JAKARTA, KOMPAS — Sejak pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana mengalami kemandekan. Sejumlah target program tidak tercapai. Padahal, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana merupakan bagian penting dalam investasi bangsa.
"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu bekerja keras mencapai target-target program yang telah ditetapkan," kata Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Selasa (26/5). Hadir dalam acara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta para pejabat BKKBN dan Kementerian Kesehatan.
Target program kependudukan dan KB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 tidak tercapai. Untuk mencapai target dalam RPJMN 2015-2019 akan menjadi lebih berat lagi. Karena itu, Nila berharap BKKBN mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai target yang ada.
Hal itu disampaikan Nila saat melantik Kepala BKKBN yang baru, Surya Chandra Surapaty. Posisi Kepala BKKBN sudah kosong sejak 1 Oktober 2014 atau hampir delapan bulan. Selama masa itu, posisi Kepala BKKBN dipegang oleh dua pelaksana tugas kepala BKKBN.
Sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan satu dekade sebelumnya, 1,45 persen. Dengan pertumbuhan setinggi itu, setiap tahun lahir 4-5 juta bayi di Indonesia atau setara jumlah penduduk negara Singapura. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk ditargetkan 1,21 persen.
Jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur usia 15-49 tahun sejak 2002-2012 stagnan di angka 2,6 anak per perempuan usia subur. Pada saat bersamaan, kehamilan remaja putri umur 15-19 tahun juga masih tinggi, mencapai 48 per 1.000 remaja putri pada 2012. Pemerintah menargetkan jumlah rata-rata anak yang dimiliki perempuan usia subur pada 2019 hanya 2,28 anak per perempuan dan jumlah remaja putri yang melahirkan menjadi 38 per 1.000 remaja putri pada 2019.
Selain itu, jumlah pasangan usia subur yang ikut KB tidak berkembang signifikan. Bahkan, angka pasangan usia subur yang ingin KB, tetapi tidak terjangkau layanan KB (unmet need), tetap tinggi, yaitu 8,5 persen. "Karena itu, semua pasangan usia subur harus dipastikan mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi dan pelayanan KB," kata Nila.
Dalam mengemban tugas, Surya yang sebelumnya anggota Komisi IX DPR 2009-2014 dari Fraksi PDI Perjuangan akan fokus untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan program kependudukan dan KB yang terjadi selama ini. Dengan demikian, kualitas manusia Indonesia diharapkan dapat segera ditingkatkan untuk memanfaatkan bonus demografi.
"Kuantitas penduduk yang besar harus diimbangi dengan kualitas agar bonus demografi benar-benar menjadi anugerah bagi Indonesia, bukan musibah," katanya.
Surya Chandra pernah menjadi pimpinan panitia khusus penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Jaminan Sosial Nasional, RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Praktik Kedokteran, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Perlindungan Anak. [] M. Zaid Wahyudi
*Sumber: Harian Kompas, 26 Mei 2015
