Metrotvnews.com, Yogyakarta – Program tunjangan ibu hamil dan balita seharusnya bersinergi dengan program keluarga berencana (KB). Sebab, tanpa adanya sosialisasi yang kuat soal program KB, tunjangan itu dikhawatirkan memicu penambahan jumlah anak pada penduduk sangat miskin.
Demikian pendapat Pakar Kebijakan Publik UGM Muhadjir Darwin. Mahadjir menilai pemberian tunjangan ibu hamil oleh Kementerian Sosial kepada keluarga sangat miskin (KSM) selama ini belum membatasi jumlah anak. Ini bisa memicu bertambahnya jumlah anak.
"Seharusnya bisa dibatasi untuk kehamilan hingga anak kedua. Karena orang miskin cenderung menilai anak adalah aset berharga untuk meningkatkan pendapatan sehingga makin banyak anak makin bisa membantu mereka dapat uang," kata dia, kepada Metrotvnews.com di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta, Sabtu (9/4/2016).
Menurutnya Kemensos perlu bersinergi dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyosialisasi KB saat pemberian tunjangan ini. Tujuannya agar masyarakat tetap ingat untuk mengendalikan kelahiran dan tidak terjadi ledakan jumlah kelahiran.
Keluarga sangat miskin perlu diingatkan kembali untuk mengerem jumlah kelahiran sesuai program BKKBN. Selain itu, ia menilai pemberian tunjangan ibu hamil sebaiknya diberikan dalam bentuk voucher yang bisa ditukarkan dengan susu, makanan, obat-obatan, dan vitamin.
"Jadi, uangnya tidak terpakai untuk kebutuhan lainnya dan bisa sangat bermanfaat untuk ibu hamil," jelas Direktur Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan UGM ini.
Kementerian Sosial akan menyalurkan tunjangan ibu hamil dan balita sebesar Rp1,2 juta per tahun kepada seluruh keluarga sangat miskin di Indonesia. Di Kota Yogyakarta ada sekitar 1.650 ibu hamil dan ibu memiliki anak balita yang mendapatkan tunjangan itu.[]
*Sumber: metrotvnews.com | Foto: Senam hamil/sinarharapan
