JAKARTA, (PRLM)  – Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tengah menggodok postur kabinet diminta menjadikan transmigrasi sebagai kementerian tersendiri.

JAKARTA, KOMPAS — Dari 331 rancangan undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional 2010-2014, sebanyak 106 di antaranya dapat disahkan menjadi UU. Namun, kualitas sebagian UU tersebut belum sesuai harapan sehingga ada yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi […].

UNFPA, Pacific Sub-Regional Office — By mid last year (2013), the world was home to an estimated 7.2 billion people; human beings will increase by a projected one billion in the next 12 years and one […].

SOLO, KOMPAS — Perampingan kabinet dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tak akan dilakukan secara drastis. Pemerintahan baru akan menggabungkan beberapa kementerian dan membentuk kementerian baru.

Media Indonesia — UNTUK mengantisipasi ancaman kegagalan pemanfatan bonus demografi, sejumlah faktor penentu keberhasilan harus dibenahi. Faktor-faktor penentu itu ialah penanganan anak di usia sekolah, peningkatan etos kerja, pendidikan kewirausahaan, dan penekanan kompetensi soft skills.

SOLO suaramerdeka.com – Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mendatang diminta untuk memprioritaskan masalah kependudukan dalam program kerjanya. Pasalnya dalam satu dekade terakhir, program keluarga berencana ibarat mati suri, sehingga laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi yakni 1,49 […].

JAKARTA, KOMPAS – BONUS demografi akan membawa kemakmuran hanya apabila tenaga kerja berusia produktif tersebut berkualitas dan berada di sektor formal. Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2028-2031.

Jakarta, Berita Satu – Karena keberhasilannya menurunkan angka kelahiran dan bertumbuhnya anak-anak yang lahir pada tahun 1970-an menjadi angkatan kerja, maka Indonesia berpeluang memperoleh bonus demografi pada periode tahun 2012-2045.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman menyatakan, data kependudukan merupakan awal dari pelayanan publik. Dengan data kependudukan yang akurat, maka masyarakat dapat memperoleh pelayanan dari institusi publik […].