Jakarta, Detik Finance – Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Survei data penduduk terakhir di 2010 mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Angka ini akan mencapai 271,1 juta jiwa di 2020, dan meningkat kembali menjadi 305,6 juta pada 2035.
Personal Tim Ditdamduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Heru Susetyo berpendapat, salah satu akar masalah ledakan pendudukan Indonesia adalah karena belum efektifnya program Keluarga Berencana (KB). Program KB masih banyak ditentang masyarakat Indonesia.
"Banyak persepsi masyarakat kita yang melawan KB seperti konsep banyak anak banyak rezeki. Kemudian ada anggapan lain, di mana KB erat kaitannya dengan perspektif politik, bahwa program KB adalah rekayasa asing untuk menekan jumlah penduduk Indonesia untuk kepentingan politik," papar Heru dalam sebuah seminar nasional dengan tema 'Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Tahun 2014' di Ruang Serba Guna kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (18/06/2014).
Selain itu, Heru juga mengungkapkan, banyak konsep lain yang digunakan masyarakat untuk melawan KB, seperti 'Penjarakan Kelahiran Yes Pembatasan Kelahiran No'. "Lalu jenis alat vasektomi sebagai perancang program KB justru ditentang sebagian masyarakat," imbuh Heru.
Sependapat dengan Heru, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada Muhadjir Darwin juga memberikan alasan yang hampir sama. Heru mencontohkan ada kelompok agama tertentu yang justru melawan dengan keras program KB.
"Ada posisi hukum KB menurut Islam Salafi KB itu haram, karena KB permanen dan alasan karena kemiskinan. Kemudian KB itu Makruh (dilakukan berdosa) didasarkan pada sunnah nabi, bahwa yang utama adalah untuk mempunyai keluarga dan memperbanyak keturunan, karena Allah akan dengan bangga dengan umat yang banyak di hari kiamat. KB itu Mubah (boleh-boleh saja), tetapi dilakukan di kondisi darurat seperti ancaman kesehatan ibu dan berdasarkan rekomendasi dokter. Tidak ada satupun yang mengatakan sunnah dan wajib," tuturnya.
Oleh karena itu, mendorong program KB menjadi tantangan pemerintah, khususnya BKKBN, untuk melakukan sosialisasi lewat pendidikan tentang arti penting KB dan merangkul tokoh-tokoh agama. Cara ini sukses dilakukan Soeharto yang menjadi presiden di era Orde Baru dan menekan jumlah penduduk Indonesia.
"Pemerintah Orde Baru berhasil merangkul tokoh-tokoh agama sehingga program KB berhasil. Sekarang ini bagaimana BKKBN bisa merangkul tokoh agama agar KB ini berhasil. Untuk melakukan counter gerakan anti KB di internet, BKKBN perlu melakukan informasi seperti mengunggah fatwa MUI, NU, Muhammadiyah, dan kelompok agama lain yang memperbolehkan KB," paparnya. [] Wiji Nurhayat
*Sumber: Detik Finance | Foto: Kominfo
