Metrotvnews.com, Surabaya: Wakil Presiden Boediono meminta kebijakan pembangunan yang terkait dengan bidang kependudukan menggunakan data yang sama. Sumber data yang sama bakal memudahkan sinergi kebijakan program kependudukan mulai dari tahap perencanaan hingga pada pelaksaanaan.
“Dengan pendataan yang sama, hasil (pembangunan kependudukan) akan lebih baik dari pada saat ini,” ujar Boediono pada puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2014, di Surabaya, kemarin.
Dia menambahkan, lewat data yang valid dan terkoordinasi, maka sejumlah program kependudukan yang kini telah dibentuk mulai dari bina keluarga balita, remaja, hingga lansia dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal.
“Oleh karena itu koordinasi pusat dan daerah serta dukungan kabupaten/kota dalam bidang kependudukan sangat menentukan bidang pembangunan di Indonesia,” ujar dia.
Terkait Harganas, Wakil Presiden mengatakan hari tersebut bisa menjadi momentum untuk membangun ketahanan keluarga Indonesia yang semakin lama semakin rapuh. Dalam pandangan dia, pemberdayaan perempuan menjadi kunci dalam membangun sebuah keluarga yang kokoh.
Oleh karena itu, banyak program pemberdayaan masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai sasaran sentral pemberdayaan. Jika perempuan sudah berdaya, dia meyakini bahwa akan dihasilkan sebuah rumah tangga yang kokoh dan dapat menghasilkan generasi penerus yang berkualitas.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal. Dia mencontohkan bonus demografi di Indonesia yang diprediksi bakal terjadi pada 2030-an tidak akan terjadi kalau perempuan yang terserap ke pasar kerja hanya sedikit.
Pasalnya ada empat syarat mutlak agar suatu bangsa bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya pada saat bonus demografi datang. Syarat itu adalah adanya angkatan kerja yang berlimpah, tersedianya lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja tersebut, masyarakat memiliki tabungan dan perempuan yang terserap ke pasar kerja.
Dengan jumlah anak yang sedikit, lanjut dia, kemungkinan perempuan untuk bekerja dan mengasah ketrampilan semakin besar. Saat semakin banyak perempuan bekerja yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga otomatis pendapatan perkapita Indonesia terdongkrak.
Selain itu dengan bekerja, perempuan akan melahirkan lebih sedikit anak dari pada yang tidak bekerja. Imbasnya alokasi anggaran untuk kesejahteraan anak dapat berkurang dan bisa diahlihkan untuk pemberdayaan angkatan kerja.
Bonus demografi sendiri adalah suatu kondisi disaat angkatan kerja yang menanggung jauh lebih banyak dibandiingkan penduduk tidak produktif (anak dan lansia). Kondisi ini hanya terjadi satu kali dialami oleh bangsa Indonesia. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh negara yang sukses menjadi negara maju dengan memanfaatkan momentum bonus demografi.
Program Keluarga Berencana (KB) yang cukup sukses dilakukan pada medio 1970-1980-an sehingga dapat mencegah 100 juta kelahiran membuat kedatangan bonus demografi di Indonesia lebih cepat.
Jika pada 1970-an 100 penduduk produktif menanggung 86 penduduk nonproduktif, pada saat ini 100 penduduk produktif menanggung 50 non produktif, pada 2030-an nanti 100 penduduk produktif hanya akan menanggung 46 penduduk nonproduktif.
Namun, Fasli mengingatkan peluang bonus demografi itu bakal sirna jika tingkat kelahiran gagal ditekan sehingga kelahiran baru penduduk nonproduktif pada 2030-an akan bertambah. [] Cornelius Eko Susanto
*Sumber: Metrotvnews.com | Foto: Istimewa
