Jakarta, KOMPAS — Setiap tahun, arus balik pemudik ke Jakarta selalu ditandai dengan hadirnya kaum urban baru, terutama dari kelas bawah (prasejahtera). Bantaran kali dan rel kereta api menjadi sasaran empuk sebagai hunian baru buat mereka. Awalnya, warga setempat membuat hunian sewa berupa bedeng-bedeng di bantaran kali yang kemudian tahap demi tahap dibangun menjadi bangunan semipermanen.
"Bahkan, sebagian di antaranya menjadi permanen," ujar Yeni Ritiau, Ketua RW 007 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (12/7).
Selanjutnya, para penghuni rumah kos atau kontrakan mengikuti jejak para pemilik rumah sewa. Sebagai contoh, Kali Apuran yang berada di dua Kelurahan, Kedaung Kaliangke dan Kapuk, menyempit. Bahkan, di sebagian ruas kali tampak rumah-rumah semipermanen berdiri di tengah kali.
Berdasarkan pengamatan Kompas, pemandangan serupa tampak di hampir seluruh bantaran kali di Jakarta. Modusnya pun serupa. Ada pengurus RT atau RW yang terlibat langsung bersekongkol dengan warga pendatang dan ormas tertentu, ada pula pengurus RT atau RW yang menutup mata terhadap mereka. Sebagian RT/RW menerima "uang diam". Sebagian lagi ikut membangun rumah sewa. Ada juga yang membiarkan hal itu terjadi karena takut.
Kehadiran kaum urban di bantaran Kali Apuran dan sekitarnya tecermin dari rasio jumlah penghuninya. "Perbandingan antara warga ber-KTP DKI yang memiliki rumah dan warga pendatang yang menyewa 1 : 3 atau 300 jiwa banding 1.000 jiwa. Itu baru di wilayah saya, terutama RT 014," ucap Yeni.
Bantaran kali menjadi hunian favorit kelas bawah karena letaknya yang dekat dengan kawasan pergudangan, pabrik, dan tempat pembuangan sampah. "Memang kebanyakan yang menyewa hunian di bantaran kali bekerja sebagai buruh lepas di gudang dan pabrik. Sebagian lagi pemulung dan pedagang kecil," kata Yeni.
Jalan inspeksi
Akan tetapi, tampaknya arus urbanisasi besar-besaran kaum urban prasejahtera ke Jakarta semasa arus balik Lebaran bakal berkurang setelah PT Kereta Api Indonesia serta Pemerintah Provinsi DKI gencar menertibkan bantaran rel kereta api dan bantaran kali.
Pemprov DKI mengamankan jalur-jalur kali dengan menggusur mereka yang mengokupasi bantaran kali, lalu membangun jalan inspeksi. Untuk membangun jalan inspeksi di Kali Apuran di ruas RW 007 Kedaung Kaliangke saja, misalnya, sekitar 1.000 jiwa "hilang".
"Hanya sekitar 260 warga yang ber-KTP DKI saja yang dipindahkan ke Rusunawa Cengkareng, Jakbar, dan Rusunawa Komarudin di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur," kata Lurah Kedaung Kaliangke M Hatta yang dihubungi pekan lalu.
Menurut Koordinator Normalisasi Sungai dan Waduk DKI Jakarta Heriyanto, sekurangnya ada 19 titik bantaran kali yang masuk program penambahan jalan inspeksi di DKI. Artinya, puluhan ribu kaum urban prasejahtera yang menghuni bantaran kali bakal dan sebagian sudah "hilang". Sementara, lanjut Heriyanto, ruas jalan akan bertambah sekitar 246.925 meter persegi dengan panjang bertambah 31,42 kilometer.
Penguasa ruang
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, yang dihubungi Minggu (12/7) berpendapat, penertiban bantaran rel KA dan pembangunan jalan inspeksi di bantaran kali bakal sedikit pengaruhnya dalam membendung arus urbanisasi kaum prasejahtera tanpa membersihkan praktik sewa ilegal di lahan sengketa yang dilakukan ormas (organisasi massa) serta menjaga ketat fasilitas kota, seperti taman, makam, kolong-kolong jembatan, gedung-gedung tua di sebagian kawasan Kota Tua, terminal, dan stasiun.
"Dihalau dari bantaran, mereka akan lari ke tempat-tempat tadi. Tentu bukan hal mudah menghalau kaum urban prasejahtera dari sana karena adanya para penguasa ruang yang mengomersialkan ruang-ruang tersebut," tuturnya. Ia mengingatkan, bagi kaum urban prasejahtera, kualitas hidup bukan hal penting. Yang penting bagi mereka adalah penghasilan.
"Selama masih ada uang yang bisa ditransfer ke kampung halaman mereka, kaum urban prasejahtera ini akan bertahan. Kedatangan mereka ke Jakarta pun atas bantuan kerabat dan mereka," ujar Yayat.
Ubah paradigma
Selain menganggarkan dana lebih banyak untuk operasi penertiban di semua lini, langkah lain yang harus dilakukan Pemprov DKI adalah menyosialisasikan hidup sehat sebagai kaum urban lewat pembentukan komunitas-komunitas yang mendapat pendampingan para pemimpin wilayah dari tingkat RT hingga camat. Pemetaan sosial pun harus dibuat. Dengan demikian, bisa diharapkan, warga DKI sendirilah nanti yang terlibat membendung arus urban prasejahtera karena alasan kesehatan urban Jakarta.
"Paradigma bahwa yang penting adalah pendapatan, sementara kualitas hidup bisa diabaikan, saatnya diubah. Siapa yang mengubah? Ya, warga Jakarta, sementara Pemprov DKI melakukan tindakan penertiban dan penegakan hukum lainnya," ucap Yayat. (WINDORO ADI)
*Sumber: Harian Kompas, 28 Juli 2015 | Photo Sungai Ciliwung/Mongabay
