Yogyakarta, Detik.com – Bagi orang awam, kependudukan bukanlah isu yang menonjol. Bahkan banyak yang bertanya-tanya, apa gunanya isu tersebut. Padahal aspek inilah yang menjamin kemajuan dan kesejahteraan mereka.
Fakta ini dirasa menjadi hambatan mendasar bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membuat data kependudukan, seperti angka kelahiran atau cakupan penggunaan alat kontrasepsi.
Bahkan banyak yang tidak tahu jika BKKBN adalah lembaga yang bertugas membuat data ini.
"Masih ada anggapan BKKBN identik dengan KB saja atau tugas BPS saja," papar Dr Wendy Hartanto, MA, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, di sela-sela Pertemuan Nasional Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Kajian Dialog Kebijakan Kependudukan, di Grand Aston Hotel Yogyakarta, Senin (25/7/2016).
Bagi warga, KB pun lebih kepada program kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Mereka tidak menyadari bahwa KB ada untuk mengendalikan penduduk sehingga upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih mudah dilakukan.
Ditambahkan Kepala BKKBN Surya Chandra Suryapati, basis data kependudukan yang jelas penting untuk memastikan pemerataan penerimaan jaminan sosial di Indonesia.
"BPJS tidak akan bisa jalan tanpa data kependudukan yang dibuat BKKBN," tegas Surya.
Data ini, lanjut Wendy, juga dibutuhkan untuk menangani atau mengadvokasi masalah kependudukan. Salah satu yang menonjol adalah tingginya angka pernikahan dini.
"Ada wilayah yang usia pernikahan mudanya tinggi karena tidak ada SMP. Jadi setelah lulus SD, nggak ngapain-ngapain lalu dinikahkan. Ada juga karena budaya atau lingkungan dan agama. Jika tidak dikaji, kita nggak tahu daerah mana yang perlu diadvokasi," urainya.
Untuk itu, Surya ingin menggerakkan kembali pusat studi kependudukan-pusat studi kependudukan di berbagai daerah, untuk kemudian oleh BKKBN difasilitasi agar saling berbagi wawasan tentang persoalan dan solusi yang dihadapi masing-masing daerah terkait isu kependudukan.
"Kajian dilakukan di tahun ini di semua provinsi yang dikoordinasi oleh PSKK UGM (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan)," imbuhnya. []
*Sumber: Detik.com | Photo: Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty/duaanak.com
