritas kredit adalah UKM yang mempekerjakan anggota keluarga miskin, yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Pembinaan usaha dan dukungan kredit ini dinamakan ‘Pusaka Mandiri’ atau Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri dengan program yang mencakup pembinaan dalam bidang pilihan perluasan usaha, peningkatan kemampuan manajemen, pemasaran, dan pengembangan modal. Proses pengurusan mudah, cepat selesai, dan tepat sasaran dengan sistem menjemput bola, kredit yang diberikan serupa dengan kredit yang sudah ada. Pembinaan dan pemberian kredit diusahakan dapat menjadi ajang pertemuan untuk para peserta sebab peserta dilatih untuk berhubungan dengan tenaga pembina di lapangan, bank, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk yang semakin komersial. Pemerintah dan BPD telah mempunyai banyak program untuk memberdayakan UKM, tetapi program Pusaka Mandiri dapat saja dianggap sebagai nama awal, dan setiap daerah tingkat I atau setiap BPD propinsi dapat menggunakan nama lain yang lebih populer dan sudah ada di daerahnya.

*Klik untuk mengunduh makalah: Seminar Bulanan S.309 – Tukiran | 28 Maret 2002